Direktur Gemawan, Laili Khairnur, menuturkan ada beberapa program yang bertujuan untuk peningkatan kapasitas pemerintah desa, masyarakat, perempuan desa dan penguatan ekonomi desa.
“Kalau di Gemawan kita sekarang ada serial yang namanya sekolah desa, jadi ini untuk peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat desa, yang untuk perempuan kita juga punya sekolah agar perempuan desa dengan materi-materi dan modul yang telah kita buat, gemawan juga punya program penguatan ekonomi masyarakat desa, kita ingin mendorong desa bisa mandiri dan membuat BUMDes, di gemawan juga ada teman-teman yang membuka jasa konsultasi untuk para aparat desa berdiskusi dengan kita,” katanya.
Menurutnya, dengan adanya 11 rekomendasi hasil seminar dan lokakarya yang dibuatnya dengan 12 perwakilan Kabupaten/Kota di Kalbar.
Ia harapkan bantuan media untuk mempublikasikan dan dapat disampaikan kepada Dirjen pemberdayaan desa bisa langsung disampaikan, lalu akan menyurati kepala daerah di Kabupaten/Kota yang responnya lamban dalam menanggapai UU Desa.
“Terkait kepemimpinan untuk menjalankan UU Desa, selain populis responsif dan komitmen, tidak banyak kepala daerah yang membicarakan Desa, namun ketika pilkada semua membicarakan desa namun realisasinya banyak persoalan yang terjadi, populis saja tidak cukup, populis adalah orang yang tau dan dekat dengan persoalan masyarakat,” tuturnya.
Laili juga mengatakan, dengan adanya UU desa jangan dijadikan beban oleh kepala daerah, namun dengan adanya UU Desa dan direalisasikan akan mempermudah tugas Kabupaten/Kota di desa.
Sumber : http://pontianak.tribunnews.com/2017/03/31/gemawan-punya-sekolah-perempuan-desa