Masyarakat Swadaya dan Mandiri
Lembaga Gemawan dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pontianak menggelar pelatihan menulis, Sabtu (04/03/2023). Kegiatan ini menyasar kalangan milenial untuk lebih peduli terhadap lingkungan, khususnya ekosistem mangrove di daerah pesisir. Pelatihan ini dimaksudkan untuk menyampaikan pentingnya upaya perlindungan kawasan pesisir melalui berbagai
Menjaga ekosistem mangrove | “Aksi ini merupakan upaya kami mewujudkan Borneo Mangrove Center. Potensi sabuk mangrove yang ada di Pulau Borneo sangat layak dinobatkan sebagai pusat mangrove dunia. Syaratnya tentu menjaga ekosistem mangrove di sepanjang pesisir Borneo.” – Lani Ardiansyah.
“Melalui Aksi Jaga Pesisir (SIGAP), saat ini Gemawan mengangkat potensi dan peran mangrove bagi alam dan manusia. Kampanye ini kami namai Borneo Mangrove Action.” Lani Ardiansyah, Pegiat Gemawan. Kalimantan Barat mempunyai luasan mangrove mencapai 177.023,738 hektare. Mangrove itu tersebar di lima kabupaten
Di Indonesia, penguasaan ruang oleh masyarakat secara legal hanya diperbolehkan di luar kawasan hutan atau disebut sebagai Areal Penggunaan Lain (APL). APL sendiri diperuntukkan bagi kegiatan di luar sektor kehutanan. Sementara kawasan hutan, merujuk Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
LDPH Desa Sekabuk sudah mengantongi izin pengelolaan kawasan hutan seluas 689 ha melalui program Perhutanan Sosial. Ucup menjelaskan, di Sekabuk Gemawan berkolaborasi dengan kampus untuk uji coba silvofishery, sehingga ada alternatif income masyarakat pengelola hutan dari HHBK (Hasil Hutan Bukan
Ketua Divisi Perempuan Gemawan, Siti Rahmawati, menuturkan kegiatan ini untuk mengevaluasi dan memperkuat, serta menyusun langkah strategis kelompok perempuan ke depan. “Sumberdaya alam yang kaya ini harus mampu dikelola dan menjadi sumber penghidupan masyarakat marjinal,” ujarnya. Serikat Perempuan Kabupaten Mempawah
“Kami berharap SPKM dapat menjadi pelopor dalam melakukan berbagai kegiatan aksi iklim di Mempawah,” ucapnya. Menurut Wati, aksi iklim tidak hanya dipahami dengan menjaga lingkungan semata, seperti tidak membuang sampah sembarangan, menggunakan produk ramah lingkungan, dan sebagainya. Risiko krisis iklim
LDPH Desa Sekabuk dibentuk sejak tahun 2019. Persetujuan pengelolaan perhutanan sosial yang diberikan KLHK kepada LDPH Desa Sekabuk lebih dari 600 hektar. Gemawan telah memfasilitasi pengusulan program perhutanan sosial melalui skema Hutan Desa. Berdasarkan SK.1536/MENLHK- PSKL/PKPS/PSL.0/3/2021, LDPH Sekabuk telah memiliki
Perhutanan Sosial tingkatkan ekonomi warga desa | Desa Sekabuk merupakan salah satu desa yang difasilitasi Gemawan untuk mengusulkan program perhutanan sosial melalui skema hutan desa. Berdasarkan SK.1536/MENLHK- PSKL/PKPS/PSL.0/3/2021, LDPH Sekabuk telah memiliki izin pengelolaan kawasan hutan seluas 689 ha. Gemawan
Desa Galang memiliki potensi lahan gambut dengan luas 686,00 hektar dan beresiko terjadi bencana kebakaran. Hampir setiap tahun terjadi kebakaran di desa yang memiliki luas wilayah sebesar 1.598,00 hektar. Rabu (8/6), tim community organizer (CO) Gemawan melakukan pertemuan di Desa Galang,