AKTIVIS Lembaga Gemawan Kalbar, Agus Soetomo menyatakan siap menggerakan petani untuk menggelar aksi di Pemkot dan DPRD Singkawang. Kesiapan diungkapkan Tomo kepada Pontianak Post, kemarin.
“Kalau HKTI Singkawang tidak mampu menggerakkan kaum petani yang sudah menjerit ini kita siap mengkoordinir mereka. Kita bergerak, bila tidak ada respon dari pemerintah maupun dewan guna menanggulangi persoalan yang dihadapi kaum petani. Merampot saja Dinas Perindagkop dan Agribisnis tak mengetahui data dan keluhan petani,” kata Tomo blak-blakan.
Diakui Tomo, qouta dari PT Pusri untuk Kota Singkawang mencapai 2 ribu ton pertahun. Tapi, kata dia, enam bulan berjalan hanya tersisa 133 ton saja. “Kini hanya tersisa 133 ton saja untuk Kota Singkawang yang ditetapkan oleh PT Pusri. Artinya, Singkawang telah banyak mengambil pupuk bersubsidi tersebut,” katanya dia.
Anehnya, kata Tomo, pupuk bersubsidi ini hilang di pasaran dan membuat petani menjerit. “Kalau diambil pastilah petani dengan mudah membeli pupuk bersubsidi tersebut. Kenyataannya, sudah ditebus di PT Pusri pupuk bersubsidi ini, tapi petani tak memperolehnya.
Indikasi kuat, ada distributor dan agen yang mengalihkannya ke perkebunan sawit atau lainnya. Ini yang kita minta kepada pemerintah untuk menyelidiki. Bila terbukti, maka distributor atau agen itu harus diberhentikan dan pemerintah sebagai pengatur harus tegas memberikan kepada orang yang benar-benar membantu petani, bukan sebaliknya mencari kesempatan atau keuntungan dengan subsidi,” kata Tomo mengkritisi.
Diakui Tomo, ketika distributor mengambil pupuk bersubsidi ini di PT Pusri, maka distributor berkewajiban untuk memberitahukan hal tersebut ke pemerintah dalam hal ini dinas teknis yakni Dinas Perindagkopnaker dan Dinas Agribisnis. Ternyata, kedua dinas ini, tidak tak banyak tahu atau malah berpura-pura tak tahu soal pupuk bersubsidi ini. “Sebetulnya tidak ada lagi alasan klasik oleh pemerintah saat ini. Pucuk pimpinan pemerintah kota harus memanggil kedua intansi tersebut guna mempertanyakan apa kerja mereka selama ini. Sejak lama petani menjerit, tapi tak mampu berbuat banyak. Sudah petani menjerit dan dimuat di media massa, barulah mau mengambil langkah dengan pertemuan dan sebagainya. Sangat aneh sekali,” katanya kesal.
Diakui Tomo, petani saat ini mengharapkan kepada kepolisian untuk mengungkap dugaan penyelewengan pupuk bersubsidi ini, sehingga menangkap pelaku dan menyeretnya ke meja hijau. “Jika tidak ada sanksi, maka dengan santai distributor atau agen memainkan program pemerintah membantu kaum petani ini,” kata Tomo. (zrf)
Sumber: www.pontianakpost.com, Sabtu, 28 Juni 2008