Koalisi Aktivis Kalimantan Barat untuk Tegaknya Demokrasi (AKBAR-DEMO) menyerukan penegakan supremasi sipil, penuntasan agenda reformasi, dan pencegahan darurat militer. Hal itu disampaikan oleh para aktivis menyikapi gelombang demonstrasi yang terus berlangsung sejak 25 Agustus.
Koalisi aktivis yang difasilitasi oleh Hermawansyah dan M Hermayani Putera menilai, 27 tahun pasca-reformasi 1998, cita-cita menghadirkan pemerintahan yang demokratis, bersih, dan berpihak pada rakyat justru makin menjauh.
Dalam siaran persnya, koalisi aktivis menyebut sepuluh tahun rezim Joko Widodo menorehkan kerusakan serius. Polri dan TNI diperalat sebagai instrumen kekuasaan, demokrasi dikerdilkan, Mahkamah Konstitusi dipermainkan demi meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres 2024.
Alih-alih berubah, era Presiden Prabowo Subianto justru melanjutkan pola yang sama. Rakyat dihimpit krisis ekonomi, sementara elite berpesta dalam lingkaran kemewahan. KKN, ketidakadilan agraria, dan pelanggaran HAM makin merajalela.
Di sisi lain, DPR sibuk menambah tunjangan, Polri dan TNI tampil represif, kepemimpinan nasional tunduk pada oligarki dan gagal menghadirkan solusi atas krisis pekerjaan, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
Kalimantan Barat menjadi cermin telanjang dari masalah itu. Angka stunting tinggi, IPM rendah, sementara kekayaan alam dikuasai segelintir konglomerat. Proyek Strategis Nasional justru merampas hutan, tanah, dan ruang hidup rakyat, meninggalkan kantong-kantong kemiskinan di tengah melimpahnya sumber daya.
Seruan Masyarakat Sipil Kalbar
Atas dasar kondisi tersebut, Koalisi Aktivis Kalimantan Barat untuk Tegaknya Demokrasi (AKBAR-DEMO) menyatakan sikap yang dibacakan oleh Ahmad Syukri dari Link-AR Borneo di Rumah Gesit Gemawan Pontianak pada Selasa (2/9/2025) sebagai berikut:
- Kami berduka atas jatuhnya sejumlah korban jiwa dalam demonstrasi di berbagai daerah. Setiap nyawa rakyat tak ternilai, dan tragedi ini menjadi peringatan keras bagi aparat: aspirasi rakyat harus dijamin secara aman, humanis, dan bermartabat. Karena itu, kami mendukung aksi moral mahasiswa dan rakyat di seluruh Indonesia, termasuk Pontianak, sebagai suara sah demokrasi. Aparat wajib bersikap humanis-dialogis, bukan represif, sebab mahasiswa, masyarakat, dan aparat adalah anak bangsa yang sepatutnya saling merangkul, bukan memukul.
- Kami menuntut reformasi total kepemimpinan nasional dan daerah, khususnya Kalimantan Barat, agar bersih dari KKN dan politik transaksional. Demokrasi harus diselamatkan dengan langkah serius memberantas korupsi: perkuat KPK, Kejaksaan, dan pengawasan publik; tuntaskan kasus-kasus mandek agar tidak menjadi ajang pemerasan aparat; serta segera sahkan RUU Perampasan Aset. Republik ini bukan milik segelintir keluarga penguasa dan dinasti politik, melainkan amanat rakyat!
- Kami mendesak Presiden Prabowo Subianto segera melakukan reshuffle kabinet dengan mencopot menteri dan wakil menteri yang tidak kapabel. Mereka harus diganti oleh sosok profesional, berintegritas, dan bebas dari praktik KKN. Rangkap jabatan menteri sebagai komisaris BUMN adalah konflik kepentingan yang harus segera dibatalkan!
- Kami mengecam DPR RI yang sibuk menambah tunjangan, sementara rakyat menderita. Pulihkan empati, jalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran untuk rakyat—batalkan tunjangan dan fasilitas ekstra! Segera revisi UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) agar kerja, anggaran, dan fasilitasnya transparan!
- Kami menuntut penguatan lembaga yudikatif: hakim profesional, independen, dan akuntabel! Transparansi putusan, pengawasan Komisi Yudisial, serta partisipasi publik harus ditegakkan. Anggaran peradilan untuk pelayanan rakyat, bukan fasilitas elit!
- Reformasi total Polri adalah harga mati! Hentikan kekerasan dan represifitas terhadap aksi mahasiswa, bebaskan mahasiswa dan aktivis pendamping hukum yang ditahan, serta hentikan penyerangan terhadap kampus. Copot Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sekarang juga! Lakukan amandemen UU Polri untuk memperkuat pengawasan independen, memberi kewenangan nyata pada Kompolnas, dan memaksa DPR menjalankan fungsi kontrol. Hentikan keterlibatan aparat dalam kejahatan! Kembalikan Polri sebagai penegak hukum profesional yang tunduk pada supremasi sipil dan bertanggung jawab kepada rakyat.
- Kami mendesak DPR dan DPD asal Kalimantan Barat: Laksanakan pertanggungjawaban konstituen secara nyata melalui reses yang transparan, inklusif, dan berkualitas serta public hearing yang terbuka. Fokuskan agenda pada pembangunan manusia: menurunkan stunting, meningkatkan IPM, memperluas akses pendidikan dan kesehatan, membuka lapangan kerja layak, serta berpihak pada UMKM, masyarakat adat, petani, nelayan, buruh, miskin kota, perempuan, anak muda, dan penyandang disabilitas—demi tercapainya keadilan sosial-ekologis.
- Kami menuntut DPR, DPD, dan MPR asal Kalimantan Barat: Perjuangkan tata kelola sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan, segera mendorong pengesahan RUU Masyarakat Adat! Hentikan eksploitasi tambang dan sawit yang merusak hutan serta ruang hidup rakyat. Kembalikan pengelolaan SDA untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalbar. Pastikan infrastruktur dasar—pangan, air bersih, energi, sanitasi, dan pengelolaan sampah—hadir hingga pulau kecil, pedalaman, dan perbatasan. Wakil Kalbar harus berani melawan kebijakan pusat yang merugikan daerah dan berdiri tegak sebagai pembela rakyatnya!
- Penjarahan dalam serangkaian aksi bukan sekadar kriminalitas—ini alarm darurat sosial-ekonomi! Negara wajib menanggapi keresahan rakyat dengan kebijakan keadilan sosial-ekologis, bukan kekerasan. Di Kalimantan Barat, dengan sejarah dan trauma masa lalu, potensi konflik horizontal harus dicegah sejak dini melalui dialog terbuka dan penguatan jaring pengaman sosial. Jangan biarkan ketidakadilan memicu gelombang amarah rakyat yang lebih besar!
- Mengajak seluruh elemen masyarakat sipil di Kalimantan Barat—mahasiswa, pemuda, akademisi, tokoh agama dan budaya, media, LSM, hingga organisasi rakyat—untuk bersatu melawan ketidakadilan, menolak arogansi elit, dan menjaga ruang demokrasi tetap hidup. Kami percaya: Indonesia hanya akan maju bila demokrasi ditegakkan, keadilan sosial diwujudkan, dan kesejahteraan rakyat diprioritaskan. Demi Indonesia—dan Kalimantan Barat khususnya—yang adil, lestari, dan bermartabat. Inilah jalan menuntaskan amanat Reformasi 1998, menegakkan supremasi sipil, dan mencegah negeri ini jatuh ke jurang darurat militer!*
Sumber: Kolase