KALBAR SATU – Direktur Eksekutif Gemawan, Laili Khainur mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi sudah melibatkan masyarakat sipil (NGO) dalam pemerintahannya.
Hal itu Ia sampaikan saat menjadi narasumber Forum Publik “Peta Jalan Kalbar Baru: Perspektif Masyarakat Sipil” yang digelar oleh Swandiri Institute (SI), Dian Tama dan Serikat Angkatan Muda (SATU) di Canopy Center Coffee House Jalan Purnama 2 Pontianak (28/02/2020).
Turut hadir aktivis CSO, Zainudin, Mulyadi HDJ, M Lutharif (Anonk), Maryamah Ahmad, Julia Kam (peneliti eco-feminism), Nila Silvana, Haryono, Happy Hendrawan, Reinardo Sinaga (Host) dan lainnya.
Laili mengakui bahwa 6 bulan terakhir ini dirinya sudah sering datang ke Bappeda untuk mengisi matriks Sustainable Development Goals (SDGs), dan juga mengkritisi program-program dan capaian kerja pemerintah provinsi Kalbar.
“Dalam beberapa hal kami dilibatkan, seperti dibidang pemberdayan perempuan, kesehatan, pendidikan dan lainya.Tapi di bidang ekonomi tidak dilibatkan,” katanya.
Kata dia, ada beberapa masukan yang disampaikan kepada pemerintah kalbar terkait PR yang harus dikerjakan. Hal itu adalah evaluasi yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, isu perempuan, partispasi, kebijakan publik dan beberapa lainnya.
“Menurut kita evaluasi diperlukan karena jauh dari yang kita harapkan, targetnya masih kecil, capain cukup besar. Artinya apa? Artinya perencanan itu tidak baik, perencanaan cari aman, kalau diibaratkan harusnya kualitas itu 10 ribu. Lah ini hanya 5 ribu,” ujarnya.
Sementara itu Laili yang juga merupakan tokoh NGO perempuan Kalimantan Barat menyebutkan bahwa Civil Society Organization (CSO) diperlukan Sinergisitas dan berkolobarasi dengan pemerintah. Namun independensi dan kekritisan itu harus tetap dijaga.
“Nah yang ingin saya sampai juga secara pribadi, sebagai organisasi masyarakat sipil kita itu harus tetap independen dan kritis. Artinya apa? Sinergisitas dan kolaborasi perlu bersama pemerintah tapi independen kita itu harus tetap dijaga,” tegasnya.
Dirinya pun mengingatkan kepada generasi muda, untuk terus melakukan fungsi control yang kritis terhadap pemerintah. karena menurutnya itu sangat perlu untuk mewujudkan pemerintahan baik.
“Kalau muda-muda harus berhadap-hadapan dan kritis dengan pemerintah agar fungsi kontrol tersebut hidup sebagai penyeimbang,” imbuhnya.