Masyarakat Swadaya dan Mandiri
Warga Pulau Maya Kritik Kebijakan Menhut SUKADANA – Tahun 2014, Menteri Kehutanan (Menhut) Republik Indonesia (RI), Zulkifli Hasan, sudah beberapa kali dikritik terkait kebijakannya di bidang perkebunan dan kehutanan. Kali ini, perwakilan warga kecamatan Pulau Maya, mengkritik kebijakannya mengenai usulan
SUKADANA – Pakar ilmu tanah dari Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak, Dr UE Suryadi, menyarankan agar beberapa lahan gambut di Kabupaten Kayong Utara dijadikan Kebun Raya Gambut Tropis. Dia memisalkan seperti potensi lahan gambut dalam di atas 3 meter di Pulau
sumber Foto Asenty Palevi Industri pertambangan bak dewa bagi sebagian masyarakat di Kalimantan Barat (Kalbar). Tambang dianggap memberikan pekerjaan, perbaikan infrastruktur serta sarana dan prasarana. Terlebih, di perusahaan tambang, ada kemasan corporate social responsibility dan community development. Tanpa sadar, berbagai
PONTIANAK – Izin eksplorasi tambang cukup besar di Kalimantan Barat. Peneliti Swandiri Institute, Arif Munandar mengungkapkan, konsesi pertambangan kini mencapai luas 5 juta hektar yang diberikan kepada 721 perusahaan swasta. Konsesi pertambangan ini tersebar di semua kabupaten di Kalimantan Barat.
Sukadana – Kepala Dinas Perdagangan dan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop-UKM) Kabupaten Kayong Utara, A Azahari, berharap kepada pejabat berwenang, agar melakukan sosialisasi ketika ada lahan konservasi gambut. Hal tersebut dimaksudkan dia agar kejadian perkebunan karet warga yang dicabut secara
Kami Melihat Surat Keputusan ini adanya indikasi upaya melindungi perusahaan, salah satunya perkebunan Kelapa Sawit. Pontianak, Kompas- Surat Keputusan Meteri Kehutanan nomor. 936 /Menhut-II/2013 tentang Tata Ruang dan Wilayah Kalimantan Barat Bisa Mengamcam Masa depan Kalbar. Pasalnya,jika direalisasikan, keputusan itu
Sukadana (Gemawannews) – Untuk meningkatkan partisipasi dan pengawasan masyarakat dalam pembangunan Lembaga Gemawan bekerjasama dengan The Asia Foundation (TAF) menggelar Workshop Forum Pengawasan Masyarakat Dalam Kebijakan Tata Kelola Hutan Dan Lahan di KKU, bertempat Hotel Mahkota Kayong (29-30/01). Direktur Lembaga
Gemawan news – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Tata Ruang yang Adil dan Berkelanjutan diterima oleh Ketua dan Anggota Pansus Ranperda RTRWP di ruang rapat Komisi A DPRD Kalbar pada hari kamis tanggal 5 September 2013 Pukul 14.00 wib. Tidak kurang
Gemawan News – Guna mengawal kepentingan masyarakat dalam Raperda RTRWP Kalimantan Barat, Lembaga gemawan melaksanakan kegiatan Workshop Konsultasi Final DRAFT RTRWP Kalimantan Barat Versi Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Tata Ruang Yang Adil dan Berkelanjutan dengan tema,”Legal Drafting Usulan Perbaikan Raperda
Sejumlah aktivis lingkungan yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Anti Mafia Hutan (KMAMH) menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta. Aksi itu sebagai bentuk solidaritas kepada para pejuang keselamatan lingkungan di Indonesia. Pegiat Wahana Lingkungan Hindup (Walhi) Zenzi Suhada