Menuju Masyarakat Swadaya dan Mandiri
Workshop ini menjadi penanda komitmen bersama lintas sektor untuk secara nyata berkolaborasi mewujudkan ketangguhan sosial-ekologis dan berbahagia di Kota Pontianak. Guna mempercepat terwujudnya Kota Pontianak yang berkelanjutan dan inklusif, Gemawan bersama Humanis berkolaborasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Inovasi
Gemawan melangsungkan Focus Group Disscusion (FGD) Inisiatif Pencegahan dan Pengelolaan Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla) , khususnya di wilayah gambut. Kegiatan bertujuan membangun kolaborasi dan komitmen para pihak pemangku kepentingan, khususnya pemerintah kabupaten, organisasi non-pemerintah, pemerintah desa, kelompok Masyarakat Peduli
“Storytelling movement itu penting dalam gerakan pemberantasan korupsi. Dengan cara ini, cerita yang disampaikan dapat menggerakkan hati pendengar untuk ikut melakukan aksi-aksi antikorupsi.” – Laili Khairnur, Direktur Eksekutif Gemawan. Menargetkan peta identifikasi evaluasi masyarakat sipil terhadap kinerja KPK, Transparency International
“Dalam konteks karhutla gambut, perempuan dapat memainkan peran sebagai penyebar informasi, edukasi, bahkan pemadaman api.” – Ridho Faizinda, Deputi Direktur Gemawan. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) RI melaksanakan lokakarya bertema Membangun Kemandirian Desa Gambut di Desa dan Kawasan. Kegiatan
Tangguh Iklim | Ilham Saenong menyebut Pontianak memiliki kemiripan dengan kota-kota di Belanda. “Tidak menutup kemungkinan ada pertukaran pengetahuan dan inovasi-teknologi antar dua negara,” tuturnya melihat peluang membangun jejaring kota yang tangguh iklim. Kota Pontianak telah melakukan upaya dengan menyusun
Tiga argumen pokok buku Kehampaan Hak, yakni: pertama, kehampaan hak adalah penyebab terjadinya konflik antara komunitas perdesaan Indonesia dengan perusahaan sawit; kedua, warga merespon dalam bentuk perlawanan kehampaan hak melalui strategi protes. Ketiga, mekanisme resolusi konflik tidak efektif karena umumnya
Kongres Kebudayaan Indonesia merupakan musyawarah akbar pengambil kebijakan bidang kebudayaan di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan amanat undang-undang Nomor 5 tahun 2017. Salah satu output Kongres Kebudayaan Indonesia adalah Strategi Kebudayaan Indonesia. Kota Pontianak menjadi tuan rumah pelaksanaan Pra-Kongres
Reformasi Peradilan | Kami ingin memperkuat solidaritas publik dengan membuka ruang partisipasi masyarakat dalam mengawal integritas pengadilan. (Laili Khairnur, Direktur Gemawan) Sebagai bentuk dukungan masyarakat sipil untuk lembaga pengadilan yang lebih baik dan berintegritas, Gemawan bekerjasama dengan Transparency International (TI)
Jaringan Pengacara untuk Kepentingan Publik Indonesia (PILNET Indonesia) menyelenggarakan Konferensi PILNET di Hotel Onih, Bogor pada Kamis (15/06/2023). Konferensi ini merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi dari para pengacara publik yang tergabung dalam PILNET Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk memilih Badan
“Jangan sampai juga kemudian figur atau tokoh perempuan, atau kuota 30 persen keterwakilan perempuan ini hanya digunakan sebagai pelengkap saja yang kemudian menggugurkan kewajiban afirmatif ini, tetapi juga tentunya harus dilihat bagaimana juga ini sebagai suatu hal kemajuan.” – Sri