EKONOMI PEREMPUAN: Direktur Gemawan, Laili Khirnur menerangkan program “Penguatan Pengembangan Ekonomi Perempuan Kabupaten Sintang dan Kapuas Hulu” yang didukungan MCA Indonesia . Bertempat di Hotel My Home Sintang, Kamis (18/08/016). Foto: Heru Suprihartanto/GEMAWAN.
Sintang, GEMAWAN.
Konsorsium Perempuan untuk Keberlanjutan Kehidupan Kalimantan Barat, merupakan jaringan kerja organisasi masyarakat sipil (Ormas) yang mempunyai komitmen terhadap pemberdayaan perempuan dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan dan perubahan sosial.
“Konsorsium ini terdiri dari berbagai Non-Governmental Organization (NGO/organisasi non-pemerintah) yang bekerja di isu pemberdayaan, advokasi, dan kampanye hak perempuan. Yakni, Gemawan, PPSW Borneo, Yayasan Dian Tama, Aliansi Jurnalis Perempuan (JPK) Khatulistiwa, dan Simpai Kapuas Kabupaten Sintang,” kata Laili Khairnur, Direktur Gemawan.
Program ini didukung Millennium Challenge Account (MCA) Indonesia, sebuah institusi pengelola hibah, buah kerjasama Millennium Challenge Compact (MCC) Amerika Serikat dengan Pemerintah Indonesia.
MCA-Indonesia sebagai lembaga wali amanat pengelola hibah Compact (MCC), melalui Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional nomor 2 tahun 2012 pada 2 April 2013, sekaligus Program Compact secara resmi beroperasi di Indonesia.
“Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Sintang merupakan dua dari lima kabupaten perbatasan di Kalimantan Barat yang terletak di ujung timur yang berbatasan langsung dengan Malaysia (Sarawak, Malaysia Timur),” kata Laili Khairnur, mengawali pengenalan program.
Dikatakannya kabupaten Kapuas Hulu ditetapkan sebagai Kabupaten Konservasi dengan SK Bupati nomor 144/2003.
“Kabupaten Kapuas Hulu dan Sintang juga sebagai kawasan Heart of Borneo (HoB) atau Jantung Borneo. Namun disisi lain industri berbasis lahan, seperti sawit, tambah, hak penguasaan hutan (HPH) maupun hutan tanam industri (HTI) di kedua Kabupaten ini juga cukup tinggi,” kupas Laili Khairnur.
Ia menerangkan perekonomian wilayah perbatasan termasuk dua kabupaten ini masih didominasi sektor pertanian. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata persentase terhadap total pendapatan domestik regional bruto (PDRB) masing-masing Kabupaten.
Perempuan memainkan peran yang dominan dalam aktivitas pertanian di tingkat lokal. Termasuk untuk memastikan kecukupan pangan dan keamanan gizi keluarga.
Masalah utama dalam pembangunan pemberdayaan perempuan adalah rendahnya kualitas hidup dan akses, kontrol, partisipasi dan kesejahteraan perempuan. Hal ini dapat dilihat dari indeks pembangunan gender yang masih relatif rendah di kabupaten Sintang dan Kapuas Hulu.
“Program ini memberikan kontribusi langsung terhadap keberdayaan masyarakat. Khususnya perempuan untuk dapat meningkatkan produktivitas sebagai petani perempuan yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup keluarga,” yakinnya.
Pemanfaatan lahan secara produktif, lanjut Laili Khairnur, praktek pertanian ramah lingkungan dan pengembangan komoditi alternatif menjadi fokus intervensi program ini untuk memberikan kontribusi bagi keberdayaan kelompok perempuan, pengentasan kemiskinan, dan sekaligus berkontribusi pada pembangunan yang rendah karbon.
Perspektif perempuan dalam pengelolaan sumberdaya alam termasuk lahan menjadi modal utama dalam pelestarian lingkungan.
“Program ini dirancang untuk memberikan kontribusi pada capaian tujuan jangka panjang program, yakni meningkatnya pendapatan rumah tangga dan kemandirian perempuan. Tujuan program program ini diharapkan dapat dicapai melalui empat dampak utama program (outcome) dan delapan hasil program (output) yang tertuang dalam kerangkan logis program (logical framework),” tutur Laili Khairnur.
Penerima manfaat program ini, imbuhnya, berjumlah minimal 500 orang perempuan petani yang tersebar di sepuluh desa dalam enam kecamatan di dua kabupaten, yakni Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Sintang.
Total luasan lahan pertanian yang difasilitasi dengan inovasi metode pertanian yang lebih produktif dan ramah lingkungan, seluas 70 hektar untuk berbagai komoditi pertanian di sepuluh desa tersebut.
Program juga memfasilitasi penguatan kelembagaan ekonomi desa melalui inisiasi kebijakan pengembangan lembaga ekonomi desa dan prototype desain kelembagaan desa. Supaya kegiatan ekonomi kelompok dapat terintegrasi dalam kebijakan desa dan kebijakan pembangunan kabupaten yang masih mengandalkan sektor pertanian, sebagai salah satu basis utama pembangunannya.
“Selain program, juga akan memfasilitasi dokumentasi proses dan praktik terbaik program. Sebagai bagian dari upaya mempromosikan pemberdayaan perempuan dan peningkatan ekonomi keluarga, melalui pertanian berkelanjutan yang ramah lingkungan,” ujar Laili Khairnur.
Direktur Laili Khairnur menerangkan outputs (hasil yang diharapkan), pertama, adanya minimal 20 kelompok perempuan yang terorganisir dalam wilayah program. Adakan sosialisasi program di dua kabupaten. Kemudian pertemuan kampung dan identifikasi kelompok, pertemuan rutin kelompok
Sedangkan rangkaian pengembangan kapasitas organisas, sepertri pelatihan motivasi kelompok, pelatihan community organizer (CO), pelatihan advokasi dan kepemimpinan perempuan.
Kemudian, adanya jaringan kelompok perempuan di tingkat Kabupaten di wilayah program. Melalui strategic planning (rencana strategis), jaringan kelompok petani perempuan di tingkat kabupaten. Kemudian pertemuan jaringan kelompok petani perempuan kabupaten.
Kedua, demonstrations plot (Demplot) pertanian berkelanjutan di lahan-lahan kelompok. Lakukan survei potensi pengembangan Demplot pertanian dan baseline livelihood (dasar utama penghidupan) di sepuluh desa program.
Adakan studi banding kelompok perempuan ke lahan pertanian yang sudah berhasil mengembangkan praktek inovasi metodologi pertanian, seperti metode Hazton. Teknik menanam tanaman padi yang mengadaptasi fisiologi tanaman padi itu sendiri.
Sedangkan rangkaian pelatihan teknis terkait pertanian ramah lingkungan, meliputi pelatihan pembuatan pupuk organik, pelatihan pembuatan anti hama organik, pengenalan dan praktek inovasi metode pertanian Hazton (perlakuan pada bibit).
“Inovasi produk unggulan pertanian ramah lingkungan berbasis kelompok perempuan seluas 2 hektar perdesa, bikin Demplot padi untuk produksi beras merah atau beras putih seluas 1 hektar perdesa. Kemudian demplot tanaman sayur seluas 0,75 hektar perdesa, Demplot tanaman obat seluas 0,25 hektar perdesa. Peningkatan produktivitas pertanian dengan metode Hazton di lahan masing-masing anggota kelompok seluas 0,1 ha. Rinciannya 500 orang kali 0,1 hektar sama dengan 50 hektar,” papar Laili Khairnur.
Spesifikasi produk paska panen, seperti pengadaan mesin giling dan mesin tepung untuk setiap kelompok. Pengadaan mesin kemasan produk setiap desa.
Ihwal rangkaian pelatihan managemen usaha, Laili Khairnur menerangkan berupa pelatihan pembukuan usaha kelompok perempuan dan pelatihan managemen dan teknis usaha.
Adanya memorandum of understanding (MoU) kerjasama pemasaran dengan berbagai pihak. Kemudian seminar dan workshop penyusunan peraturan desa (Perdes) tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di tingkat kabupaten.
“Rekan-rekan yang dasarnya dari Fakultas Hukum akan membantu di pendampingan pembuatan Perdes yang berkeadilan ke perempuan. Demikian juga di struktur BUMDes yang dicanangkan ini melibatkan kaum perempuan desa,” ucap Laili Khairnur.
Pentingnya lembaga pengembangan ekonomi desa, perlu adanya media dokumentasi pembelajaran program yang dipublikasi. Kemudian film dokumenter best practices (praktik terbaik) “Perempuan & Pertanian Berkelanjutan”, pembuatan buku pengalaman program, pelatihan jurnalisme warga, pembuatan leaflet dan profile kelompok perempuan.
“Dalam pendekatan program, secara garis besar, program ini dilaksanakan dengan lima pendekatan utama secara integratif. Diharapkan dapat memperkuat kelompok perempuan sebagai kelompok yang mandiri dan penggerak perubahan di masa mendatang, meningkatkan produktivitas pertanian masyarakat, dan memperkuat kelembagaan lokal di desa,” tutur Laili Khairnur.
Pertama, jelasnya, pendekatan pengorganisasian dan peningkatan kapasitas perempuan merupakan rangkaian aktivitas pemberdayaan dan pembangunan kesadaran kritis serta motivasi bagi perempuan untuk terlibat dalam organisasi perempuan. Disingkat partisipasi aktif.
Kedua, praktek inovasi metode pengelolaan pertanian berkelanjutan ramah lingkungan untuk pemanfataan lahan secara lebih produktif oleh perempuan yang akan didampingi langsung oleh para ahli, untuk memastikan kuantitas dan kualitas produktivitasnya, sehingga dapat memastikan peningkatan pendapatan rumahtangga serta berkontribusi dalam pembangunan rendah emisi. Disingkat ekonomi rendah emisi.
Ketiga, kemitraan dan kerjasama dengan pemerintahan desa dan kabupaten untuk menata potensi desa, pemetaan partisipatif kawasan desa, dan mendorong integrasi inisiatif aktivitas ekonomi kelompok perempuan dalam kebijakan lokal. Dasarnya undang-undang nomor 6 tahun 2014 (UU Desa).
Keempat, dokumentasi dan kampanye proses dan praktek terbaik program untuk melindungi dan mengorganisir kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan lahan dan sumber daya alam lainnya. Singkatnya, manajemen pengetahuan program dan publikasi
Kelima, manajemen pengelolaan program yang efektif, transparan, dan akuntabel. Terkait dengan pengelolaan sumberdaya konsorsium yang terdiri dari berbagai NGO berbasis penguatan perempuan secara adil dan transparan, sehingga dapat menjamin capaian kualitas program. (Gemawan-Mud)