Masyarakat Swadaya dan Mandiri
Banyaknya permasalahan yang ditemukan oleh Gemawan dalam penelitian terhadap implementasi jaminan kesehatan di Kota Pontianak, mengundang pihak BPJS untuk bersuara. Kabid Bagian kepesertaan dan pelayanan peserta BPJS Pontianak, Wenny Silvia Marinda, mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi dan koordinasi lebih lanjut
Penggiat anti korupsi lembaga Gemawan Hermawansyah menuturkan, jika membaca isi survei yang telah jabarkan, 87 persen masyarakat menganggap bahwa korupsi masih parah. Yang berarti partai-partai korupsi di yakini oleh masyarakat sulit untuk membaik. “Tetapi di sisi yang lain. melihat kinerja
Tingginya potensi korupsi penyaluran dana desa menjadi perhatian berbagai pihak. Termasuk di Kalimantan Barat. Pemerintah diminta melakukan evaluasi secara menyeluruh agar program untuk pembangunan masyarakat desa ini berjalan sesuai harapan. Desakan ini muncul setelah operasi tangkap tangan kasus suap dalam
Gemawan News. Produk hasil pertanian kelompok perempuan Desa Mangat Baru, Kabupaten Sintang, berupa Beras Merah, ludes diburu pembeli di Rumah Radangk Kota Baru, Pontianak, Kamis (28/7). Baca juga: Perwakilan Daun Piawas Kenalkan Beras Hitam Organik ke Disperindag Sambas Sebagaimana disampaikan
Gemawan news. Kepala Desa Sungai Itik, Kecamatan Kakap, Kubu Raya, Erwin, Bahas rencana penataan ruang desa berbasis perlindungan lahan pertanian dengan Lembaga Gemawan, adapun kegiatan tersebut dihadiri oleh beberapa pegiat desa disertai masyarakat setempat, Sabtu (29/7). Ia mengatakan rencana perlindungan
Gemawan News. Senyum riang bahagia tersirah diwajah para Kelompok Wanita Tani, saat menanam padi didemplot pertanian dampingan dari lembaga Gemawan dan Konsorsium Perempuan Kalimantan Barat di Desa Tekalong. Menurut Ridho, Staff Ahli Gender Gemawan, penanaman padi yang di lakukan tersebut
Direktur Eksekutif Lembaga Gemawan di Kalimantan Barat, Laili Khairnur menilai sudah saatnya masyarakat desa bangkit secara ekonomi dan itu dapat dicapai satu di antaranya melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ia menilai ekonomi di perdesaan masih lemah. Dana Desa yang
Direktur Lembaga Gemawan, Laili Khairnur, menilai sudah saatnya masyarakat desa bangkit secara ekonomi dan salah satu caranya melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Khairnur menyatakan, masyarakat desa harus lebih kreatif dalam menciptakan produk bernilai tambah. Dana Desa bisa dipakai untuk
Tiga tahun UU Desa berlaku. Namun implementasi UU Desa di berbagai daerah di Indonesia masih terdapat kendala, sehingga terobosan pemerintah Presiden Joko Widodo ini untuk membangun Indonesia dari desa ini belum maksimal dan butuh perhatian serius. GUSTI EKA, Pontianak
Direktur Lembaga Gemawan, Laili Khairnur menilai saat ini dana desa yang disalurkan kepada setiap desa belum memberi dampak terhadap ekonomi di perdesaan. Hal ini lantaran sebagian besar pedesaan belum memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Gemawan kata Laili terus memberikan