Masyarakat Swadaya dan Mandiri
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Transparency International (TI) Indonesia, Dadang Tri Sasongko mengatakan, secara umum seluruh proses pengadaan harus dipantau dan dipastikan sudah sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang berlaku. “TI siap bersinergi dengan lembaga pemantau pemerintah, lembaga swadaya masyarakat agar berupaya
Pontianak – Sejak penandatanganan MoU antara Pemerintah Kota Pontianak dengan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Birokrasi pada pertengahan Bulan Juli 2014 lalu, akhirnya pada bulan Desember 2014 Draf Dokumen Roadmap Reformasi Birokrasi Pemkot Pontianak 2015-2019 berhasil dirampungkan. Pada Senin (29/12)
SUKADANA – Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2013, menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Reformasi Birokrasi Kayong Utara. Bahkan mereka pun telah memulai kegiatannya dengan menyusun assessment reformasi birokrasi di kabupaten ini. “Alhamdulillah, memorandum of understanding (MoU/nota kesepakatan dan kesepahaman) antara
SUKADANA—Undang-undang nomor 5 tahun 2014 (UU 5/2014) tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), implementasinya menjadi tantangan bagi pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) di daerah. “Menurut UU ASN, pegawai negeri sipil (PNS) yang merupakan Pegawai ASN, diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina
Penguatan Implementasi Reformasi Birokrasi SUKADANA – Bupati Kayong Utara Hildi Hamid atas nama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kayong Utara, menandatangani nota kesepakatan dan kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan organisasi koalisi masyarakat sipil (civil society organization/CSO) untuk reformasi daerah. Kegiatan tersebut berlangsung
Sukadana (Gemawannews) – Untuk meningkatkan partisipasi dan pengawasan masyarakat dalam pembangunan Lembaga Gemawan bekerjasama dengan The Asia Foundation (TAF) menggelar Workshop Forum Pengawasan Masyarakat Dalam Kebijakan Tata Kelola Hutan Dan Lahan di KKU, bertempat Hotel Mahkota Kayong (29-30/01). Direktur Lembaga
Sukadana (Gemawannews) – Keberhasilan pelaksanaan pembangunan masyarakat sangat bergantung kepada peranan pemerintah dan masyarakatnya. Keduanya harus mampu menciptakan sinegri. Tanpa melibatkan masyarakat, pemerintah tidak akan dapat mencapai hasil pembangunan secara optimal, demikian disampaikan Direktur Lembaga Gemawan, Laili Khairnur dalam sambutannya
Sukadana (Gemawannews)-Penerapan UU KIP tentunya memberikan dampak terhadap sistem manajemen dan tata kelola lembaga-lembaga publik khususnya mengenai pola kerja dan aliran data serta informasi antar unit kerja di lembaga publik masing-masing. Untuk dapat menjalankan pelayanan informasi yang cepat, tepat dan
Gemawan News – Sebagai Lembaga yang baru dibentuk, LPI-PBJ Kota Pontianak dirasakan sangat perlu dan mendesak untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Program Kerja yang akan dijadikan sebagai salah satu panduan dalam melaksanakan kerja-kerja atau tugas sebagai anggota LPI-PBJ Kota
Gemawan News – Lembaga Gemawan dan Transparency International Indonesia (TII) bekerjasama dengan Pemerintah Kota Pontianak melaksanakan Asistensi Anggota Lembaga Pemantau Independen Pengadaan Barang/Jasa (LPI-PBJ) Kota Pontianak, pada tanggal 24 – 25 Juli 2013 di Hotel Santika Pontianak, Iskandar Zailani Manager