Akuntabilitas Partai Politik: Kepentingan Konstituten Vs Oligarki[1] Oleh : Hermawansyah[2] Pendahuluan Polemik dipecatnya Fahri Hamzah dari seluruh jenjang kepartaian oleh DPP PKS telah mengundang perdebatan publik dalam kacamata ketatanegaraan. Hal itu menyangkut pertanyaan bagaimana pola relasi antara pemilih (konstituten) dengan wakil rakyat yang telah mereka pilih melalui PEMILU untuk mengagregasi kepentingannya di parlemen. Pertanyaan selanjutnya,

Revisi UU KPK: Setuju, Tolak atau Referendum? Oleh: Hermawansyah* Wacana revisi UU KPK untuk sekian kalinya memicu polemik pro dan kontra antara sikap setuju dan menolak agenda yang diusung oleh komisi III DPR itu. Argumentasi yang mengemuka di media oleh para pendukung revisi khususnya politisi senayan, selalu mengatakan bahwa revisi UU KPK dalam rangka untuk memperkuat KPK. Sementara pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi sikapnya tegas, “Pemerintah

Kuota 30% Representasi Perempuan Tidak Hanya di Partai Politik[1] Syahdani Pratama[2] Mengawali Tulisan dengan tema sebagaimana diatas pertama sebagai referensi dasar akan dikutip dari beberapa pasal dalam UU yang mengakui keterwakilan kaum perempuan dalam institusi pemerintahan. Adalah pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD yang secara tegas menyebutkan daftar bakal calon yang disusun partai

"Revisi PP 44 Tahun 2004 sebagai Momentum Jalan Tengah"[1]  Oleh ; Hermawansyah[2]  Pengantar             Paradigma eco-developmentalism yang ditopang kebijakan pintu terbuka rezim Orde Baru telah mengakibatkan laju kerusakan hutan dan lingkungan, serta hilangnya hak dan akses masyarakat atas sumberdaya alam. UU nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang diikuti UU sektoral Nomor 5 Tahun 1967 tentang Kehutanan dan UU pertambangan,

Hutan Desa-HKM: ‘Komitmen negara, ekspektasi masyarakat dan realitas prosedural’[1] Oleh ; Hermawansyah[2] Pengantar Paradigma eco-developmentalism yang ditopang kebijakan pintu terbuka rezim Orde Baru telah berakibat pada kerusakan lingkungan, serta hilangnya hak dan akses masyarakat atas sumberdaya alam. UU nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang diikuti UU sektoral Nomor 5 Tahun 1967 tentang Kehutanan dan UU pertambangan, merupakan

H. HILDI HAMID Jika kemiskinan dan kebodohan berwujud seorang manusia, Maka akulah orang pertama yang akan membunuhnya.. (Ali Bin Abi Thalib ra)     Ungkapan fenomenal sahabat utama Rasulullah SAW itu menggambarkan bahwa kemiskinan dan kebodohan adalah masalah klasik yang dihadapi umat manusia sejak zaman kenabian. Secara faktual, ungkapan Khalifah ke-4 pemerintahan islam tersebut menunjukkan adanya komitmen kuat guna menyelesaikan masalah-masalah

  Oleh ; Hermawansyah A. Pengantar Luas wilayah suatu daerah dan tingkat kepadatan penduduk tentu saja mempengaruhi rentang kendali birokrasi pemerintahan dalam menjalankan fungsi pelayanan publik. Efektivitas pelayanan publik secara umum mensyaratkan adanya ketersediaan anggaran, aparatur pelaksana program yang cukup, serta masyarakat yang merasakan manfaat. Berangkat dari premis dasar di atas, maka berapapun anggaran dan aparatur pelaksana yang

Oleh Isyana Artharini Di Nusa Dua, Bali, pada 2007, dari Konferensi Perubahan Iklim PBB yang berlangsung di sana, muncul sebuah skema ekonomi yang cukup revolusioner. Negara-negara maju akan membayar negara-negara berkembang yang memiliki hutan luas untuk tidak menebang hutan mereka. Alasannya, hutan-hutan itu penting untuk menyerap gas rumah kaca akibat kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara maju. Skema ekonomi untuk  menjaga hutan

Oleh : Ireng Maulana* Semakin banyak dari kita, terkadang terlalu menumpuk harapan kepada kemenangan sepasang calon dalam PILKADA. Gegap-gempita pemilihan, perilaku dukung-mendukung cenderung membuat sebagian besar orang cepat lupa tentang kenyataan setelah sorak-sorai selesai, frustasi berkali-kali mendera masyarakat oleh karena kepemimpinan yang payah hasil dari kemenangan PILKADA. Barangkali, kita terlalu naïf, atau mungkin saja kita telah diserang

Oleh: Ireng maulana * Saat ini, identitas kelompok telah di manfaatkan sedemikiaan jahatnya sehingga melulu  dipergunakan untuk menguatkan eksistensi kepentingan. Identitas kelompok coba dihidupkan dengan satu orientasi mengerikan, yaitu kebenciaan. Padahal, identitas kelompok adalah kemurniaan jati diri dari individu-individu yang berkumpul didalamnya. Mereka adalah orang-orang yang memahami dan menjalankan hidup dalam kebaikan tradisi, kepatuhan