Gemawan kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat posisi tawar petani lokal melalui rangkaian pelatihan advokasi yang digelar pekan ini. Pelatihan tersebut tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas, tetapi langsung diteruskan dalam bentuk aksi konkret: mengantarkan perwakilan petani bertemu dan berdialog langsung dengan Dinas Pertanian Mempawah pada Kamis (20/11/2025).
Audiensi ini menjadi langkah kunci untuk memastikan suara petani tidak lagi berhenti sebatas diskusi internal, tetapi benar-benar masuk ke ruang pengambilan keputusan di tingkat pemerintah daerah.
Masalah Pertanian: Akses, Keadilan, dan Tata Kelola
Lani Ardiansyah dari Gemawan membuka pertemuan dengan memaparkan hasil pemetaan masalah yang menunjukkan bahwa persoalan utama sektor pertanian di Mempawah bersifat struktural.
“Keterlambatan distribusi pupuk subsidi berisiko menurunkan hasil panen; kebutuhan irigasi masih tergantung pada infrastruktur yang tidak memadai; dan kenaikan harga komoditas belum mampu mengimbangi biaya produksi yang terus naik. Ini bukan hanya soal teknis, tapi soal tata kelola,” jelas Ucup, sapaan akrabnya.
Suara Petani: Jalan Rusak, Distribusi Pupuk Tidak Merata, Produksi Terancam
Soleh, petani asal Desa Galang, menyoroti tiga persoalan utama. “Akses jalan produksi rusak, informasi mengenai pupuk subsidi tidak jelas, dan produk multikultur kami kurang mendapatkan perhatian,” ungkapnya.
Dinda dari Desa Bunbun turut mempertegas kebutuhan mendesak lain. “Distribusi pupuk relatif aman, tetapi kami kekurangan obat hama dan akses bibit unggul. Itu sangat menentukan hasil panen,” ujarnya.
Sementara itu, Halimah dari Desa Jungkat menyampaikan ancaman banjir yang merusak bibit padi. “Bibit yang sudah disemai bisa mati tenggelam akibat banjir. Kerugiannya kami tanggung sendiri,” tegasnya.
Problematika
Heri dari Dinas Pertanian mengakui bahwa keluhan petani merupakan indikator penting dan harus diperjuangkan hingga ke level pusat.
“Perbaikan jalan produksi terhambat pemangkasan anggaran tiga tahun terakhir. Untuk pupuk subsidi, kita bisa lakukan pengkajian ulang bersama asosiasi petani. Penanganan hama bisa diusulkan lewat musrenbang, sementara banjir dipengaruhi kondisi iklim dan butuh operasi lahan,” terangnya.
Oktav menambahkan bahwa proses kebijakan membutuhkan kerja sama banyak pihak.
“Hasil pelatihan ini bisa menjadi masukan penting bagi perumusan kebijakan. Banyak persoalan yang memerlukan gerakan bersama agar perubahan dapat terjadi,” ujarnya.
Advokasi Tidak Cukup dengan Pelatihan — Ini Gerakan Politik Petani
Gemawan menegaskan bahwa advokasi bagi petani tidak bisa lagi berhenti pada laporan atau pertemuan formal. Pendampingan yang dilakukan bertujuan memastikan petani menjadi aktor utama dalam proses kebijakan, bukan sekadar penerima keputusan.
Audiensi ini menunjukkan bahwa ketika petani diberi ruang untuk menyampaikan persoalannya secara langsung, akses terhadap proses kebijakan menjadi lebih terbuka, dan pemerintah tidak bisa lagi mengabaikan realitas yang mereka hadapi di lapangan.