Masyarakat Swadaya dan Mandiri
LDPH Desa Sekabuk sudah mengantongi izin pengelolaan kawasan hutan seluas 689 ha melalui program Perhutanan Sosial. Ucup menjelaskan, di Sekabuk Gemawan berkolaborasi dengan kampus untuk uji coba silvofishery, sehingga ada alternatif income masyarakat pengelola hutan dari HHBK (Hasil Hutan Bukan
Ketua Divisi Perempuan Gemawan, Siti Rahmawati, menuturkan kegiatan ini untuk mengevaluasi dan memperkuat, serta menyusun langkah strategis kelompok perempuan ke depan. “Sumberdaya alam yang kaya ini harus mampu dikelola dan menjadi sumber penghidupan masyarakat marjinal,” ujarnya. Serikat Perempuan Kabupaten Mempawah
“Kami berharap SPKM dapat menjadi pelopor dalam melakukan berbagai kegiatan aksi iklim di Mempawah,” ucapnya. Menurut Wati, aksi iklim tidak hanya dipahami dengan menjaga lingkungan semata, seperti tidak membuang sampah sembarangan, menggunakan produk ramah lingkungan, dan sebagainya. Risiko krisis iklim
Strategi Percepatan Pencapaian SDGs | Bila strategi percepatan pencapaian SDGs turut menggunakan media digital yang terfokus, maka bisa dibayangkan peluang meningkatnya energi dan kesadaran untuk berkontribusi dan berpartisipasi akan sangat terbuka. Pada Sidang Umum PBB September 2015 disepakati agenda pembangunan
Kabupaten Mempawah memiliki potensi sumberdaya alam yang cukup besar. Ada 4 sektor yang cukup menjadi andalan di kabupaten ini, yakni pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. “Kabupaten Mempawah memiliki potensi dalam SDA, maka perlu adanya kerjasama, sinergisitas, dan kolaborasi dalam mengoptimalkan
Selain pelatihan kepemimpinan, kegiatan ini juga membahas visi, misi, dan target capaian selama tiga tahun ke depan. Para perserta bersepakat membentuk organisasi perempuan yang dinamakan Serikat Perempuan Kabupaten Mempawah atau SPKM, dengan visi Mewujudkan Perempuan Yang Maju, Bersatu, Berdaulat, dan
GEMAWAN NEWS – PONTIANAK, BeritAnda – Tak kurang dari 100 orang yang tergabung dalam kelompok Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Tata Ruang Yang Adil dan Berkelanjutan bersama Front Perjuangan Rakyat (FPR) Kalbar, Senin (30/4/2012) menyambangi Kantor DPRD Kalbar menuntut dilibatkannya masyarakat