Masyarakat Swadaya dan Mandiri
Gemawan mendapat kunjungan dari Yayasan Dian Tama, yang saat ini dipercaya sebagai Propinsial Support Partner (PSP) Kalimantan Barat untuk program MADANI. Kedatangannya tidak sendiri, melainkan bersama Lead Partner (LP) MADANI, yaitu Swandiri Inisiatif Kabupaten Sintang, PD Aisyiyah Kabupaten Mempawah, PKBI
Jumat (8/10), Perkumpulan Gemawan dan Swandiri Institute melaksanakan School of Drone bertajuk Pelatihan Penggunaan Drone untuk Pemetaan Spasial. Kegiatan yang direncanakan berlangsung selama tiga hari ini dibuka oleh Hermawansyah, Direktur Swandiri Institute. “Teknologi diciptakan dan lahir untuk memudahkan manusia. Namun
Kekerasan seksual belum ditanggapi secara serius termasuk di Kalimantan Barat. Hal ini bisa dilihat dari rendahnya perhatian terhadap isu kekerasan dilihat dari kurangnya diskusi-diskusi menyoal fenomena kekerasan seksual. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai kekerasan seksual sebagai kejahatan yang masih sering disalahpahami.
Sebanyak 30 kelompok menerima penguatan kapasitas dari pakar bidang kesuburan lahan gambut, pakar pengembangan dan produktivitas tanaman, serta pakar pencegahan dan penanganan hama tanaman. Total 248 orang, terdiri dari 138 laki-laki dan 110 orang perempuan, terlibat secara aktif selama kegiatan.
Bersama dengan BothEnds, Ecoton, dan Elsam, Gemawan menggagas program yang bertujuan membangun kapasitas kelompok perempuan dalam pengelolaan sumberdaya air. Langkah itu dilakukan melalui keterlibatan aktif, pemberdayaan dan partisipasi perempuan dan kelompok perempuan akar rumput, termasuk tokoh masyarakat perempuan. Melalui program
Selasa (02/09), Lembaga Gemawan melakukan kegiatan CSO (Civil Society Organization) Forum dengan tema “Penguatan Peran Organisasi Masyarakat Sipil untuk Mendorong Sinergi Pangan dalam Skema-Skema Perlindungan Hutan Dan Lahan”. Menurut Ridho Faizinda, dari Gemawan, kegiatan ini dimaksudkan untuk membangun kesepahaman bersama
PONTIANAK – Pemerintah harus mempublikasikan rincian anggaran penanganan Covid-19 selama pandemi. Publikasi tersebut merupakan bentuk transparansi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Apalagi sudah ada Surat Edaran Komisi Informasi Pusat Nomor 2 Tahun 2020
KALBAR SATU – Direktur Eksekutif Gemawan, Laili Khainur mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi sudah melibatkan masyarakat sipil (NGO) dalam pemerintahannya. Hal itu Ia sampaikan saat menjadi narasumber Forum Publik “Peta Jalan Kalbar Baru: Perspektif Masyarakat Sipil” yang digelar oleh Swandiri Institute (SI),
Senin (04/11), Lembaga Gemawan bersama dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pontianak mengadakan diskusi bertajuk Percepatan Perbaikan Tata Kelola Hutan dan Lahan Melalui Implementasi Inpres No. 8/2018 (Moratorium Izin Sawit) di Kalimantan Barat. Kegiatan yang menghadirkan narasumber dari Dinas Kehutanan Provinsi
“Wakil rakyat seharusnya merakyat, jangan tidur waktu sidang soal rakyat, wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu nyanyian lagu setuju.” Oleh: Lani Ardiansyah (Ucup) | Community Organizer Gemawan Kutipan lagu ‘wakil rakyat’ yang dirilis Iwan Fals tahun 1987 itu