Masyarakat Swadaya dan Mandiri
Sambas (GEMAWAN WEB) – Manajemen perawatan kebun karet merupakan bagian terpenting dalam peningkatan produktivitas hasil lateks dan keberlanjutan kebun karet. Pelatihan yang dilaksanakan oleh Lembaga Gemawan di Desa Piantus, Kabupaten Sambas (23-25/2), menghadirkan Anton Kamarudin dari Unit Pengelolaan Terminal Agribisnis
Sambas, Gemawan – Gemawan dan Serikat Tani Serumpun Damai (STSD) melakukan pelatihan Relawan Suluh Tani di Desa Piantus, Kabupaten Sambas (23-25/2). Pelatihan ini diikuti 40 petani dari beberapa kecamatan di Kabupaten Sambas. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pendidikan langsung dalam
Sambas, Gemawan – Sejumlah petani di Kabupaten Sambas, resah dengan ekspansi perkebunan sawit di daerah mereka. Selain perlawanan terhadap pencaplokan lahan oleh perusahaan, tidak jarang konflik antar warga juga terjadi . “Kami sebagai petani rentan mengalami konflik antar warga, bahkan
Pontianak, Gemawan – Tanah menjadi sumber utama untuk menentukan Rancangan tata Ruang Wilayah (RTRW). Dalam rancangan RTRW ini terkandung struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang ini merupakan susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai
Pontianak, Gemawan – Lokakarya Status dan posisi lahan masyarakat lokal/ adat dalam pelaksanaan penataan ruang Provinsi Kalimantan Barat, Aula Hotel Kapuas Dharma, Pontianak (30-31/1). Kegiatan ini diselenggarakan oleh Lembaga Gemawan, Aidenvironment dan Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP). Hadir sebagai narasumber
Pontianak, Gemawan. Rantai ekonomi yang panjang terhadap pemasaran karet membuat transaksi harga ditingkat petani sangat rendah. Sehubungan dengan hal tersebut Lembaga Gemawan melakukan Trainning Of Trainner (TOT) Rantai Nilai Karet, kedai Che Pontianak, (24-25/1). Kegiatan ini dihadiri sekitar tujuh orang
PONTIANAK – Badan Pemeriksa Keuangan RI sepakat mulai melakukan pemeriksaan dan audit berwawasan lingkungan. Kepala Perwakilan BPK RI Kalimantan Barat, Adi Sudibyo mengingatkan dewan dan kepala daerah agar berhati-hati dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur yang dilakukan di kawasan hutan. ”Kepada
PONTIANAK – The Coalition of Civil Society for Equitable and Sustainable Spatial Planning evaluated the discussion of West Kalimantan Provincial Spatial Planning neglects the community rights. The community interest is always the target of several government development program where the
PONTIANAK – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Tata Ruang yang Adil dan Berkelanjutan menilai pembahasan Rancangan Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat mengabaikan hak-hak masyarakat. Kepentingan masyarakat yang sering menjadi sasaran dalam berbagai program pembangunan pemerintah justru tidak terwakili. Bahkan, koalisi
“Hentikan Perampasan Tanah Rakyat, Wujudkan Reforma Agraria Sejati” PONTIANAK, GEMAWAN – Sejumlah aliansi masyarakat, pemuda dan NGO yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat Kalimantan Barat (FPRK) melakukan aksi damai di Mapolda Kalbar, DPRD Provinsi dan Kantor Gubernur, Kamis (12/1). Aliansi