Gemawan  memberikan pelatihan pengoperasian GPS di Desa Perigi Landu Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas. (12/11/2017) Pelatihan ini dilakukan oleh Mapping expert Gemawan yaitu  Abang Rustaman dan tim pemetaan Gemawan lainnya. Pelatihan pengoperasian ini diikuti oleh tim pemetaan desa Perigi Landu, Sejangkung, Kabupaten Sambas. Kegiatan ini berjalan lancar dan efektif dimana tampak antusias tim pemetaan desa dalam mengikuti pelatihan ini. Antusias

Oleh: Encep Endan Salah satu prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun 2018 adalah mendorong terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) disetiap Desa sesuai PERMENDES & PDT Nomor 19 Tahun 2017. Adanya kebjijakan tersebut jangan menjadi sebuah kebingunggan baru dan mengulang pengalaman pahit Pemerintahan Desa jaman dulu dalam membangun usaha ekonomi Desa. Sehingga perlu peran penting dari semua pihak termasuk Lembaga

Kehadiran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diharapkan memiliki peran untuk membantu para kelompok tani perempuan dalam memasarkan produk yang mereka hasilkan. Hal ini disampaikan Perwakilan Lembaga Gemawan, Encep Endan, saat menjadi pembicara dalam Media Briefing dengan tema penguatan peran ekonomi perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat desa, Selasa (31/10/2017). "BUMDes ini kan satu di antara lembaga ekonomi desa yang

Konsorsium Perempuan untuk keberlanjutan penghidupan Kalimantan Barat (Kalbar) menggelar media briefing dengan tema penguatan peran ekonomi perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat desa di Aula Dinas Kesehatan Kalbar, Jalan Ahmad Sood Pontianak, Selasa (31/10/2017). Konsorsium Perempuan untuk Keberlanjutan Penghidupan Kalimantan Barat terdiri dari Gemawan (Lembaga Pengembangan Masyarakat Swadaya dan Mandiri), Pusat Pengembangan

Pemateri dari Swandiri Institute sekaligus Pengurus Lembaga Gemawan, Muhammad Isa menyampaikan bahwa tantangan untuk membangun mulai dari tingkat desa ini sangat berat. Sementara memang semangat dari Undang-undang desa ialah mendorong perubahan dari basis desa yang diinisiatif langsung oleh masyarakat. "Makanya tugas kita sekarang adalah melengkapi prasyarat supaya semua prosedur demokrasi dan manajerial yang sudah disiapkan oleh dana desa ini terhadap

Gemawan dan ICW mengadakan media breafing memgenai hasil penelitian implementasi BPJS kesehatan di Kota Pontianak. Kegiatan media breafing yang juga dihadiri oleh pihak BPJS cabang Kota Pontianak di Canofy Center, Jalan Purnama Dua Pontianak, Senin (11/9/2017). Selain itu juga hadir dari Ombudsman perwakilan Kalbar untuk melihat hasil temuan dari Gemawan terkait implementasi program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan tersebut. Gemawan melakukan

Lembaga Gemawan melakukan penelitian terhadap implementasi dari penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional bagi masyarakat di Kota Pontianak. Hasil penelitian Gemawan yang dipublikasikan langsung oleh penelitinya, Sri Haryanti ditemukan kalau implementasi jaminan kesehatan di Kota Pontianak masih terdapat permasalahan yang sangat komplek. Sri mengatakan kalau kesehatan merupakan hal dasar dari setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi dan

Banyaknya permasalahan yang ditemukan oleh Gemawan dalam penelitian terhadap implementasi jaminan kesehatan di Kota Pontianak, mengundang pihak BPJS untuk bersuara. Kabid Bagian kepesertaan dan pelayanan peserta BPJS Pontianak, Wenny Silvia Marinda, mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi dan koordinasi lebih lanjut baik dalam internal maupun dengan pihak yang bekerjasama untuk memberikan pelayanan maksimal pada pasien BPJS. "Kita akan menindak

Penggiat anti korupsi lembaga Gemawan Hermawansyah menuturkan, jika membaca isi survei yang telah jabarkan, 87 persen masyarakat menganggap bahwa korupsi masih parah. Yang berarti partai-partai korupsi di yakini oleh masyarakat sulit untuk membaik. "Tetapi di sisi yang lain. melihat kinerja pemerintah khususnya penegak hukum KPK. Nah itu masyarakat optimis dengan angka 69 persen merasa puas," ungkapnya. Maka dari itu, ada peluang bagaimana memberantas