Masyarakat Swadaya dan Mandiri
Tampilkan produk hasil olahan dilahan Gambut dan Mangrove dengan Skema Perhutanan Sosial melalui Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD), Gemawan menjadi contoh praktik baik dalam Kegiatan Seminar Perhutanan Sosial di Lahan Gambut dan Mangrove di Gedung Manggala Bakti, Kementerian Lingkungan Hidup
Aktivis perempuan dari Lembaga Gemawan Kalimantan Barat Laili Khairnur mendukung partisipasi dan keterlibatan penuh perempuan dalam program pengelolaan sumberdaya alam (SDA) di Kalimantan Barat. “Perempuan harus didukung untuk ikut andil dalam pengolahan SDA di Kalbar,” kata Laili Khairnur, dalam diskusi
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan 2 September 2014, luas hutan Kalbar sekitar 8,4 juta hektar. Dengan rincian, 1,62 juta hektar suaka alam dan pelestarian alam, 2,31 juta hektar hutan lindung, 2,13 juta hektar hutan produksi terbatas. Hasil analisis Global Forest
Selasa (7/9), Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Kalimantan Barat, Ir. H. Adi Yani, MH., beserta rombongan dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perkim LH) Kabupaten Kayong Utara, serta Gemawan menyaksikan ragam potensi yang dihasilkan
Dalam pengelolaan hutan desa, Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Tanjung Satai menjalankan kemandirian kelompok dengan azas gotong-royong demi keberlanjutan kelompok tersebut. Hal itu sebagaimana disampaikan Ketua Kelompok LPHD Desa Tanjung Satai, Gunawan, kelompok yang dibentuknya selalu aktif dan disiplin dalam
Sawang Senghiang merupakan salah satu desa mitra Gemawan yang mengusulkan perlindungan serta pengelolaan hutan dan lahan melalui skema Hutan Adat. Hutan Adat merupakan salah satu pilihan skema yang disediakan pemerintah melalui program Perhutanan Sosial. Melalui musyawarah bersama, masyarakat bermufakat memilih
Kelompok perempuan dampingan Lembaga Gemawan di Desa Sagu, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas melakukan panen perdana padi hitam di Dusun Binawasa Desa Sagu. Selasa (26/1) kemarin. Camat Galing, Usman, mengatakan, dirinya sangat mengapresiasi kegiatan demplot padi hitam yang dikelola oleh kelompok
Sektor perkebunan kelapa sawit mengalami pertumbuhan begitu cepat. Akibatnya, wajah pedesaan di Indonesia berubah. Di sisi lain, perluasan area perkebunan tersebut memicu konflik antara perusahaan kelapa sawit dengan masyarakat. Dalam kurun waktu dua dekade terakhir, di Kalimantan Barat (Kalbar), diidentifikasi
OLEH LAUREN CROTHERS Para Aktivis menyuarakan kekhawatiran bahwa pandemi COVID-19 memiliki dampak buruk pada perempuan dan akses mereka ke air saat upaya pembendungan penyebaran virus Corona perlu dilakukan. Aliansi Global untuk Aksi Gender dan Ramah Lingkungan (GAGGA) telah mengumpulkan kesaksian
Senin (04/11), Lembaga Gemawan bersama dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pontianak mengadakan diskusi bertajuk Percepatan Perbaikan Tata Kelola Hutan dan Lahan Melalui Implementasi Inpres No. 8/2018 (Moratorium Izin Sawit) di Kalimantan Barat. Kegiatan yang menghadirkan narasumber dari Dinas Kehutanan Provinsi