Masyarakat Swadaya dan Mandiri
Penguatan Implementasi Reformasi Birokrasi SUKADANA – Bupati Kayong Utara Hildi Hamid atas nama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kayong Utara, menandatangani nota kesepakatan dan kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan organisasi koalisi masyarakat sipil (civil society organization/CSO) untuk reformasi daerah. Kegiatan tersebut berlangsung
Sukadana (Gemawannews) – Untuk meningkatkan partisipasi dan pengawasan masyarakat dalam pembangunan Lembaga Gemawan bekerjasama dengan The Asia Foundation (TAF) menggelar Workshop Forum Pengawasan Masyarakat Dalam Kebijakan Tata Kelola Hutan Dan Lahan di KKU, bertempat Hotel Mahkota Kayong (29-30/01). Direktur Lembaga
Sukadana (Gemawannews) – Keberhasilan pelaksanaan pembangunan masyarakat sangat bergantung kepada peranan pemerintah dan masyarakatnya. Keduanya harus mampu menciptakan sinegri. Tanpa melibatkan masyarakat, pemerintah tidak akan dapat mencapai hasil pembangunan secara optimal, demikian disampaikan Direktur Lembaga Gemawan, Laili Khairnur dalam sambutannya
Sukadana (Gemawannews)-Penerapan UU KIP tentunya memberikan dampak terhadap sistem manajemen dan tata kelola lembaga-lembaga publik khususnya mengenai pola kerja dan aliran data serta informasi antar unit kerja di lembaga publik masing-masing. Untuk dapat menjalankan pelayanan informasi yang cepat, tepat dan
Gemawan News – Sebagai Lembaga yang baru dibentuk, LPI-PBJ Kota Pontianak dirasakan sangat perlu dan mendesak untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Program Kerja yang akan dijadikan sebagai salah satu panduan dalam melaksanakan kerja-kerja atau tugas sebagai anggota LPI-PBJ Kota
Gemawan News – Lembaga Gemawan dan Transparency International Indonesia (TII) bekerjasama dengan Pemerintah Kota Pontianak melaksanakan Asistensi Anggota Lembaga Pemantau Independen Pengadaan Barang/Jasa (LPI-PBJ) Kota Pontianak, pada tanggal 24 – 25 Juli 2013 di Hotel Santika Pontianak, Iskandar Zailani Manager
Pontianak – Terbentuknya Lembaga Pemantau Independen Pengadaan Barang dan Jasa Kota Pontianak (LPI-PBJ), murni dorongan dari masyarakat sipil. “Anggotanya juga dari masyarakat sipil, dilantik oleh Walikota Pontianak, tetapi independen, sebagai pemantau barang dan jasa,” kata Laily, Direktur Lembaga Gemawan Pontianak dalam jumpa pers
KBRN, Pontianak: Sejalan dengan deklarasi Pakta Integritas yang disepakati tahun 2011 silam, pemerintah kota Pontianak yang didukung lembaga Gemawan dan Transparency International Indonesia (TII) telah membentuk Lembaga Pemantau Independen Pengadaan Barang dan Jasa (LPI-PBJ) di lingkungan pemerintah kota Pontianak. Keanggotaan
Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam Kawasan Hutan Negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama. PONTIANAK, BeritAnda – Direktur Eksekutif Gemawan, Laili Khairnur mengatakan, Lembaga Gemawan terus
Biarkan Masyarakat Menilai Pemerintah Kota Pontianak telah mengekspose perincian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pontianak tahun 2013 lewat media massa beberapa hari lalu. Sejumlah pertanyaan pun mengemuka mengikuti apresiasi yang mengalir. Pertanyaan yang mencuat terkait Pilwako Pontianak mendatang. Ekspose