Peserta Dialog Publik Menyayangkan
PESERTA diskusi publik yang dilaksanakan Lembaga Gemawan, kemarin, di salah satu café di Samas, menyayangkan ketidakhadiran pihak eksekutif dan legislatif. Menurut mereka, momen tersebut seharusnya bisa dimanfaatkan kedua lembaga itu untuk menyerap aspirasi masyarakat.
“Sepertinya kedua lembaga pemerintahan ini masih belum mau untuk melakukan tindakan yang transparan. Padahal kita menginginkan sebuah solusi dalam mengatasi masalah pembangunan di tingkat desa,” kata Aris Disastra, yang menjabat sekretaris Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Paloh.
Menurut dia, gabungan organisasi wanita saja bisa hadir memberikan gambaran perjuangan mereka membangun desa. Peserta juga baru mengetahui kalau kegiatan ibu-ibu ini dengan jerih payah masuk ke pelosok-pelosok hingga mendorong mobil ketika masuk ke dalam kubangan.
“Dialog ini memang sangat diharapkan kehadiran unsur pemerintahan. Kita akan mencari jalan terbaik format membangun daerah ke depan,” ujarnya.
Disastra menyebutkan utusan perangkat desa dari Kecamatan Paloh saja bisa hadir, kenapa pemimpinnya tidak datang. “Ada pertanyaan yang terlintas di benak peserta apakah pemimpin mau bertemu rakyat atau tidak. Kita sangat kecewa ketidakhadiran mereka,” tandasnya.
Koordinator Gemawan Learning Center Kabupaten Sambas, Syahriandi, mengatakan pihaknya sampai saat kegiatan berlangsung tidak mendapatkan kontak person terhadap narasumber. Ketidakhadiran itu, menurut dia, kemungkinan ada hal-hal yang tak bisa ditinggalkan oleh mereka.
“Kita memang mengharapkan kehadiran legislatif dan eksekutif dalam dialog publik. Karena ini akan berkelanjutan dalam kegiatan seminar dan lokakarya terhadap kebijakan partisipatif dan pengembangan kawasan pesisir,” jelasnya.
Syahriandi menyebutkan kekecewaan peserta lantaran pada dialog mereka ingin menyampaikan konsep yang dibuat. “Tetapi itu tidak masalah bagi kita sebagai penyelenggara. Sebab masyarakat nanti akan memberikan rekomendasi akan menyampaikannya kepada pemerintahan,” pungkasnya.(riq)
Sumber: www.pontianakpost.com, Minggu, 26 Juni 2005