Masyarakat Swadaya dan Mandiri
Selasa (7/9), Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Kalimantan Barat, Ir. H. Adi Yani, MH., beserta rombongan dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perkim LH) Kabupaten Kayong Utara, serta Gemawan menyaksikan ragam potensi yang dihasilkan
Sebanyak 30 kelompok menerima penguatan kapasitas dari pakar bidang kesuburan lahan gambut, pakar pengembangan dan produktivitas tanaman, serta pakar pencegahan dan penanganan hama tanaman. Total 248 orang, terdiri dari 138 laki-laki dan 110 orang perempuan, terlibat secara aktif selama kegiatan.
Kelompok Perempuan Petani di Desa Sagu, Kabupaten Sambas memanen padi di lahan kelola mereka. Panen tersebut dilakukan pada Jumat (16/7) di lahan seluas ¼ hektar milik salah satu anggota kelompok. Meski kecil, raut bahagia tampak tergurat di wajah mereka. “Aktivitas
HARI AIR SEDUNIA (WORLD WATER DAY) 2021: COVID-19 DAN PENGABAIAN HAK WARGA NEGARA ATAS AIR DAN SANITASI YANG BERSIH Sejak diputuskan dalam Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan di Rio de Janeiro, Brazil, pada tahun 1992, tanggal 22 Maret selalu
Masalah penyaluran bansos bahkan telah banyak terungkap sejak awal-awal penyaluran. Diantaranya yaitu tidak valid dan mutakhirnya pendataan (DTKS dan non-DTKS), politisasi oleh kepala daerah, pemotongan, dan pungutan liar. Proram bansos terutama bantuan langsung dan sembako cukup rawan terhadap berbagai penyalahgunaan
Dibuka oleh Direktur Perkumpulan Gemawan, Laili Khairnur, seminar daring bertemakan Peran Organisasi Masyarakat Sipil (NGO) dalam Pembangungan Berkelanjutan di Daerah dilaksanakan pada Kamis (17/12). “Gemawan ikut mendorong keterlibatan masyarakat sipil dalam berbagai agenda strategis di Kalimantan Barat,” ujar Laili dalam
OLEH LAUREN CROTHERS Para Aktivis menyuarakan kekhawatiran bahwa pandemi COVID-19 memiliki dampak buruk pada perempuan dan akses mereka ke air saat upaya pembendungan penyebaran virus Corona perlu dilakukan. Aliansi Global untuk Aksi Gender dan Ramah Lingkungan (GAGGA) telah mengumpulkan kesaksian
PONTIANAK – Pemerintah harus mempublikasikan rincian anggaran penanganan Covid-19 selama pandemi. Publikasi tersebut merupakan bentuk transparansi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Apalagi sudah ada Surat Edaran Komisi Informasi Pusat Nomor 2 Tahun 2020
Transparansi penggunaan anggaran untuk penanggulangan Covid-19 saat ini menjadi sorotan dari berbagai pihak demi mewujudkan penggunaan anggaran dari pemerintah yang tepat sasaran. Bekerjasama dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Pontianak, Lembaga Gemawan mengadakan webinar bertemakan Transparansi Anggaran di Tengah Pandemi
Pada masa pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak bulan April 2020 lalu, Gemawan melakukan pemetaan terhadap dampak pandemi bagi kelompok masyarakat basis yang menjadi dampingan Gemawan, khususnya kelompok perempuan. Pemetaan ini menyasar berbagai profesi yang ada dari kelompok perempuan dampingan Gemawan