Masyarakat Swadaya dan Mandiri
MEMPAWAH (Tribun Pontianak) – Kasi Penyiapan Hutan Desa KLHK, Irwan Hermawan melakukan verifikasi teknis (vertek) di dua desa di kabupaten Mempawah, yakni Desa Sekabuk dan Desa Suak Barangan Kecamatan Sadaniang dengan didampingi oleh lembaga Gemawan sebagai pendamping usulan hutan desa serta dinas kehutanan provinsi Kalbar dan
NANGA PINOH, SP – Verifikasi terhadap usulan pengelolaan hutan desa dilakukan tim verifikasi yang hadir dari berbagai instansi dan lembaga. Verifikasi lapangan ini sendiri dilakukan untuk memastikan usulan hutan desa berasal dari masyarakat setempat serta mengecek lokasi atau titik rencana
Menuju Izin Pengelolaan Hutan Desa, Konversi Peluang Perhutanan Sosial Bersama dengan masyarakat Desa Piawas, Kecamatan Belimbing Hulu, Melawi, Tim dari Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Kalimantan (BPSKL), Kesatuan Pemangku Hutan (KPH Kabupaten Melawi) dan Lembaga Pendamping, Gemawan lakukan
Bertempat di Hotel Santika Pontianak, Lembaga Gemawan mengadakan Workshop Kemajuan Program Land, Water, Women Life – Riset Aksi dalam Pengelolaan Sumber Daya Air dengan tema Peningkatan Kapasitas Kelompok Perempuan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air. Kegiatan yang dimulai pada Sabtu (06/07)
The Ford Foundation Jakarta kembali mengadakan pertemuan pasca-Idul Fitri bersama para mitra dan pemangku kepentingan. Acara yang digelar pada Selasa (2/7) merupakan kombinasi dari kegiatan berjejaring dan forum diskusi. Pada tahun ini, forum diskusi menyoroti kontribusi luar biasa dan kepemimpinan
Tribun Pontianak | Transparency International Indonesia (TII) bekerjasama dengan Lembaga Gemawan dan Program Magister Ilmu Hukum (PMIH) Untan gelar diskusi interaktif ” Menjaring calon pimpinan KPK yang kompeten dan berintegrasi didaerah melalui Sosialisasi calon pimpinan KPK 2019-2023″, di Ruang Otda PMIH Untan, Rabu (19/6/2019). Direktur eksekutif Gemawan, Laili Khairnur mengatakan kegiatan
Setelah 6 tahun Implementasi UU Desa Nomor 06 tahun 2014, Lembaga Gemawan menyampaikan hasil rumusan rekomendasi bersama menuju masyarakat mandiri, di Hotel Kapuas Palace, Jumat (5/4/2019). Koordinator Sekolah Desa Gemawan, M. Zuni Irawan mengatakan rumusan ini dibuat berangkat dari semangat undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang
Enam tahun berjalannya Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa menyisakan sejumlah hal yang dinilai perlu diperbaiki, terutama pada level daerah hingga level desa. Lembaga Gemawan pun menyoroti sejumlah hal, terutama terkait kapasitas pemerintahan desa, demokratisasi desa, serta ekonomi dan
Produk Desa Terkendala Kemasan dan Legalitas Trigadu menjadi salah satu desa yang hadir dalam kegiatan Refleksi Sinergitas Para Pihak Dalam Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Adil dan Menyejahterakan di Kalbar, yang diselenggarakan oleh lembaga Gemawan, di
Gemawan News – Pembentukan lembaga Pasca Reformasi, idealnya mesti memiliki tujuan dan fungsi. Pertama, organisasi yang mampu melanjutkan agenda reformasi. Kedua, menampung saluran semangat revolusioner para aktivisnya. Ketiga, bagaimana organisasi tersebut menjadi alat perjuangan. “Pasca Reformasi 1998, pertanyaan mendasar adalah,