Skip to content
Gemawan

Lembaga Gemawan

Self-Sufficient and Independent Society

Menu

  • Home
  • News
    • Women Empowerment
    • Community Based Development
    • Natural Resource
    • Economic Development
    • Good Governance
  • Publication
    • Report
    • Opinion
    • Position Statement
    • Book
  • Spatial
    • Social Forestry Dashboard
  • About
    • Team
    • Programme & Activities
  • Innovation
    • LESTARI
    • PERSADA
    • SIGAP
  • English Version
    • Bahasa Indonesia
    • English Version

Pontianak

Paralegal Training for Communities & Counsellors to Raise Legal Awareness

Pelatihan paralegal training

Located at Harris Hotel Pontianak, Gemawan Institute was involved as facilitators in Paralegal Training for Counsellors and Field Officers working on drug issues conducted by Pontianak Plus Foundation. The facilitators from Gemawan Institute were Rikson Siahaan, SH., C.P.L.C. and Sri

admin June 25, 2020February 13, 2023 News No Comments Read more

NGO Synergy and Collaboration – Government Must Uphold Independence and Remain Critical

NGO Synergy and Collaboration – Government Must Uphold Independence and Remain Critical

KALBAR SATU – Executive Director of Gemawan, Laili Khainur said that the Provincial Government has involved civil society in its government. She conveyed this when becoming a guest speaker for the Public Forum “New Road Map of West Kalimantan: Civil

admin March 2, 2020February 14, 2023 Good Governance, News Read more

Socialization of 2019-2023 KPK Leader Candidates Selection in Pontianak

Socialization of 2019-2023 KPK Leader Candidates Selection in Pontianak

Tribun Pontianak | Transparency International Indonesia (TII) collaborated with Gemawan Institute and Tanjungpura University Master of Science in Law Program (PMIH) held an interactive discussion “Finding integrated and competent leader candidates for KPK in regional area through the socialization of

admin June 24, 2019February 16, 2023 Agenda, Headline, News Read more

Gemawan Initiates Anti-Corruption School in West Kalimantan

Gemawan Initiates Anti-Corruption School in West Kalimantan

Gemawan News– Gemawan held Anti-Corruption School abbreviated as SAKsi coordinated by a Legal Expert Staff of Gemawan, Sri Haryanti, located at the Office Hall of the Swandiri Institute, on Jalan Dr. Wahidin Gang Silva Jaya Number 3. It was attended

admin September 24, 2016February 16, 2023 Good Governance, Headline, News Read more

SAKsi Agenda of Gemawan, Officially Opened by Secretary General of TI Indonesia

Agenda SAKsi

Gemawan News-Anti-Corruption School was held by Gemawan coordinated by Sri Haryanti, an Expert Legal Staff of Gemawan, in the Office Hall of Swandiri Institute, which was directly opened by the Secretary General of Transparency International (TI) Indonesia, Dadang Trisasongko, (Wednesday/21/9/2016).

admin September 24, 2016February 16, 2023 Good Governance, Headline, News Read more

ICW Trains Students of SAKsi in Corruption Case Investigations

Corruption Case Investigations

Gemawan News – Indonesia Corruption Watch (ICW), Abid, who is in the Monitoring and Investigation Division, trained the participants of Anti-Corruption School related to Investigation process, in the Office Hall of Swandiri Institute, organized by Gemawan, coordinated by Sri HARYANTI,

admin September 24, 2016February 16, 2023 Good Governance, Headline, News Read more

Participants of SAKsi Ready to Monitor Judges in West Kalimantan

Hakim Di Kalbar

School of Anti-Corruption which was led by the Legal Expert Staff of Gemawan, Sri Haryanti, who is Head of the SAKsi School with her daily nickname Anti, continued the training agenda with the participants of study class held at the

admin September 23, 2016February 22, 2023 Good Governance, Headline, News Read more

SAksi “Trains Participants to Review APBD”

Review APBD bedah APBD

School of Anti-Corruption continued the training on the next material. The material which would be discussed was related to Corruption on Budgeting Sector (APBN/APBD/Village Fund), which was held at the Office of Swandiri Institute, at 15.00 – 17.30 WIB, on

admin September 23, 2016February 16, 2023 Good Governance, News Read more

Second Day of Anti-Corruption School “Investigative Journalist”

Second Day of Anti-Corruption School “Investigative Journalist”

Gemawan News. Anti-Corruption School, abbreviated as SAKsi, was held at the office of Swandiri Institute, September 21-24, 2016.   The second day of Anti-Corruption School was more focused on the knowledge related to the practice and potential of corruption in strategic

admin September 23, 2016February 16, 2023 Good Governance, News Read more

Good Policies Which Have Not Optimally Supported by Service Apparatus

PELIBATAN WARGA: Workshop terselenggara ini buah kerjasama lembaga Gemawan dan Transparency International (TI) Indonesia di Hotel Santika Pontianak, Senin (5/9). Foto: Mahmudi/GEMAWAN.

BUREAUCRACY REFORM: A Workshop on Strategy for Development Acceleration in the Sector of Bureaucratic Reform and Anti-Corruption in Pontianak City was held at Santika Hotel Pontianak, Monday (5/9). Photo: Mahmudi/GEMAWAN.   Pontianak, GEMAWAN. It is acknowledged by many parties, that

admin September 6, 2016February 25, 2023 Good Governance, Headline, News Read more
  • « Previous
  • Next »

Instagram

Halo, orang muda! 👋

Ada kabar baik nih! RE:MAKING SOCIETY kembali hadir di Batch 2! 🎉

RE:MAKING SOCIETY
Inovator Sosial untuk Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Keadilan Lingkungan

Ruang belajar dan diskusi bagi orang muda untuk memahami demokrasi, HAM, keadilan lingkungan, relasi kuasa, serta gerakan sosial di Indonesia.

📍 Lokasi: Rumah Gesit Borneo, Jl. Ujung Pandang, Pontianak

📅 Tanggal: 23-24 Oktober 2026 (Jumat-Sabtu)

👥 Kuota: Terbatas untuk 15 peserta

⏳ Pendaftaran ditutup: 21 Oktober 2026

Yuk, jadi bagian dari ruang belajar ini untuk bertukar perspektif, berdiskusi, dan membangun gagasan bersama!

🔗 Daftar sekarang: s.id/KelasMuda2

📄 Baca TOR dan jadwal kegiatan: 
s.id/TORKELASMUDA2

Sampai bertemu di kelas! ✊
•
Follow
Halo, orang muda! 👋 Ada kabar baik nih! RE:MAKING SOCIETY kembali hadir di Batch 2! 🎉 RE:MAKING SOCIETY Inovator Sosial untuk Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Keadilan Lingkungan Ruang belajar dan diskusi bagi orang muda untuk memahami demokrasi, HAM, keadilan lingkungan, relasi kuasa, serta gerakan sosial di Indonesia. 📍 Lokasi: Rumah Gesit Borneo, Jl. Ujung Pandang, Pontianak 📅 Tanggal: 23-24 Oktober 2026 (Jumat-Sabtu) 👥 Kuota: Terbatas untuk 15 peserta ⏳ Pendaftaran ditutup: 21 Oktober 2026 Yuk, jadi bagian dari ruang belajar ini untuk bertukar perspektif, berdiskusi, dan membangun gagasan bersama! 🔗 Daftar sekarang: s.id/KelasMuda2 📄 Baca TOR dan jadwal kegiatan: s.id/TORKELASMUDA2 Sampai bertemu di kelas! ✊
6 hours ago
View on Instagram |
1/9
Halo, orang muda! 👋

Dibuka pendaftaran kelas:

RE:MAKING SOCIETY
Inovator Sosial untuk Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Keadilan Lingkungan

Ruang belajar dan diskusi bagi orang muda untuk memahami demokrasi, HAM, keadilan lingkungan, kekuasaan, serta gerakan sosial di Indonesia.

📍 Rumah Gesit Borneo
Jl. Ujung Pandang, Pontianak

📅 Kelas mulai dari tanggal 16-17 November 2026
👥 Terbatas hanya untuk 15 orang
⏳ Pendaftaran ditutup 14 Oktober 2026

Yuk, daftar dan jadi bagian dari ruang belajar ini.

s.id/KelasMuda
•
Follow
Halo, orang muda! 👋 Dibuka pendaftaran kelas: RE:MAKING SOCIETY Inovator Sosial untuk Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Keadilan Lingkungan Ruang belajar dan diskusi bagi orang muda untuk memahami demokrasi, HAM, keadilan lingkungan, kekuasaan, serta gerakan sosial di Indonesia. 📍 Rumah Gesit Borneo Jl. Ujung Pandang, Pontianak 📅 Kelas mulai dari tanggal 16-17 November 2026 👥 Terbatas hanya untuk 15 orang ⏳ Pendaftaran ditutup 14 Oktober 2026 Yuk, daftar dan jadi bagian dari ruang belajar ini. s.id/KelasMuda
1 week ago
View on Instagram |
2/9
Melalui konsolidasi Indonesia Civil Society Forum (ICSF) Kalimantan, masyarakat sipil lintas wilayah berkumpul untuk membaca situasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalimantan serta dampaknya terhadap masyarakat.

Pertemuan ICSF Kalimantan yang berlangsung pada 1 Oktober 2026 secara daring menjadi ruang untuk berbagi perkembangan situasi Karhutla dari berbagai wilayah, sekaligus bertukar pengalaman dan pembelajaran mengenai respons masyarakat sipil terhadap krisis ekologis dan kebencanaan.

Selama Karhutla terjadi, berbagai aktor masyarakat sipil menceritakan peran mereka, mulai dari pemantauan kondisi lapangan, dukungan bagi masyarakat terdampak, pengumpulan data, edukasi publik, hingga advokasi kebijakan. Namun, berbagai respons tersebut masih banyak berjalan berdasarkan wilayah dan kapasitas masing-masing.

Melalui konsolidasi ini, pengalaman dari berbagai wilayah Kalimantan dipertemukan untuk mengidentifikasi tantangan, kebutuhan, serta ruang kolaborasi yang dapat ditindaklanjuti bersama.

Konsolidasi masyarakat sipil ini menjadi bagian penting untuk memperkuat solidaritas dan kerja bersama dalam menghadapi krisis ekologis, Karhutla, dan persoalan lingkungan di Kalimantan.
Melalui konsolidasi Indonesia Civil Society Forum (ICSF) Kalimantan, masyarakat sipil lintas wilayah berkumpul untuk membaca situasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalimantan serta dampaknya terhadap masyarakat.

Pertemuan ICSF Kalimantan yang berlangsung pada 1 Oktober 2026 secara daring menjadi ruang untuk berbagi perkembangan situasi Karhutla dari berbagai wilayah, sekaligus bertukar pengalaman dan pembelajaran mengenai respons masyarakat sipil terhadap krisis ekologis dan kebencanaan.

Selama Karhutla terjadi, berbagai aktor masyarakat sipil menceritakan peran mereka, mulai dari pemantauan kondisi lapangan, dukungan bagi masyarakat terdampak, pengumpulan data, edukasi publik, hingga advokasi kebijakan. Namun, berbagai respons tersebut masih banyak berjalan berdasarkan wilayah dan kapasitas masing-masing.

Melalui konsolidasi ini, pengalaman dari berbagai wilayah Kalimantan dipertemukan untuk mengidentifikasi tantangan, kebutuhan, serta ruang kolaborasi yang dapat ditindaklanjuti bersama.

Konsolidasi masyarakat sipil ini menjadi bagian penting untuk memperkuat solidaritas dan kerja bersama dalam menghadapi krisis ekologis, Karhutla, dan persoalan lingkungan di Kalimantan.
Melalui konsolidasi Indonesia Civil Society Forum (ICSF) Kalimantan, masyarakat sipil lintas wilayah berkumpul untuk membaca situasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalimantan serta dampaknya terhadap masyarakat.

Pertemuan ICSF Kalimantan yang berlangsung pada 1 Oktober 2026 secara daring menjadi ruang untuk berbagi perkembangan situasi Karhutla dari berbagai wilayah, sekaligus bertukar pengalaman dan pembelajaran mengenai respons masyarakat sipil terhadap krisis ekologis dan kebencanaan.

Selama Karhutla terjadi, berbagai aktor masyarakat sipil menceritakan peran mereka, mulai dari pemantauan kondisi lapangan, dukungan bagi masyarakat terdampak, pengumpulan data, edukasi publik, hingga advokasi kebijakan. Namun, berbagai respons tersebut masih banyak berjalan berdasarkan wilayah dan kapasitas masing-masing.

Melalui konsolidasi ini, pengalaman dari berbagai wilayah Kalimantan dipertemukan untuk mengidentifikasi tantangan, kebutuhan, serta ruang kolaborasi yang dapat ditindaklanjuti bersama.

Konsolidasi masyarakat sipil ini menjadi bagian penting untuk memperkuat solidaritas dan kerja bersama dalam menghadapi krisis ekologis, Karhutla, dan persoalan lingkungan di Kalimantan.
Melalui konsolidasi Indonesia Civil Society Forum (ICSF) Kalimantan, masyarakat sipil lintas wilayah berkumpul untuk membaca situasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalimantan serta dampaknya terhadap masyarakat.

Pertemuan ICSF Kalimantan yang berlangsung pada 1 Oktober 2026 secara daring menjadi ruang untuk berbagi perkembangan situasi Karhutla dari berbagai wilayah, sekaligus bertukar pengalaman dan pembelajaran mengenai respons masyarakat sipil terhadap krisis ekologis dan kebencanaan.

Selama Karhutla terjadi, berbagai aktor masyarakat sipil menceritakan peran mereka, mulai dari pemantauan kondisi lapangan, dukungan bagi masyarakat terdampak, pengumpulan data, edukasi publik, hingga advokasi kebijakan. Namun, berbagai respons tersebut masih banyak berjalan berdasarkan wilayah dan kapasitas masing-masing.

Melalui konsolidasi ini, pengalaman dari berbagai wilayah Kalimantan dipertemukan untuk mengidentifikasi tantangan, kebutuhan, serta ruang kolaborasi yang dapat ditindaklanjuti bersama.

Konsolidasi masyarakat sipil ini menjadi bagian penting untuk memperkuat solidaritas dan kerja bersama dalam menghadapi krisis ekologis, Karhutla, dan persoalan lingkungan di Kalimantan.
Melalui konsolidasi Indonesia Civil Society Forum (ICSF) Kalimantan, masyarakat sipil lintas wilayah berkumpul untuk membaca situasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalimantan serta dampaknya terhadap masyarakat.

Pertemuan ICSF Kalimantan yang berlangsung pada 1 Oktober 2026 secara daring menjadi ruang untuk berbagi perkembangan situasi Karhutla dari berbagai wilayah, sekaligus bertukar pengalaman dan pembelajaran mengenai respons masyarakat sipil terhadap krisis ekologis dan kebencanaan.

Selama Karhutla terjadi, berbagai aktor masyarakat sipil menceritakan peran mereka, mulai dari pemantauan kondisi lapangan, dukungan bagi masyarakat terdampak, pengumpulan data, edukasi publik, hingga advokasi kebijakan. Namun, berbagai respons tersebut masih banyak berjalan berdasarkan wilayah dan kapasitas masing-masing.

Melalui konsolidasi ini, pengalaman dari berbagai wilayah Kalimantan dipertemukan untuk mengidentifikasi tantangan, kebutuhan, serta ruang kolaborasi yang dapat ditindaklanjuti bersama.

Konsolidasi masyarakat sipil ini menjadi bagian penting untuk memperkuat solidaritas dan kerja bersama dalam menghadapi krisis ekologis, Karhutla, dan persoalan lingkungan di Kalimantan.
Melalui konsolidasi Indonesia Civil Society Forum (ICSF) Kalimantan, masyarakat sipil lintas wilayah berkumpul untuk membaca situasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalimantan serta dampaknya terhadap masyarakat.

Pertemuan ICSF Kalimantan yang berlangsung pada 1 Oktober 2026 secara daring menjadi ruang untuk berbagi perkembangan situasi Karhutla dari berbagai wilayah, sekaligus bertukar pengalaman dan pembelajaran mengenai respons masyarakat sipil terhadap krisis ekologis dan kebencanaan.

Selama Karhutla terjadi, berbagai aktor masyarakat sipil menceritakan peran mereka, mulai dari pemantauan kondisi lapangan, dukungan bagi masyarakat terdampak, pengumpulan data, edukasi publik, hingga advokasi kebijakan. Namun, berbagai respons tersebut masih banyak berjalan berdasarkan wilayah dan kapasitas masing-masing.

Melalui konsolidasi ini, pengalaman dari berbagai wilayah Kalimantan dipertemukan untuk mengidentifikasi tantangan, kebutuhan, serta ruang kolaborasi yang dapat ditindaklanjuti bersama.

Konsolidasi masyarakat sipil ini menjadi bagian penting untuk memperkuat solidaritas dan kerja bersama dalam menghadapi krisis ekologis, Karhutla, dan persoalan lingkungan di Kalimantan.
Melalui konsolidasi Indonesia Civil Society Forum (ICSF) Kalimantan, masyarakat sipil lintas wilayah berkumpul untuk membaca situasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalimantan serta dampaknya terhadap masyarakat.

Pertemuan ICSF Kalimantan yang berlangsung pada 1 Oktober 2026 secara daring menjadi ruang untuk berbagi perkembangan situasi Karhutla dari berbagai wilayah, sekaligus bertukar pengalaman dan pembelajaran mengenai respons masyarakat sipil terhadap krisis ekologis dan kebencanaan.

Selama Karhutla terjadi, berbagai aktor masyarakat sipil menceritakan peran mereka, mulai dari pemantauan kondisi lapangan, dukungan bagi masyarakat terdampak, pengumpulan data, edukasi publik, hingga advokasi kebijakan. Namun, berbagai respons tersebut masih banyak berjalan berdasarkan wilayah dan kapasitas masing-masing.

Melalui konsolidasi ini, pengalaman dari berbagai wilayah Kalimantan dipertemukan untuk mengidentifikasi tantangan, kebutuhan, serta ruang kolaborasi yang dapat ditindaklanjuti bersama.

Konsolidasi masyarakat sipil ini menjadi bagian penting untuk memperkuat solidaritas dan kerja bersama dalam menghadapi krisis ekologis, Karhutla, dan persoalan lingkungan di Kalimantan.
Melalui konsolidasi Indonesia Civil Society Forum (ICSF) Kalimantan, masyarakat sipil lintas wilayah berkumpul untuk membaca situasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalimantan serta dampaknya terhadap masyarakat.

Pertemuan ICSF Kalimantan yang berlangsung pada 1 Oktober 2026 secara daring menjadi ruang untuk berbagi perkembangan situasi Karhutla dari berbagai wilayah, sekaligus bertukar pengalaman dan pembelajaran mengenai respons masyarakat sipil terhadap krisis ekologis dan kebencanaan.

Selama Karhutla terjadi, berbagai aktor masyarakat sipil menceritakan peran mereka, mulai dari pemantauan kondisi lapangan, dukungan bagi masyarakat terdampak, pengumpulan data, edukasi publik, hingga advokasi kebijakan. Namun, berbagai respons tersebut masih banyak berjalan berdasarkan wilayah dan kapasitas masing-masing.

Melalui konsolidasi ini, pengalaman dari berbagai wilayah Kalimantan dipertemukan untuk mengidentifikasi tantangan, kebutuhan, serta ruang kolaborasi yang dapat ditindaklanjuti bersama.

Konsolidasi masyarakat sipil ini menjadi bagian penting untuk memperkuat solidaritas dan kerja bersama dalam menghadapi krisis ekologis, Karhutla, dan persoalan lingkungan di Kalimantan.
Melalui konsolidasi Indonesia Civil Society Forum (ICSF) Kalimantan, masyarakat sipil lintas wilayah berkumpul untuk membaca situasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalimantan serta dampaknya terhadap masyarakat.

Pertemuan ICSF Kalimantan yang berlangsung pada 1 Oktober 2026 secara daring menjadi ruang untuk berbagi perkembangan situasi Karhutla dari berbagai wilayah, sekaligus bertukar pengalaman dan pembelajaran mengenai respons masyarakat sipil terhadap krisis ekologis dan kebencanaan.

Selama Karhutla terjadi, berbagai aktor masyarakat sipil menceritakan peran mereka, mulai dari pemantauan kondisi lapangan, dukungan bagi masyarakat terdampak, pengumpulan data, edukasi publik, hingga advokasi kebijakan. Namun, berbagai respons tersebut masih banyak berjalan berdasarkan wilayah dan kapasitas masing-masing.

Melalui konsolidasi ini, pengalaman dari berbagai wilayah Kalimantan dipertemukan untuk mengidentifikasi tantangan, kebutuhan, serta ruang kolaborasi yang dapat ditindaklanjuti bersama.

Konsolidasi masyarakat sipil ini menjadi bagian penting untuk memperkuat solidaritas dan kerja bersama dalam menghadapi krisis ekologis, Karhutla, dan persoalan lingkungan di Kalimantan.
•
Follow
Melalui konsolidasi Indonesia Civil Society Forum (ICSF) Kalimantan, masyarakat sipil lintas wilayah berkumpul untuk membaca situasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalimantan serta dampaknya terhadap masyarakat. Pertemuan ICSF Kalimantan yang berlangsung pada 1 Oktober 2026 secara daring menjadi ruang untuk berbagi perkembangan situasi Karhutla dari berbagai wilayah, sekaligus bertukar pengalaman dan pembelajaran mengenai respons masyarakat sipil terhadap krisis ekologis dan kebencanaan. Selama Karhutla terjadi, berbagai aktor masyarakat sipil menceritakan peran mereka, mulai dari pemantauan kondisi lapangan, dukungan bagi masyarakat terdampak, pengumpulan data, edukasi publik, hingga advokasi kebijakan. Namun, berbagai respons tersebut masih banyak berjalan berdasarkan wilayah dan kapasitas masing-masing. Melalui konsolidasi ini, pengalaman dari berbagai wilayah Kalimantan dipertemukan untuk mengidentifikasi tantangan, kebutuhan, serta ruang kolaborasi yang dapat ditindaklanjuti bersama. Konsolidasi masyarakat sipil ini menjadi bagian penting untuk memperkuat solidaritas dan kerja bersama dalam menghadapi krisis ekologis, Karhutla, dan persoalan lingkungan di Kalimantan.
2 weeks ago
View on Instagram |
3/9
Kabut asap menjadi pengingat bahwa banyak masyarakat masih terdampak dan terus berjuang memastikan ruang penghidupan mereka tetap aman.

Di beberapa wilayah, titik api mulai mereda. Hujan juga mulai turun. Namun, pulihnya langit bukan berarti semuanya selesai.

Di baliknya, ada rumah, lahan, sumber air, aktivitas warga, dan ruang hidup yang perlu dipulihkan setelah kebakaran hutan dan lahan.

Pemulihan membutuhkan waktu. Dan dukungan dari kita dapat menjadi bagian dari proses itu.

Segala bentuk bantuan, sekecil apa pun, dapat membantu masyarakat dalam menghadapi dampak dan memulihkan ruang penghidupan mereka pascakarhutla.

Donasi dapat disalurkan melalui:
BNI 1980045120
a.n. Perkumpulan Gemawan

Konfirmasi donasi:
+62 896-9329-7519
•
Follow
Kabut asap menjadi pengingat bahwa banyak masyarakat masih terdampak dan terus berjuang memastikan ruang penghidupan mereka tetap aman. Di beberapa wilayah, titik api mulai mereda. Hujan juga mulai turun. Namun, pulihnya langit bukan berarti semuanya selesai. Di baliknya, ada rumah, lahan, sumber air, aktivitas warga, dan ruang hidup yang perlu dipulihkan setelah kebakaran hutan dan lahan. Pemulihan membutuhkan waktu. Dan dukungan dari kita dapat menjadi bagian dari proses itu. Segala bentuk bantuan, sekecil apa pun, dapat membantu masyarakat dalam menghadapi dampak dan memulihkan ruang penghidupan mereka pascakarhutla. Donasi dapat disalurkan melalui: BNI 1980045120 a.n. Perkumpulan Gemawan Konfirmasi donasi: +62 896-9329-7519
3 weeks ago
View on Instagram |
4/9
Donasi yang terkumpul merupakan akumulasi dari kegiatan penggalangan dana dan sumbangan yang disalurkan langsung melalui rekening Gemawan. Donasi ini akan disalurkan untuk mendukung kebutuhan warga dan tim relawan yang terdampak karhutla.

Terima kasih sebesar-besarnya kepada setiap orang yang telah menyisihkan waktu, tenaga, dan rezekinya untuk ikut membantu. Setiap bantuan yang diberikan, berapa pun jumlahnya, sangat berarti dan menjadi bagian dari upaya bersama untuk melewati situasi ini.

Bagi yang masih ingin berdonasi, bantuan dapat disalurkan melalui:

Bank BNI
Rekening: 1980045120
a.n. Perkumpulan Gemawan

Sekali lagi, terima kasih atas kepercayaan, kepedulian, dan dukungan yang telah diberikan. Semoga kebaikan yang teman-teman berikan dapat sampai kepada mereka yang membutuhkan.
•
Follow
Donasi yang terkumpul merupakan akumulasi dari kegiatan penggalangan dana dan sumbangan yang disalurkan langsung melalui rekening Gemawan. Donasi ini akan disalurkan untuk mendukung kebutuhan warga dan tim relawan yang terdampak karhutla. Terima kasih sebesar-besarnya kepada setiap orang yang telah menyisihkan waktu, tenaga, dan rezekinya untuk ikut membantu. Setiap bantuan yang diberikan, berapa pun jumlahnya, sangat berarti dan menjadi bagian dari upaya bersama untuk melewati situasi ini. Bagi yang masih ingin berdonasi, bantuan dapat disalurkan melalui: Bank BNI Rekening: 1980045120 a.n. Perkumpulan Gemawan Sekali lagi, terima kasih atas kepercayaan, kepedulian, dan dukungan yang telah diberikan. Semoga kebaikan yang teman-teman berikan dapat sampai kepada mereka yang membutuhkan.
1 month ago
View on Instagram |
5/9
Bantuan Air Bersih (Batch 2) Kamis, 17 September  2026

Bagi warga yang membutuhkan air bersih, tersedia bantuan air bersih yang dapat diambil di Rumah Gesit Borneo.

📍 Lokasi pengambilan: Rumah Gesit Borneo
💧 Persediaan terbatas, selama stok masih tersedia.

Air tetap perlu dimasak untuk terhindari dari paparan bakteri.

Silakan datang dan ambil sesuai kebutuhan. Semoga bantuan ini dapat membantu warga yang sedang menghadapi kondisi kekeringan.
•
Follow
Bantuan Air Bersih (Batch 2) Kamis, 17 September 2026 Bagi warga yang membutuhkan air bersih, tersedia bantuan air bersih yang dapat diambil di Rumah Gesit Borneo. 📍 Lokasi pengambilan: Rumah Gesit Borneo 💧 Persediaan terbatas, selama stok masih tersedia. Air tetap perlu dimasak untuk terhindari dari paparan bakteri. Silakan datang dan ambil sesuai kebutuhan. Semoga bantuan ini dapat membantu warga yang sedang menghadapi kondisi kekeringan.
1 month ago
View on Instagram |
6/9
Bantuan Air Bersih

Bagi warga yang membutuhkan air bersih, tersedia bantuan air bersih yang dapat diambil di Rumah Gesit Borneo.

📍 Lokasi pengambilan: Rumah Gesit Borneo
💧 Persediaan terbatas, selama stok masih tersedia.

Silakan datang dan ambil sesuai kebutuhan. Semoga bantuan ini dapat membantu warga yang sedang menghadapi kondisi kekeringan.
•
Follow
Bantuan Air Bersih Bagi warga yang membutuhkan air bersih, tersedia bantuan air bersih yang dapat diambil di Rumah Gesit Borneo. 📍 Lokasi pengambilan: Rumah Gesit Borneo 💧 Persediaan terbatas, selama stok masih tersedia. Silakan datang dan ambil sesuai kebutuhan. Semoga bantuan ini dapat membantu warga yang sedang menghadapi kondisi kekeringan.
1 month ago
View on Instagram |
7/9
Kalimantan sedang menghadapi kabut asap. Di tengah situasi ini, warga dan relawan membutuhkan dukungan untuk tetap aman dan bertahan.

Posko MASA Kalimantan Barat membuka donasi untuk membantu memenuhi kebutuhan di lapangan, mulai dari masker N95/KN95, tabung oksigen, vitamin dan obat, perlengkapan pemadam api, hingga logistik makanan.

Kalau kamu punya ruang untuk berbagi, mari ikut ambil bagian. Berapa pun dukunganmu, berarti bagi mereka yang sedang menghadapi kabut asap.

Donasi dapat disalurkan melalui:
BNI 1980045120
a.n. Perkumpulan Gemawan

Konfirmasi donasi: +62 896-9329-7519
•
Follow
Kalimantan sedang menghadapi kabut asap. Di tengah situasi ini, warga dan relawan membutuhkan dukungan untuk tetap aman dan bertahan. Posko MASA Kalimantan Barat membuka donasi untuk membantu memenuhi kebutuhan di lapangan, mulai dari masker N95/KN95, tabung oksigen, vitamin dan obat, perlengkapan pemadam api, hingga logistik makanan. Kalau kamu punya ruang untuk berbagi, mari ikut ambil bagian. Berapa pun dukunganmu, berarti bagi mereka yang sedang menghadapi kabut asap. Donasi dapat disalurkan melalui: BNI 1980045120 a.n. Perkumpulan Gemawan Konfirmasi donasi: +62 896-9329-7519
2 months ago
View on Instagram |
8/9
Kalau bicara soal karhutla, kita perlu melihat persoalannya lebih utuh. Praktik berladang masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sering kali langsung disorot sebagai penyebab kebakaran. Padahal, karhutla tidak sesederhana itu.

Di sisi lain, ada korporasi yang mengelola lahan dalam skala besar dan juga perlu dilihat. Mulai dari bagaimana lahan dikelola, bagaimana pengawasannya berjalan, sampai bagaimana tanggung jawab dijalankan ketika terjadi kebakaran.

Memang, pemerintah sudah memberikan sanksi kepada sejumlah korporasi. Tapi ketika karhutla terus berulang, pertanyaannya bukan lagi sekadar apakah sanksi diberikan, melainkan apakah penindakan dan pengawasannya sudah cukup tegas untuk mencegah kejadian yang sama terulang.

Karhutla punya banyak sebab dan melibatkan banyak aktor. Jadi, jangan sampai kearifan lokal terus dijadikan kambing hitam, sementara tanggung jawab korporasi luput dari perhatian.
Kalau bicara soal karhutla, kita perlu melihat persoalannya lebih utuh. Praktik berladang masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sering kali langsung disorot sebagai penyebab kebakaran. Padahal, karhutla tidak sesederhana itu.

Di sisi lain, ada korporasi yang mengelola lahan dalam skala besar dan juga perlu dilihat. Mulai dari bagaimana lahan dikelola, bagaimana pengawasannya berjalan, sampai bagaimana tanggung jawab dijalankan ketika terjadi kebakaran.

Memang, pemerintah sudah memberikan sanksi kepada sejumlah korporasi. Tapi ketika karhutla terus berulang, pertanyaannya bukan lagi sekadar apakah sanksi diberikan, melainkan apakah penindakan dan pengawasannya sudah cukup tegas untuk mencegah kejadian yang sama terulang.

Karhutla punya banyak sebab dan melibatkan banyak aktor. Jadi, jangan sampai kearifan lokal terus dijadikan kambing hitam, sementara tanggung jawab korporasi luput dari perhatian.
Kalau bicara soal karhutla, kita perlu melihat persoalannya lebih utuh. Praktik berladang masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sering kali langsung disorot sebagai penyebab kebakaran. Padahal, karhutla tidak sesederhana itu.

Di sisi lain, ada korporasi yang mengelola lahan dalam skala besar dan juga perlu dilihat. Mulai dari bagaimana lahan dikelola, bagaimana pengawasannya berjalan, sampai bagaimana tanggung jawab dijalankan ketika terjadi kebakaran.

Memang, pemerintah sudah memberikan sanksi kepada sejumlah korporasi. Tapi ketika karhutla terus berulang, pertanyaannya bukan lagi sekadar apakah sanksi diberikan, melainkan apakah penindakan dan pengawasannya sudah cukup tegas untuk mencegah kejadian yang sama terulang.

Karhutla punya banyak sebab dan melibatkan banyak aktor. Jadi, jangan sampai kearifan lokal terus dijadikan kambing hitam, sementara tanggung jawab korporasi luput dari perhatian.
Kalau bicara soal karhutla, kita perlu melihat persoalannya lebih utuh. Praktik berladang masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sering kali langsung disorot sebagai penyebab kebakaran. Padahal, karhutla tidak sesederhana itu.

Di sisi lain, ada korporasi yang mengelola lahan dalam skala besar dan juga perlu dilihat. Mulai dari bagaimana lahan dikelola, bagaimana pengawasannya berjalan, sampai bagaimana tanggung jawab dijalankan ketika terjadi kebakaran.

Memang, pemerintah sudah memberikan sanksi kepada sejumlah korporasi. Tapi ketika karhutla terus berulang, pertanyaannya bukan lagi sekadar apakah sanksi diberikan, melainkan apakah penindakan dan pengawasannya sudah cukup tegas untuk mencegah kejadian yang sama terulang.

Karhutla punya banyak sebab dan melibatkan banyak aktor. Jadi, jangan sampai kearifan lokal terus dijadikan kambing hitam, sementara tanggung jawab korporasi luput dari perhatian.
Kalau bicara soal karhutla, kita perlu melihat persoalannya lebih utuh. Praktik berladang masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sering kali langsung disorot sebagai penyebab kebakaran. Padahal, karhutla tidak sesederhana itu.

Di sisi lain, ada korporasi yang mengelola lahan dalam skala besar dan juga perlu dilihat. Mulai dari bagaimana lahan dikelola, bagaimana pengawasannya berjalan, sampai bagaimana tanggung jawab dijalankan ketika terjadi kebakaran.

Memang, pemerintah sudah memberikan sanksi kepada sejumlah korporasi. Tapi ketika karhutla terus berulang, pertanyaannya bukan lagi sekadar apakah sanksi diberikan, melainkan apakah penindakan dan pengawasannya sudah cukup tegas untuk mencegah kejadian yang sama terulang.

Karhutla punya banyak sebab dan melibatkan banyak aktor. Jadi, jangan sampai kearifan lokal terus dijadikan kambing hitam, sementara tanggung jawab korporasi luput dari perhatian.
Kalau bicara soal karhutla, kita perlu melihat persoalannya lebih utuh. Praktik berladang masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sering kali langsung disorot sebagai penyebab kebakaran. Padahal, karhutla tidak sesederhana itu.

Di sisi lain, ada korporasi yang mengelola lahan dalam skala besar dan juga perlu dilihat. Mulai dari bagaimana lahan dikelola, bagaimana pengawasannya berjalan, sampai bagaimana tanggung jawab dijalankan ketika terjadi kebakaran.

Memang, pemerintah sudah memberikan sanksi kepada sejumlah korporasi. Tapi ketika karhutla terus berulang, pertanyaannya bukan lagi sekadar apakah sanksi diberikan, melainkan apakah penindakan dan pengawasannya sudah cukup tegas untuk mencegah kejadian yang sama terulang.

Karhutla punya banyak sebab dan melibatkan banyak aktor. Jadi, jangan sampai kearifan lokal terus dijadikan kambing hitam, sementara tanggung jawab korporasi luput dari perhatian.
Kalau bicara soal karhutla, kita perlu melihat persoalannya lebih utuh. Praktik berladang masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sering kali langsung disorot sebagai penyebab kebakaran. Padahal, karhutla tidak sesederhana itu.

Di sisi lain, ada korporasi yang mengelola lahan dalam skala besar dan juga perlu dilihat. Mulai dari bagaimana lahan dikelola, bagaimana pengawasannya berjalan, sampai bagaimana tanggung jawab dijalankan ketika terjadi kebakaran.

Memang, pemerintah sudah memberikan sanksi kepada sejumlah korporasi. Tapi ketika karhutla terus berulang, pertanyaannya bukan lagi sekadar apakah sanksi diberikan, melainkan apakah penindakan dan pengawasannya sudah cukup tegas untuk mencegah kejadian yang sama terulang.

Karhutla punya banyak sebab dan melibatkan banyak aktor. Jadi, jangan sampai kearifan lokal terus dijadikan kambing hitam, sementara tanggung jawab korporasi luput dari perhatian.
•
Follow
Kalau bicara soal karhutla, kita perlu melihat persoalannya lebih utuh. Praktik berladang masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sering kali langsung disorot sebagai penyebab kebakaran. Padahal, karhutla tidak sesederhana itu. Di sisi lain, ada korporasi yang mengelola lahan dalam skala besar dan juga perlu dilihat. Mulai dari bagaimana lahan dikelola, bagaimana pengawasannya berjalan, sampai bagaimana tanggung jawab dijalankan ketika terjadi kebakaran. Memang, pemerintah sudah memberikan sanksi kepada sejumlah korporasi. Tapi ketika karhutla terus berulang, pertanyaannya bukan lagi sekadar apakah sanksi diberikan, melainkan apakah penindakan dan pengawasannya sudah cukup tegas untuk mencegah kejadian yang sama terulang. Karhutla punya banyak sebab dan melibatkan banyak aktor. Jadi, jangan sampai kearifan lokal terus dijadikan kambing hitam, sementara tanggung jawab korporasi luput dari perhatian.
2 months ago
View on Instagram |
9/9
View on Instagram

Collab!

Rumah Gesit Gemawan

Jl. Ujung Pandang No. 89
Pontianak | Kalimantan Barat | Indonesia
Telp.: (+62561)5628041
E-mail: info[at]gemawan.org
Pengaduan: lapor[at]gemawan.org

Connect!

Create!

PERSADA
LESTARI
SIGAP
#BorneoMangroveAction
SIGMA
Copyright © 2026 Lembaga Gemawan. All rights reserved. Theme: Spacious by ThemeGrill. Powered by: WordPress