Tribun Pontianak | Transparency International Indonesia (TII) bekerjasama dengan Lembaga Gemawan dan Program Magister Ilmu Hukum (PMIH) Untan gelar diskusi interaktif ” Menjaring calon pimpinan KPK yang kompeten dan berintegrasi didaerah melalui Sosialisasi calon pimpinan KPK 2019-2023″, di Ruang Otda PMIH Untan, Rabu (19/6/2019).
Direktur eksekutif Gemawan, Laili Khairnur mengatakan kegiatan seperti ini sudah dilakukan secara periodik. Setiap ada seleksi calon pimpinan KPK dan merupakan inisiasi secara bersama dari organisasi masyarakat sipil. Dirinya mengatakan calon pimpinan KPK harus memiliki integritas yang kuat. Kemudian bersih dan mampu membersihkan.
Ia mengatakan Selama ini banyak orang bersih namun ketika masuk kedalam sistem tidak bisa berbuat banyak. “Calon pimpinan KPK juga jangan sampai orang yang memiliki dosa masa lalu, juga keterikatan atau hutang politik,” ujarnya.
Pimpinan KPK juga memiliki prespektif sosial. Persoalan korupsi bukan hanya soal hukum akan tetapi juga bicara bagaimana membangun Indonesia yang semakin baik kedepannya. Kalau orang tidak punya prespektif atau ideologi terkait pemberantasan korupsi akan menjadi masalah besar. Saat ini banyak program pemerintah yang tidak tepat sasaran. Kemudian banyak dana yang harusnya dialokasikan untuk pelayanan publik yang baik tapi justru dialokasikan untuk kepentingan pribadi. Dampak korupsi juga akan dirasakan oleh masyarakat luas dan sangat merugikan. “Kasus korupsi KTP elektronik misalnya sangat berdampak menyusahkan masyarakat,” jelasnya.
Sosialisasi ini juga tidak hanya sekedar seremonial tapi diharapankan siapapun yang mendaftar dan dinyatakan lolos proses administrasi nantinya akan ada masukan publik. Masukan tidak hanya persoalan kejelekan seseorang akan tetapi juga rekomendasi terkait integritas seseorang. Gemawan sendiri berpendapat banyak tokoh di Kalimantan Barat yang mempuni untuk menjadi pimpinan KPK. Seperti Mantan pejabat dan kepala daerah yang bersih juga dinilai bisa dan Pihaknya juga akan mendorong tokoh-tokoh di Kalbar yang memenuhi syarat untuk mendaftar.
Ia merasa pemberantasan korupsi di Kalbar untuk penindakan pada periode ini masih kurang terasa. Calon pimpinan KPK kedepannya diharapankan bisa lebih bekerja keras untuk menuntaskan kasus di Kalbar. Pencegahan korupsi yang dilakukan KPK juga tidak sangat bombastis. KPK mungkin pendekatannya langsung ke pemerintah daerah.
Namun ia mengatakan dalam pengalaman Gemawan dalam mendampingi pemerintah daerah dalam konteks mendorong stranas pencegahan korupsi didaerah hanya sekitar 28 persen yang mau menerima masukan KPK. “Beberapa waktu lalu Gemawan memasukkan kasus ke KPK terkait kasus pengelolaan sumberdaya alam dan ada beberapa yang akhirnya dihendel oleh kejaksaan,” pungkasnya
Artikel ini telah tayang di tribunpontianak.co.id dengan judul TII, Gemawan dan PMIH Untan Gelar Sosialisasi Penjaringan Calon Pimpinan KPK di Kalbar, https://pontianak.tribunnews.com/2019/06/20/tii-gemawan-dan-pmih-untan-gelar-sosialisasi-penjaringan-calon-pimpinan-kpk-di-kalbar.
Penulis: Anggita Putri
Editor: Ishak