Komitmen memperkuat pembangunan yang inklusif, responsif gender, dan adaptif terhadap perubahan iklim di Kabupaten Kayong Utara semakin diperkuat melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Gemawan dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (SP3APMD) Kabupaten Kayong Utara, serta antara Gemawan dengan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kayong Utara.
Penandatanganan MoU tersebut dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Kolaborasi dan Sinergisitas Multipihak dalam Mendukung Pembangunan yang Responsif Gender dan Adaptif terhadap Perubahan Iklim di Kabupaten Kayong Utara”, yang berlangsung pada Senin 22 Juni 2026.
Kegiatan ini menjadi ruang dialog yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, serta merumuskan langkah-langkah kolaboratif dalam menghadapi tantangan pembangunan, khususnya isu kesenjangan gender, ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan dampak perubahan iklim yang semakin nyata dirasakan di tingkat lokal.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut jaringan masyarakat petani berbasis komoditas, Ketua Serikat Perempuan Kabupaten Kayong Utara (SETARA), kelompok perempuan desa, komunitas dampingan Gemawan, serta berbagai unsur masyarakat sipil yang selama ini aktif mendorong pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Galih Tosan menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kayong Utara telah mengintegrasikan perspektif gender ke dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Menurutnya, pengarusutamaan gender bukan lagi menjadi isu sektoral, melainkan telah menjadi bagian penting dari kebijakan pembangunan daerah yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Ia menegaskan bahwa setiap proses perencanaan pembangunan perlu memastikan keterlibatan seluruh kelompok masyarakat, termasuk perempuan, agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata.
Pendekatan tersebut dinilai penting untuk menciptakan pembangunan yang lebih inklusif sekaligus meningkatkan kapasitas daerah dalam menghadapi berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Pandangan serupa disampaikan oleh Kepala Bidang pada Dinas SP3APMD Kabupaten Kayong Utara, Yuni, yang menegaskan bahwa pembangunan daerah harus berlandaskan prinsip pengarusutamaan gender guna menjamin akses yang setara, kesempatan yang sama, partisipasi yang bermakna, serta manfaat pembangunan yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat.
Menurutnya, arah penguatan pengarusutamaan gender di Kabupaten Kayong Utara ke depan meliputi penguatan data terpilah gender, integrasi perspektif gender dalam RPJMD dan RKPD, peningkatan kapasitas perangkat daerah, penguatan partisipasi perempuan dalam proses pembangunan, serta integrasi isu gender dalam program-program adaptasi perubahan iklim.
Ia juga menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis, antara lain pembentukan forum koordinasi lintas sektor, penguatan basis data gender dan iklim, peningkatan keterlibatan perempuan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dan perencanaan desa, pengembangan ekonomi hijau yang inklusif gender, penguatan peran dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang responsif gender, serta peningkatan kapasitas perempuan dalam menghadapi risiko dan dampak perubahan iklim.
Sumber: Harian Berkat