Masyarakat Swadaya dan Mandiri
Kayong Utara – Serangkaian kegiatan Outlook Percepatan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Kayong Utara (4-6/5) lalu, telah menghasilkan kesepahaman bersama akan pentingnya keterlibatan semua pihak baik pemerintah, masyarakat maupun organisasi masyarakat sipil dalam percepatan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Pameran Pelayanan Publik “Gemawan Membangun Kemandirian Ekonomi Masyarakat Desa” Kalbar – Diantara 20 stan pameran “Pelayanan Publik” yang diselenggarakan di Sukadana, Kayong Utara (4-6/5), tampak Gemawan ikut serta menampilkan produk olahan dan kerajinan kelompok dampingan, buku-buku hasil riset, dokumen laporan
Rabu (6/5), Lembaga Gemawan memperingati 16 tahun Hari Jadi Lembaga Gemawan. Mengambil tema Tapak-tapak untuk Perubahan dan Keadilan, kegiatan kali ini bertempat di Aula Hotel Anugerah, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Sejak tahun 97-98an saat gencarnya reformasi dan sejak jatuhnya
BERITA KAYONG UTARA – Partisipasi masyarakat diyakini dapat menekan praktek-praktek buruk dalam tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu diperlukan komitmen yang kuat dari setiap level pemerintahan untuk melakukan pembaruan dan penataan sistem (birokrasi) dan manajemen kelembagaan pemerintahan yang berlandaskan prinsip-prinsip
Diperlukan solidaritas bersama untuk memperjuangkan masalah-masalah yang dihadapi perempuan, kata Direktur Eksekutif Lembaga Gemawan Pontianak Lely Khairnur. “Ada banyak masalah yang dihadapi perempuan, seperti kemiskinan, rendahkan keterwakilan dalam posisi strategis, kekerasan dan lain-lain,” kata Lely Khairnur, terkait peringatan Hari Kartini
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Transparency International (TI) Indonesia, Dadang Tri Sasongko mengatakan, secara umum seluruh proses pengadaan harus dipantau dan dipastikan sudah sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang berlaku. “TI siap bersinergi dengan lembaga pemantau pemerintah, lembaga swadaya masyarakat agar berupaya
Sejumlah kalangan di Kalimantan Barat sepakat pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan moratorium izin di hutan alam dan lahan gambut yang akan berakhir pada 13 Mei 2015. “Karena selama ini, komitmen pemerintah terkait moratorium belum berjalan sebagaimana yang diharapkan banyak pihak,” kata
Kubu Raya- Gula, nenas yang diblender, terasi, tepung, dan bahan lainnya yang dicampur lima liter air sisa bersihan beras dicampur dan dimasak menjadi satu. Sambil diaduk rata hingga panas dan dibiarkan hingga bahan-bahan larut dan hancur dalam air. Proses pencampuran
Disela kegiatan monitoring evaluasi program IFACS terkait kesepakatan perlindungan kawasan di Kabupaten Kayong Utara, tim Gemawan juga melakukan sosialisasi undang-undang desa no 6 tahun 2014 di desa Medan Jaya. Desa Medan Jaya merupakan salah satu desa yang selama ini menjadi
Kuota 30% Representasi Perempuan Tidak Hanya di Partai Politik[1] Syahdani Pratama[2] Pendahuluan: Dasar Hukum Representasi Perempuan di Ruang Publik Mengawali Tulisan dengan tema sebagaimana di atas pertama sebagai referensi dasar akan dikutip dari beberapa pasal dalam UU yang mengakui keterwakilan