Masyarakat Swadaya dan Mandiri
Semua produk ini, terangnya, adalah khazanah pangan lokal Kalimantan Barat. “Jadi, selain faktor peningkatan ekonomi, pengembangan produk ini didasari potensi lokal di tiap wilayah. Selain pelestarian pangan lokal, ada pula produk inovasi, seperti sirup gedabu dan dodol mangrove,” paparnya lanjut.
Perlindungan sumber-sumber penghidupan (livelihood) masyarakat, seperti wilayah pertanian, perkebunan, maupun sumberdaya alam yang berada di desa penting dilakukan. Salah satu yang bisa dilakukan adalah melalui penanaman pohon. Pohon bermanfaat besar mengurangi dampak buruk pemanasan global, serta membantu menyediakan alternatif pangan
“Gemawan ingin mewujudkan kawasan Borneo Mangrove Center, yakni sabuk mangrove yang mengikat pesisir Borneo dalam satu kesatuan. Untuk merealisasikannya, dilakukanlah Borneo Mangrove Action dengan pesan Love Mangrove.” Lani Ardiansyah. Kalimantan Barat memiliki mangrove seluas 177.023,738 ha. Kawasan hutan mangrove ini
Lembaga Gemawan dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pontianak menggelar pelatihan menulis, Sabtu (04/03/2023). Kegiatan ini menyasar kalangan milenial untuk lebih peduli terhadap lingkungan, khususnya ekosistem mangrove di daerah pesisir. Pelatihan ini dimaksudkan untuk menyampaikan pentingnya upaya perlindungan kawasan pesisir melalui berbagai
Menjaga ekosistem mangrove | “Aksi ini merupakan upaya kami mewujudkan Borneo Mangrove Center. Potensi sabuk mangrove yang ada di Pulau Borneo sangat layak dinobatkan sebagai pusat mangrove dunia. Syaratnya tentu menjaga ekosistem mangrove di sepanjang pesisir Borneo.” – Lani Ardiansyah.
“Melalui Aksi Jaga Pesisir (SIGAP), saat ini Gemawan mengangkat potensi dan peran mangrove bagi alam dan manusia. Kampanye ini kami namai Borneo Mangrove Action.” Lani Ardiansyah, Pegiat Gemawan. Kalimantan Barat mempunyai luasan mangrove mencapai 177.023,738 hektare. Mangrove itu tersebar di lima kabupaten
Di Indonesia, penguasaan ruang oleh masyarakat secara legal hanya diperbolehkan di luar kawasan hutan atau disebut sebagai Areal Penggunaan Lain (APL). APL sendiri diperuntukkan bagi kegiatan di luar sektor kehutanan. Sementara kawasan hutan, merujuk Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
LDPH Desa Sekabuk sudah mengantongi izin pengelolaan kawasan hutan seluas 689 ha melalui program Perhutanan Sosial. Ucup menjelaskan, di Sekabuk Gemawan berkolaborasi dengan kampus untuk uji coba silvofishery, sehingga ada alternatif income masyarakat pengelola hutan dari HHBK (Hasil Hutan Bukan
Ketua Divisi Perempuan Gemawan, Siti Rahmawati, menuturkan kegiatan ini untuk mengevaluasi dan memperkuat, serta menyusun langkah strategis kelompok perempuan ke depan. “Sumberdaya alam yang kaya ini harus mampu dikelola dan menjadi sumber penghidupan masyarakat marjinal,” ujarnya. Serikat Perempuan Kabupaten Mempawah
“Kami berharap SPKM dapat menjadi pelopor dalam melakukan berbagai kegiatan aksi iklim di Mempawah,” ucapnya. Menurut Wati, aksi iklim tidak hanya dipahami dengan menjaga lingkungan semata, seperti tidak membuang sampah sembarangan, menggunakan produk ramah lingkungan, dan sebagainya. Risiko krisis iklim