Direktur Lembaga Gemawan, Laili Khairnur menilai saat ini dana desa yang disalurkan kepada setiap desa belum memberi dampak terhadap ekonomi di perdesaan.
Hal ini lantaran sebagian besar pedesaan belum memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Gemawan kata Laili terus memberikan pendampingan kepada pemerintah desa dan masyarakat desa dalam hal meningkatkan kapasitas. Apalagi pemerintah kata Laili mengucurkan dana desa yang tidak sedikit mencapai Rp 1 miliar hingga Rp 2 miliar sehingga harus digunakan untuk pengembangan potensi UMKM di perdesaan.
“BUMDes di Kalbar belum terlalu banyak, masih dibentuk. Sehingga manfaat ekonominya belum terlalu terasa dan menurut saya sudah harus dipikirkan. Tidak lebih dari 4 persen saja desa yang sudah punya BUMDes berbadan hukum. Selanjutnya BUMDes harus mencirikan lokalitas dan dilihat komoditas apa yang ingin dikembangkan,” ujar Laili pada Jumat (31/3/2017).
Laili mengatakan seharusnya BUMDes bisa jauh lebih tinggi angkanya. Apalagi bentuk BUMDes itu bisa bermacam-macam, seperti koperasi, perseroan terbatas dan bentuk badan lainnya.
Menurutnya di era sekarang harus membuat desa tak lagi mengandalkan komoditas mentah. Selain itu jangan mematikan potensi yang sudah ada.
“Jangan justru mematikan usaha kecil yang sudah ada. Justru memperkuat usaha kecil yang sudah ada disuatu desa. Masyarakat desa harus lebih kreatif dalam menciptakan produk bernilai tambah. Suatu desa sudah mempunyai produk pertanian jangan justru membuka perkebunan tetapi dibuat toko pemasaran hasil bumi,” ujarnya.
Menurutnya sudah saatnya masyarakat desa bangkit secara ekonomi, dengan memaksimalkan perangkat internalnya sendiri
BUMDes kata Laili harus berperan dalam mengoptimalkan potensi ekonomi desa, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah. Desa juga harus jeli melihat pasar yang menjanjikan, dan menjadi penyuplai kebutuhan pasar tersebut.
Selain itu, Laili mengatakan program dana desa harus disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi masing-masing desa. Namun diakuinya, belum ada kajian dan penelitian komprehensif yang membahas potensi desa.
Pembangunan desa kata Laili harusnya sesuai dengan profil. Sehingga data desa, potensi desa menjadi penting.
Ia mengatakan yang menjadi permasalahan adalah pemerintah masih menilai pembangunan soal proyek fisik. Padahal ia mengatakan pembangunan manusia tak kalah penting. Menurut Laili, perangkat desa dengan SDM yang sudah mumpuni dan dibantu tenaga pendamping bisa mengelola anggaran dengan baik.
“Jangan sampai desa bangun jembatan atau proyek apapun yang sebenarnya tidak terlalu mereka butuhkan. Bisa jadi mereka lebih butuh kehadiran guru atau tenaga kesehatan. Ada juga contoh program dimana sebuah desa di Jawa mencetak satu KK satu sarjana. Makanya kita menekankan adanya pemetaan partisipatif mengcakup potensi apa yang ada di desa tersebut,” ujarnya.
Baiklah ini mengantarkan dampak Dana Desa terhadap perekonomian masyarakat sangat luar biasa.
“Bayangkan saja satu desa diberikan anggaran Rp 1,5 miliar hingga Rp 2 miliar, ini yang sudah benar-benar bisa mereka kelola. Selain itu ada lagi seperti bantuan Pusat dan pembangunan. Menurut saya lucu saja jika tidak ada perubahan, ini yang kami mau diskusikan. Meningkat tidak ekonomi, bagaimana partisipasi masyarakat, berubah tidak kemiskinan di desa tersebut serta pendidikan. Itu yang mau diukur bersama-sama,” ujarnya.