TERANCAM BANJIR: Pengamat ekonomi Kalbar, M Ali Nasrun dari FE Untan Pontianak memprediksi Kota Pontianak usai dilanda asap akan terancam banjir di sebagian tempat karena kerusakan lingkungan, disampaikan di diskusi publik pembuka SP III Gemawan 2015 di Hotel Orchardz Pontianak, Selasa (03/11/2015). FOTO: A’LA/GEMAWAN
Pontianak, GEMAWAN.
Sekian minggu sudah lepas dari derita kabut asap, Kota Pontianak di sebagian tempat kini terancam banjir. Imbas hujan yang mulai turun secara intens.
“Pelestarian lingkungan yang terabaikan, Kota Pontianak beberapa waktu lalu terkena dampak kabut asap pembakaran atau kebakaran hutan dan lahan. Dan mungkin berikutnya banjir,” kata M Ali Nasrun SE MSc, pengamat ekonomi sosial kemasyarakatan dari Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak di diskusi pembuka Strategic Planning (SP) III Gemawan 2015 di Hotel Orchardz Pontianak, Selasa (03/11/2015).
Ali menganalisis masalah ekonomi Provinsi Kalbar khususnya dan Indonesia pada umumnya di perkara keadilan. Sistem ekonomi liberal kapitalis (Neolib) akan memposisikan pelaku ekonomi ada yang sebagai pemilik modal (borjuis) dan ada yang sebagi pekerja (proletar).
Konsekwensinya, pemilik modal memiliki penghasilan yang lebih besar dari pekerja, akan melakukan akumulasi kapital yang terus-menerus, sehingga terjadi konsentrasi ekonomi pada pemilik kapital saja.
“Masalah kemandirian di Kalimantan Barat, jika kita lihat pada fenomena kebun sawit, sebelum datang pengusaha dari luar, hanya ada BUMN (badan usaha milik negara) yang juga tidak berkembang pesat. Pengusaha setempat juga boleh dikatakan tidak berperan,” kritik Ali.
Ali mengatakan “boom” bisnis kayu di era tahun 1970-an sampai awal tahun 2000-an, tidak mampu menaikkan kapasitas pengusaha Kalbar. Tidak terjadi ekspansi yang signifikan, tidak terjadi diversifikasi usaha yang banyak, dan industri hilir tidak terciptan denga cukup berarti.
“Terjadilah lingkaran setan kemiskinan menyulitkan bagi rakyat kelas bawah lepas dari kungkungan ketakberdayaan dan kemiskinan,” kupas Ali.
Masalah pembangunan berkelanjutan, pinta Ali, jangan terulang lagi trauma Hak Pengusahaan Hutan (HPH) di Kalbar. Kayu terbabat hampir habis namun perekonomian rakyat tidak berubah signifikan.
“Kapasitas dan kemandirian ekonomi rakyat tidak tumbuh dan berkembang baik. Bahkan hanya luka dan duka yang tersisa,” keluh Ali.
Kini, tutur Ali, era sawit dan tambang mulai menjamur di Kalbar. “Menggiurkan memang, tetapi diiringi dengan senandung duka mengenai pelestarian lingkungan yang diabaikan, bagi hasil yang memeras, kekayaan alam yang terkuras, kesempatan kerja yang sisa-sisa, kerusakan jalan yang tak kunjung baik. Yang terkini asap dan mungkin berikutnya banjir,” ulas Ali.
Jika hasil dari perusahaan yang ada di Kalbar, sambung Ali, dijual mentah ke daerah lain, bahkan ke luar negeri, tanpa mengolahnya lebih lanjut di Kalbar, secara otomatis tidak menumbuhkan sektor industri di Kalbar. Imbasnya nilai tambah yang besar tidak bisa diperoleh dan dirasakan oleh rakyat Kalbar.
“Jika hasil usaha dari berbagai perusahaan yang beroperasi di Kalbar tidak kembali lagi ke Kalbar, ekonomi Kalbar akan sulit mekar. Kalbar akan menjadi daerah habis manis sepah dibuang,” sindir Ali. (Gemawan-Mud)