Oleh : Ireng Maulana*
Siapa sangka setelah kemenangan gilang gemilang dan berturut turut di Pemilukada kabupaten Ketapang dan kabupaten Sintang, PDI-P (Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan) Kalbar harus mengalami kekalahan di Pemilukada kabupaten Sambas 2011.
Pemilukada Sambas 2011 sebagai salah satu peristiwa politik di Kalimantan barat cukup penting untuk di bahas karena menjadi penanda bahwa kabupaten Sambas akan mengalami penyegaran kepemimpinan setelah dipimpin dalam jangka waktu yang sangat lama oleh bupati Burhanudin A Rasyid. Tentu saja, pemimpin yang baru akan memberikan perubahan-perubahan signifikan dalam memajukan kabupaten Sambas. Sirkulasi kepemimpinan secara umum menandakan akan adanya perubahan lebih baik yang dilakukan oleh si pemimpin dan tentu saja berdampak positif bagi kehidupan masyarakat. Pemimpin baru dan harapan baru!. Peristiwa ini penting karena dalam mekanisme inilah harapan kemajuan dan perubahan dan peran partai politik bertaut. Partai politik sangat bertanggung jawab terhadap lahir dan munculnya pemimpin baru yang berkemampuan untuk membawa perubahan dan kemajuan. Pada saat ini, di luar mekanisme calon independent (tidak menggunakan partai politik untuk maju sebagai kandidat dalam Pemilukada), Partai politik adalah elemen pokok yang mengatur sirkulasi kepemimpinan dan regenerasi pemimpin di daerah. Salah pilih calon oleh partai politik dapat mengakibatkan berhentinya kemunculan pemimpin-pemimpin baru yang handal, dan masyarakat terus menerus memilih calon pemimpin yang akan gagal memimpin. Apabila di katakan bahwa Partai Politik adalah penentu, mereka dalam prakteknya memang benar hanya memberikan dua pilihan kepada masyarakat pemilih dalam Pemilukada, yaitu calon pemimpin yang bervisi pembaharu atau calon pemimpin yang hanya akan sekedar menjabat untuk waktu lima tahun. Sehingga, partai politik manapun yang telah berhasil memenangkan calon nya dalam Pemilukada Sambas 2011 sebenarnya memikul tanggungjawab yang tidak ringan, karena substansi peristiwa politik ini adalah pentingya keberlanjutan kepimpinan yang progressif, dan partai politik adalah penentu awal dalam proses nya yang panjang.
Lantas, kenapa PDI-P harus di bahas? partai ini bukan partai pemenang, partai ini adalah partai yang kalah dalam Pemilukada Sambas 2011. Kemudian, partai ini juga tidak harus memikul tanggungjawab sebagai mana partai pemenang yang telah berhasil mendudukkan calon nya menjadi Bupati Sambas.
Sebenarnya, semua partai politik yang ikut serta dalam Pemilukada Sambas berhak untuk di bahas, namun ada beberapa hal yang saya pikirkan dan boleh jadi dapat di jadikan dasar untuk menjelaskan kenapa PDI-P kabupaten Sambas yang harus lebih dulu di bahas. Saya ingin menyegarkan kembali pemahaman kita bahwa Pemilukada adalah proses liar dan dinamis. Benar adanya, PDI-P Kalbar telah dapat memenangkan Pemilukada di kabupaten-kabupaten lain, namun ia juga dapat tumbang di Pemilukada Sambas. Sehingga pada fakta ini, kesimpulan bahwa PDI-P Kalbar adalah partai politik solid dan kuat di daerah tidak seluruhnya benar. Ia bisa dikalahkan!. Barangkali PDI-P Kalbar lupa bahwa dalam proses mempertahankan dan merebut kekuasaan akan berlaku yang namanya sistem anarki. Tidak ada satu partai politik pun di daerah yang dapat mendaulat dirinya sebagai otoritas tunggal dalam perebutan kekuasaan karena semua kekuatan politik dalam rimba ini meningkatkan energi mereka sama kuatnya seperti yang dilakukan oleh lawan-lawan mereka. Partai lain juga sama siapnya seperti PDI-P Kalbar. Selain itu, fenomena yang menarik di dalam proses Pemilukada adalah energi politik tidak hanya dimiliki oleh partai politik saja tapi juga oleh masyarakat biasa yang tidak punya partai. Saya menyebut mereka sebagai “penunggang bebas (free riders), mereka bebas karena bisa diterima dan bekerja untuk siapa saja dalam proses pemenangan Pemilukada. Kekalahan di Sambas 2011 tidak lagi dapat di tutup-tutupi dengan beralasan bahwa Pemilukada ini bukan target kemenangan bagi partai, Alasan ini lemah karena kabupaten Sambas tidak ada bedanya dengan kabupaten yang lain, ia sama berpotensi nya seperti Kabupaten Ketapang maupun Sintang dalam dimensi kepentingan dan kekuasaan di Kalimantan barat. Kabupaten Sambas sama strategisnya seperti kabupaten-kabupaten lain untuk konsolidasi berbagai macam agenda politik partai di daerah.
Dari alasan inilah, kemudian saya berani untuk membuat dua asumsi. Pertama, saya ingin membuat prediksi bahwa PDI-P Kalbar dapat terus di kalahkan di pemilukada-pemilukada yang akan datang di kabupaten-kabupaten lain apabila partai ini kembali mengalami situasi yang sama seperti yang mereka alami di Pemilukada Sambas 2011- artinya kekalahan dapat sangat terjadi bahkan di kabupaten yang di klaim sebagai basis PDI-P Kalbar. Kedua, saya memberikan indikasi bahwa Partai ini juga bisa tampil sebagai kekuatan hampir tanpa tanding dalam Pemilukada nantinya jika mampu mengatasi kondisi yang ia alami di Pemilukada Sambas 2011.
Dua asumsi ini coba saya topang dengan argumentasi-argumentasi yang berasal dari kajian mengenai kelemahan-kelemahan PDI-P Kalbar di Pemilukada Sambas 2011, melalui beberapa sudut pandang. Yang pertama, menakar kualitas struktur kerja PDI-P di tingkat kabupaten untuk memenangkan pasangan yang di usungnya bersama koalisi partai. Kemudian, menyoal kepemimpinan politisi PDI-P di kabupaten dalam kontek pemenangan Pemilukada. Terakhir, strategi pemenangan yang di pergunakan untuk mempengaruhi pemilih dalam Pemilukada Sambas.. Diskusi memang sengaja di batasi pada tiga aspek, sehingga perdebatan nantinya hanya akan terjadi dalam tiga bahan kajian dan argumentasi, yakni kinerja partai di kabupaten selama proses pemenangan, kepemimpinan elite partai di kabupaten dan rancangan strategi pemenangan Pemliukada.
Baiklah, sekarang kita mulai menakar kualitas struktur kerja PDI-P kabupaten Sambas 2011 selama proses pemenangan pasangan Drs. H. Muhammad Darwin dan Darso. Secara organisasi, tentu saja Partai ini telah membentuk tim pemenangan untuk memenangkan pasangan yang di usungnya. Struktur kerja di buat dengan tujuan orang-orang yang menempati posisi di dalam nya dapat mendisiplinkan cara kerja mereka dan tujuan pemenangan semaksimal mungkin dapat di capai. Saya rasa struktur kerja tanpa kedisiplinan cara kerja dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pemenangan secara maksimal atau bahkan berakhir gagal. Inilah yang terjadi, sebagian besar orang-orang yang menempati posisi dalam struktur kerja pemenangan tidak begitu memahami kedisiplinan bekerja secara kolektif maupun mandiri. Bangga masuk menjadi tim tapi gagap dalam menjalankan fungsi nya dalam struktur kerja. Sebagian kebingungan memposisikan diri mereka dalam struktur kerja yang menuntut kinerja ekstra tingkat tinggi. Mereka bahkan tidak mampu membedakan antara prinsip dan tehnis kerja pemenangan. Strategi pemenangan (kalaupun ada) seharusnya di pikirkan dan di jalankan oleh posisi yang berbeda dalan satu struktur kerja. Memperhitungkan strategi adalah salah satu bagian dari prinsip kerja pemenangan karena dalam prosesnya menghendaki adanya pengambilan keputusan yang hati-hati namun tanpa ragu-ragu. Sedangkan, eksekusi atau pelaksanaan strategi adalah satu bagian kerja yang mesti dilakukan dengan tepat sasaran oleh para eksekutor karena ini adalah bagian dari tehnis pemenangan, tanpa eksekutor atau pelaksana maka strategi tidak akan memberikan dampak apapun. Struktur kerja tentu saja bergerak melalui peran yang berbeda oleh orang-orang didalamnya. Namun, pembagian peran ini tampak inkonsisten dan tidak beraturan dalam struktur kerja pemenangan partai. Hampir semua orang dalam struktur kerja “bermain aman” mengamankan posisi mereka dalam tim. Saya mencatat, betapa bahaya nya krisis ini dalam beberapa situasi. Pertama, tidak adanya mekanisme check and balance. Kelemahan-kelemahan proses pemenangan tidak begitu diperhatikan bahkan luput dari analisa mendalam dan tidak akurat, sehingga tindakan untuk lebih memperhebat upaya pemenangan tidak didasarkan pada kualitas hambatan yang ada. Masalah kecil di hadapi dengan reaksi besar sedangkan hambatan besar di atasi dengan tindakan seadanya-tidak seimbang. Saya menyebut ini dengan istilah ‘kekeliruan teknik’. Bahaya yang kedua adalah orang-orang di dalam struktur lebih mengedepankan klaim daripada fakta pencapaian proses pemenangan. Tanpa pemisahan peran maka tiap orang dalam tim dapat membual tentang apa saja untuk menunjukkah eksistensi mereka. Klaim adalah penyakit klasik tapi akut untuk proses pemenangan oleh karena kesenjangan informasi yang ditimbulkan dapat mengakumulasi kesimpulan yang keliru di tingkat tim pemenangan. Klaim dapat mempersempit gerak strategi untuk lebih memperhebat daya dobraknya karena semua orang sudah merasa puas dan aman. Sebagian orang-orang dalam struktur tim pemenangan lebih suka melakukan klaim daripada membahas masalah. Padahal tanpa analisa masalah, strategi tidak dapat di kembangkan dengan sempurna demi tujuan pemenangan. Tentu saja, dalam prosesnya yang dinamis, masalah adalah tantangan yang dapat menggerakkan struktur kerja pemenangan untuk bekerja lebih disiplin dan tiap orang dalam struktur dapat bekerja secara benar sesuai perannya. Krisis yang ketiga adalah struktur benar-benar tidak mampu mengkonsolidasi kekuatan partai di semua tingkatan komunikasi dan koordinasi. Kondisi ini terjadi dalam dua arah sekaligus. Konsolidasi bersama partai koalisi dan internal partai. Rantai komando hampir putus di tangan struktur kerja tim dan hanya di selamatkan oleh peran beberapa orang yang masih cinta dan loyal pada partai, yang bekerja di luar struktur kerja tim. Sehingga, kesimpulan saya untuk aspek pertama ini, kelalaian dalam mendisiplikan struktur kerja tim secara kolektif maupun mandiri berdampak kepada melemahnya daya dobrak PDI-P Kalbar dalam proses pemenangan Pemilukada Sambas 2011. Kualitas struktur kerja PDI-P di tingkat kabupaten untuk memenangkan pasangan yang di usungnya bersama koalisi partai dalam kategori lemah karena pembagian peran dalam struktur tim yang tidak berjalan, struktur tidak mampu mengidentifikasi prinsip dan tehnis kerja pemenangan, ketiadaan mekanisme check and balance, lemahnya konsolidasi di semua tingkatan, dan struktur lebih banyak di pengaruhi klaim daripada fakta.
Melanjutkan pembahasan ini, saya sengaja menyoal kepemimpinan para elite PDI-P di kabupaten dalam kontek pemenangan Pemilukada Sambas 2011 dan selalu memperhatikan aspek kepemimpinan karena bagi saya seni memimpin adalah salah satu faktor pokok yang dapat menjelaskan keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan. Perilaku kepemimpinan para politisi selalu menarik untuk di bicarakan dan pada proses Pemilukada Sambas, saya telah dapat mencatat perilaku kepemimpinan elite partai ini dengan menyebut mereka sebagai orang-orang unik yang mengidentifikasi diri mereka sebagai politisi. Mereka unik karena menjalani posisi ini dengan berbagai macam karakter kepemimpinan. Secara umum saya mengidentifikasi mereka berkarakter arogan, karismatik, hipokrit, impulsif, eksklusif, visioner, reaksioner, pembuntut, dan ada juga yang akomodatif. Kesan pertama saya, sebagian mereka tidak memberikan konstribusi yang signifikan untuk memaksimalkan proses pemenangan. Mereka impulsif tapi arogan. Melakukan tindakan tanpa satu mekanisme yang jelas tentu saja dapat mengacaukan kesolidan dan konsentrasi kader di banyak lapisan. Kader di buat bingung dengan cara memimpin seperti ini karena tindakan yang dilakukan terkesan sepihak, sangat personal dan tidak bersandar kepada arah kebijakan pemenangan partai. Cara memimpin seperti ini anti kritik dan nyaris tanpa kalkulasi politik yang matang. Akibatnya, tindakan yang sudah terlanjur diambil sangat sulit sekali untuk dicocokkan dengan garis strategi partai. Para kader partai di tingkat kecamatan dan desa tidak dapat menghubungkan tindakan sepihak politisi dan kejelasan arah kebijakan partai untuk melakukan upaya-upaya pemenangan, dan tentu saja menciptakan situasi ketidakpastian bagi kader. Kader yang bingung tentu saja memilih untuk tidak berkonfrontasi dengan para elite partai namun yang mengkhawatirkan adalah para kader bisa berbalik arah untuk tidak menyokong proses pemenangan dimanapun mereka berada.
Pendapat saya yang kedua, para elite partai telah memposisikan diri mereka terlalu eksklusif dan superior. Jarak antara mereka dan kader terlalu lebar. Karakter memimpin seperti ini tidak tepat dalam proses pemenangan Pemilukada karena kader dan massa membutuhkan komunikasi langsung tanpa hambatan posisi. Menjaga jarak akan menjauhkan mereka dari kader dan massa partai. Padahal, proses memobilisasi massa dan kader partai dapat di mulai melalui kedekatan komunikasi aktif. Kontak langsung dapat meningkatkan kepercayaan antar komponen-elite partai, kader dan massa partai. Sayangya, para politisi partai terkena “sindrom terlalu lama di atas dan lupa turun ke bawah”. Mereka mengindikasikan ke -eksklusif- an nya dan kader partai pun menjauh. Padahal, massa nda kader partai sangat mengidolakan, mengelu-elukan, menghormati dan mencintai elite partai yang menjaga komunikasi aktif dengan mereka. Jarak berarti asimetri informasi dan asimetri informasi menyebabkan tidak lengkapnya pesan politik yang harus diterima dan dijalankan kader dan massa partai untuk mendukung proses pemenangan. Namun, dari yang telah di diskusikan, karakter elite partai yang hipokrit dan pembuntut adalah yang paling mengkhwatirkan. Kedua karakter ini memberikan kemunduran bagi proses pemenangan karena pertama, karakter elite partai pembuntut sama sekali tidak memberikan kontribusi apa-apa dan hanya sebagai pelengkap penderita. Mereka tidak punya sikap yang tegas dan jelas dalam memimpin kader dan massa partai. Kader dan massa partai tercerai berai dalam kegamangan mereka sendiri oleh karena elite partai yang ragu-ragu bertindak walaupun arahan partai untuk memamsimalkan proses pemenangan sudah sangat jelas. Elite partai berkarakter pembuntut sangat lemah dan sangat mudah dipengaruhi. Lain lagi karater elite partai yang hipokrit, bagi mereka loyalitas ada harganya. Kelompok elite ini tidak memandang partai sebagai tempat yang telah membesarkan karir politik mereka tapi alat untuk memuluskan kepentingan. Mereka berlindung di balik partai tapi tindakan dan perilaku mereka tidak sama sekali mendukung kebijakan partai untuk memaksimalkan proses pemenangan. Elite hipokrit sangat lihai dalam mengamankan posisi mereka tanpa peduli bahwa partai nantinya akan menang atau kalah. Apabila partai memenangkan Pemilukada, maka mereka akan tampil sebagai salah satu pahlawan dan pejuang sejati partai. Namun, ketika partai kalah dan gagal dalam pemenangan Pemilukada, mereka tetap aman karena kepiwaian membangun aliansi dengan kelompok lain yang adalah saingan partai nya sendiri. Elite hipokrit memang sangat luar biasa untuk urusan intrik dan taktik pecah belah, namun bakat ini dipakai tidak untuk di arahkan kepada partai rival dalam Pemilukada tapi dipergunakan untuk memundurkan bahkan untuk memacetkan proses pemenangan yang sedang dilaksanakan oleh partai mereka sendiri. Elite hipokrit sangat tidak loyal kepada partai dan super opportunis dalam konteks Pemilukada. Karakter terakhir yang hendak saya terangkan adalah elite reaksioner. Saya memberikan padanan kepada elite-elite ini dengan istilah kepanikan. Mereka pemimpin dan pemimpin harus dapat mengendalikan situasi. Apabila elite partai yang terlibat dalam proses pemenangan tidak dapat menunjukkan kualitas memimpin dalam keadaan kritis maka kader dan massa partai akan berkurang tingkat kepercayaannya. Mereka membutuhkan elite partai yang dapat menawarkan inisiatif sekaligus solusi tepat dalam menghadapi masa-masa sulit dalam proses pemenangan. Selain itu, saya juga melihat, elite partai yang reaksioner mudah percaya isu, rumor, dukungan yang berdatangan dan kabar yang belum tentu benar. Mereka merespon terlalu cepat sehingga kalkulasi resiko tidak didahulukan. Sederhananya, tidak semua yang menawarkan dukungan adalah pendukung sedangkan tidak semua masalah pemenangan harus di atasi dan dilawan pada saat itu juga. Sisi lain, elite reaksioner loyal kepada partai dan bekerja untuk pemenangan partai. Mereka hanya takut partai mengalami kekalahan dan menyebabkan sikap reaktif dan panik tentang apa saja yang menguntungkan dan merugikan partai, yang akhirnya mereka tidak dapat berpikir strategis untuk menghadapi semua itu.
Jadi, saya berkesimpulan, aspek kepimpinan para elite PDI-P di kabupaten tidak dalam porsi untuk mendukung proses pemenangan Pemilukada Sambas 2011. Sebagain besar karakter kepemimpinan mereka dalam katergori destruktif. Kepemimpinan mereka tidak mencirikan sikap yang dapat memberikan kontibusi signifikan dan positif untuk memenangkan Pemilukada. Para elite lebih memilih untuk mengembangkan sikap kepemimpinan yang negatif daripada karakter yang positif. Kader dan massa partai yang loyal tentu saja tidak dapat bekerja dan mengikuti elite partai yang payah dalam memimpin. Lemahnya kepemimpinan elite partai juga berdampak pada semakin melemahnya proses pemenangan.
Aspek yang terakhir adalah pembahasan mengenai strategi yang di pergunakan partai dalam memperkuat proses pemenangan Pemilukada. Pertanyaan sederhana, apakah partai memiliki rancangan strategi untuk pemenangan Pemilukada Sambas 2011?. Saya akan membahas aspek ini dalam ranah kontradiksi implementasi “strategi”. Cara ini saya tempuh untuk melihat penggunaan strategi dalam prakteknya dibandingkan dengan faktor-faktor lain yang menyebabkan lemahnya pelaksanaan strategi pemenangan tersebut dan berangkat dari telaah inilah nantinya pertanyaan yang saya ungkapkan diatas akan terjawab YA atau TIDAK. Intinya, rancangan strategi adalah perencanaan yang di susun untuk menegaskan keinginan partai meraih kemenangan beserta poko-pokok kerja yang akan dilakukan. Secara sederhana, rancangan strategi mengindikasikan target suara pemilih yang harus di raih dan keunggulan perolehan jumlah suara dari semua kandidat yang ikut bertarung. Maka dari itu, strategi pemenangan paling tidak mengatur pokok-pokok kerja pemenangan dan managemen kampanye; analisa pemilih dan metode untuk mempengaruhinya, analisa pasangan lawan, sebaran kekuatan mereka dan aksi untuk melemahkannya, kajian wilayah dan daya jangkau (out-reach), efektifitas media komunikasi dan pengendaliaanya, kebijakan mobilisasi kader, massa partai dan pengelolaannya, efektifitas saksi dan pengendaliannya, managemen dan distribusi logistik, pengendalian dan pemanfaatan koalisi, aliansi pendukung, serta pembiayaan.
Saya melihat ada faktor-faktor yang menyebabkan strategi pemenangan tidak terlalu mendapat tempat di dalam struktur kerja tim. Faktor-faktor yang akan jelaskan ini sering kali menyebabkan rancangan strategi pemenangan kehilangan taring dan cakarnya. Pertama, strategi pemenangan kalah bersaing dengan keyakinan terhadap “spekulasi takhayul”, yang di percayai memberikan keuntungan bagi partai untuk memenangkan Pemilukada. Spekulasi takhayul tersebut antara lain adalah uporia sebagai partai pemenang-menang di kabupaten lain berarti dapat menang pula di kabupaten Sambas, massa pendukung tradisional yang fanatik dan loyal, figur ketua partai di propinsi, susunan kepengurusan partai yang lengkap dari kabupaten sampai dusun, perolehan suara partai yang signifikan dalam pemilihan anggota DPRD kabupaten, sokongan dari partai koalisi yang akan meraup dukungan penuh dari etnis tertentu, dan politisi-politisi dari partai lain yang mengaku membelot dan bergabung memberikan dukungan. Padahal, spekulasi takhayul tidak dapat di ukur kontribusinya dalam memperkuat proses pemenangan dan tidak mempengaruhi signifikansi perubahan dukungan pemilih karena tidak mudah memverifikasi keluarannya (output), sedangkan strategi pemenangan dapat di ukur pencapaian dan kemundurannya dalam mempengaruhi pemilih, dengan menguji efektifitas kerja-kerja yang sudah dilakukan berdasarkan pokok-pokok pikiran yang telah disusun dalam rancangan strategi. Keberadaan strategi pemenangan memungkinkan partai melakukan perbaikan metode dalam proses pemenangan. Kenapa struktur kerja tim lebih percaya spekulasi takhayul daripada rancangan strategi pemenangan?. Karena, rancangan strategi tidak di susun dan di buat untuk di jadikan panduan pokok dalam kerja-kerja pemenangan, ia diperlakukan hanya sebagai instrumen pelengkap tanpa kekuatan. Ia tidak di jadikan sumber informasi utama untuk memperkuat kerja-kerja pemenangan. Penggerak partai tidak melihat ada sesuatu yang baru dan hebat di dalamnya karena ia di buat asal jadi tanpa target tanpa metode.
Kedua, Intuisi mengalahkan strategi pemenangan. Saya rasa Intuisi tentu saja tidak mampu melakukan telaah menyeluruh mengenai penomena pemilih berjumlah lebih dari 400 ribu orang yang tersebar di 184 kecamatan di kabupaten Sambas, kecuali kajian emprik qualitatif maupun quantitatif yang dapat melakukannya. Partai seharusnya tidak menggunakan terlalu banyak bisikan hati (intuition) dan perasaan (feeling) namun lebih memanfaatkan ilmu pengetahuan. Bisakah kita mengukur kontribusi perasaan dan bisikan hati dalam proses pemenangan Pemilukada?. Tidak!, namun daya pikatnya lebih kuat daripada rancangan strategi. Strategi pemenangan di kesampingkan karena ia menghendaki kepatuhan dalam menjalankan prinsip-prinsip kerja pemenangan, rigit, dan membutuhkan kalkulasi akurat. Proses pemenangan Pemilukada lebih suka di jalankan para pengerak partai dengan cara spontan, bebas, mengkuti kata hati dan perasaan. Rancangan strategi di anggap sulit, rumit dan memberatkan sehingga tidak mengherankan apabila strategi pemenangan tidak di manfaatkan bahkan tidak di rancang.
Terakhir, apabila di perhatikan, maka hampir semua penggerak partai dalam proses pemenangan ini hanya mengandalkan pengetahuan lama mereka tentang pemilih. Perlakuan untuk mempengaruhi pemilih dua atau tiga tahun yang lalu, boleh jadi tidak lagi manjur untuk Pemilukada Sambas 2011. Banyak studi telah menjelaskan bahwa perilaku pemilih di daerah sudah banyak berubah sejak proses berdemokrasi kita yang sudah mulai bergerak maju. Oleh karena nya, rancangan strategi pemenangan sangat krusial, ia biasanya dirancang sesuai dengan kebutuhan situasi pada saat itu. Analisa, prediksi dan rekomendasi di dalamnya di susun sedekat mungkin berdasarkan keadaan yang hendak di hadapi. Menjadikan rancangan strategi sebagai rujukan awal akan memberikan penggerak partai petunjuk pokok untuk mengembangkan kerja-kerja pemenangan berdasarkan informasi yang akurat. Sehingga, Penggerak partai di latih untuk melakukan kerja-kerja dengan dasar yang jelas dan mereka dapat menguji sendiri apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan. Mereka melihat secara jelas pencapaian dan hambatan proses pemenangan. Situasi kerja yang serba jelas tentu saja membuat para penggerak partai dapat lebih mempertajam inisiatif dalam menghadapi masalah dan tidak hanya terpaku dengan pehamanan lama yang tidak sesuai tantangan proses pemenangan hari ini. Proses ini tentu saja memudahkan konsolidasi kerja dan menghindari tumpang tindih aktifitas antara penggerak partai. Rancangan strategi dapat mengganti pengetahuan lama penggerak partai dengan Informasi yang akurat sesuai kebutuhan proses pemenangan. Kemudian, yang membuat saya bertanya-tanya, kenapa struktur kerja partai lebih memilih untuk terus berpegang kepada pengetahuan yang lama daripada menjadikan rancangan strategi sebagai dasar mengenbangkan teknik pemenangan? karena, struktur kerja pemenangan tidak menyiapkan rancangan strategi pemenangan.
Setelah penyampaian argumentasi-argumentasi tentang proses pemenangan Pemilukada Sambas 2011, sekarang saya meneruskan dengan kesimpulan akhir, yaitu:
Asumsi pertama: PDI-P Kalbar dapat di kalahkan pada Pemilukada-Pemilukada selanjutnya apabila (a) kualitas struktur kerja PDI-P tingkat kabupaten dan kota di Kalimantan barat sama dengan atau lebih lemah dari struktur kerja pemenangan Pemilukada Sambas 2011, (b) Aspek kepemimpinan elite partai wilayah lain di Kalimantan Barat sama dengan atau lebih destruktif daripada kepemimpinan elite partai selama proses pemenangan Pemilukada 2011, dan ( c ) tidak memiliki rancangan strategi pemenangan sesuai zaman.
Asumsi kedua: PDI-P Kalbar dapat menjadi partai politik hampir tanpa tanding di Pemilukada-Pemilukada nantinya jika (a) kualitas struktur kerja PDI-P tingkat kabupaten dan kota di Kalimantan Barat tidak sama dengan dan lebih kuat daripada struktur kerja pemenangan Pemilikada Sambas 2011, (b) Aspek kepemimpinan elite partai tingkat kabupaten dan kota di Kalimantan Barat berubah konstruktif ke dalam namun destruktif ke luar, dan ( c ) PDI-P Kalbar menyiapkan dan mengembangkan strategi pemenangan yang peka zaman dan pro ilmu pengetahuan.
Sebagai penutup, dalam perebutan kekuasaan dan pertarungan kepentingan, PDI-P Kalbar tidak berproses sendiri dalam rimba ini, partai-partai saingan juga berjejer ikut berkompetisi. Apabila PDI-P Kalbar di kaji sebagai salah satu partai politik yang kuat di Kalimantan barat, maka partai-partai rival harus dengan sekuat tenaga berusaha mempertahankan aspek-aspek yang dapat mempengaruhi asumsi pertama tetap berada dalam posisinya. Sedangkan, PDI-P tentu saja ingin terus menjadi pemain dominan dan tidak mau di kalahkan. Maka dari itu, partai ini harus pula dengan sekuat tenaga berusaha menciptakan situasi yang dapat mendukung aspek-aspek asumsi kedua.
(* Pengamat PDI-P Kalimantan Barat)