UNTUK menciptakan keharmonisan antara masyarakat dan pemerintahan. Pemerintah Kayong Utara mencoba menyambungnya dengan memberdayakan masyarakat setempat untuk menjadi pendamping desa yang mempunyai peranan sangat penting dalam mengoordinasikan antara kemauan pemerintah dan masyarakat.
Agar adanya saling sambung, pendamping desa pun dibentuk. Mereka diambil dari masing- masing desa itu sendiri, sehingga sangat paham benar situasi dan kondisi desa mereka yang selama ini masih dirasakan sangat jauh dari jangkauan tangan pemerintah.
Hildi Hamid berharap pendamping desa menimbulkan wacana baru yang membawa kemajuan Kayong Utara, karena keberhasilan sebuah kabupaten tidak terlepas dari peningkatan taraf hidup di desa. Namun dirinya mengingatkan pendamping desa bukan merupakan orang yang mempunyai kekuasaan untuk mengambil Keputusan.
“Mereka bukan pengambil Keputusan,” tetapi mereka mengarahkan masyarakat bagaimana menghasilkan Keputusan bersama untuk kemajuan bersama dan tidak bertolak belakang dengan peraturan hukum yang ada yang akhirnya mampu membawa kemajuan desa itu sendiri.
Untuk memberikan pelatihan para pendamping desa, Gemawan sebuah lembaga swadaya masyarakat dilibatkan, dan kali ini yang menjadi leadernya Ireng Maulana. Dalam pelatihan pendamping desa Ireng mengharapkan semua pendamping desa yang masih muda-muda ini mampu memberikan perubahan yang sangat berarti untuk pembangunan Kayong Utara.
Terlebih program ini merupakan terobosan berani yang dilakukan pemerintahan Hildi Hamid. Belum ada satu daerah pun yang menurunkan pendamping di setiap desanya, dan apabila berhasil ini bisa dijadikan sebuah contoh panutan setiap daerah dalam mengembangkan desa mereka, tetapi bila tidak bukan masalah karena dalam membangun memerlukan inovasi berani dari seseorang pemimpin.
Karena terobosan baru yang dilakukan pemimpin merupakan idaman masyarakat yang selama ini merasa tidak merasakan perubahan apa pun dari pemimpinnya meski silih berganti pemimpin.
Dalam pelatihan hari pertama, Ireng mencoba membuka pola pikir lama dengan pola yang seharusnya ada, di mana masyarakat berhak tahu apa pun yang dilakukan pemimpin untuk kemajuan masyarakat. Ireng juga menekankan pendamping desa bukan pemimpin yang mengambil keputusan sendiri, tetapi mereka mendampingi masyarakat memberikan pemahaman bagaimana tata cara pemerintahan desa berjalan.
Segala pengertian dan pemahaman tatanan pemerintahan desa dilalap habis para pendamping desa itu. Setelah puas mendengarkan apa yang seharusnya menjadi tugas aparatur desa, mereka pun berteriak mereka merasa selama ini aparatur desa tidak menjalankan tugasnya dengan benar, kalau pun ada itu hanya segelintir aparaturnya saja.
Termotivasi membawa perubahan mereka pun semakin semangat untuk mengikuti pelatihan pendamping desa, tak satu pun materi yang diberikan terlewatkan. Motivasi perubahan itulah yang membuat para generasi desa ini bersemangat membawa perubahan desa sepulang dari pembekalan ini.
Diharapkan Memberikan Wacana Baru
Di malam penutupan Bupati Kayong Utara Hildi Hamid berkesempatan menutup pembekalan pendamping desa. Dan sekali lagi dia tekankan pendamping desa bukan merupakan orang pengambil kebijakan, melainkan mereka mengarahkan, memberi saran serta masukan kepada masyarakat dan pengambil kebijakan apa yang harus dilakukan desa untuk mengembangkan Sumber daya yang ada.
Hildi mengharapkan adanya pendamping desa bisa memberikan dan menimbulkan wacana baru dalam pembangunan Kayong Utara. Keinginan itu disambut positif peserta, mereka berkomitmen memberikan terbaik buat Kayong utara yang dimulai dari desa.
Pendamping desa juga nantinya bersinergi dengan petugas penyuluh pertanian, petugas pustu (puskesmas pembantu) dan masyarakat. Agar tidak menjadi persoalan dikemudikan harinya.
Sementara para pendamping desa setelah seminggu penuh mendapatkan pendidikan yang diberikan fasilitator dari lembaga Gemawan Pontianak, timbul keinginan yang kuat dari diri mereka untuk merubah mekanisme yang ada di desa, mereka merasa apa yang disampaikan fasilitator sangat bertolak belakang sekali dengan keadaan yang sebenarnya. Dan menjadi tekad bersama untuk mengembalikan mekanisme yang selama ini salah menuju jalan yang benar sesuai aturan hukum yang berlaku. (Sugeng Mulyono)
Sumber: www.borneotribune.com, Jumat, 3 dan 9 Januari 2009