PONTIANAK-Sedikitnya sembilan praktik politik uang selama masa kampanye Pemilu Legislatif 2014 yang terpantau pada beberapa daerah di Kalbar oleh Lembaga Gemawan bekerja sama dengan Indonesia Corruption Watch (ICW). Politik uang tersebut dilakukan dengan berbagai modus oleh caleg DPRD kabupaten/kota, provinsi, sampai DPR RI.
Manager Program Pemantauan Politik Uang Lembaga Gemawan, Deny F, mengatakan bahwa terhadap hasil pantauan tersebut sudah dilaporkan pihaknya kepada panwaslu masing-masing kabupaten kota. “Laporan tersebut sampai sekarang belum ditindaklanjuti,” tegasnya, Minggu (6/4).Sejak awal masa kampanye relawan dari program ini diturunkan di Singkawang, Mempawah, Ketapang, Pontianak, dan Kubu Raya. Hasilnya, pada setiap daerah yang dipantau terjadi praktik politik uang. Di Singkawang ditemukan dua kasus yang dilakukan oleh caleg DPR RI dan DPRD Kota Singkawang. Modusnya dengan memberikan doorprize berbentuk uang pada saat kampanye terbuka. Ada pula memberi uang dengan dalih sumbangan di atas panggung disertai dengan imbauan mencoblos caleg yang bersangkutan.
Di Ketapang dilakukan oleh caleg DPRD kabupaten, provinsi, dan DPR RI dari satu partai. Modusnya dengan memberikan amplop kepada konstetuen dan janji kucuran dana jika mereka terpilih sebagai anggota legislatif. “Meskipun janji sulit untuk ditindaklanjuti tetapi pada saat yang sama terjadi juga politik uang dengan memberinya kepada peserta kampanye,” papar Deny.
Sedangkan di Mempawah terpantau dua politik uang yang dilakukan caleg DPRD kabupaten. Peserta kampanye diberi yang dengan alasan sebagai uang bensin dan makan. Di Kota Pontianak dilakukan oleh caleg DPRD kota dengan memberikan uang kepada panti asuhan dengan alasan sumbangan kemanusiaan. Namun, pada saat yang sama sumbangan tersebut disertai dengan ajakan memilih caleg tersebut.
Di Kubu Raya juga terjadi. Warga diundang ke rumah caleg yang bersangkutan untuk mengikuti pertemuan. Ketika warga pulang, caleg tersebut memberikan amplop bergambar yang bersangkutan dengan isi uang serta kartu nama. Deny mengakui tidak semua daerah di Kalbar terpantau. Pun dengan kabupaten kota yang dipantau tidak semua kecamatan dapat dimonitor. Namun, yang terpenting menurutnya adalah dari sampel pemantauan tersebut terjadi politik uang.
Dia meminta kepada panwaslu setiap kabupaten kota yang mendapat laporan tersebut segera menindaklanjuti laporan. Mestinya pada saat sekarang sudah diputuskan apakah laporan tersebut termasuk politik uang atau tidak. “Bahkan di Ketapang relawan kami diminta dan siap menjadi saksi,” ujar Deny.Pada masa tenang hingga menjelang hari pemungutan suara nanti disinyalir akan lebih banyak praktik politik uang. Deny berharap panwaslu, panwascam, dan pengawas lapangan lebih jeli melihat dan tegas mengambil tindakan. “Indikasinya politik uang banyak sekali pada masa sekarang. Panwasli harus kerja lebih ekstra,” ucapnya. (hen)
Sumber: http://www.pontianakpost.com/metropolis/14280-marak-politik-uang.html