Pemkot Putar Film Kemijen Bergerak

Tayangkan Pembahasan APBD

film komijen bergerakPemutaran Film Gerakan Sosial Kemijen Bergerak disambut antusias ratusan pegawai jajaran Pemerintah Kota Pontianak, Perwakilan Swadaya Masyarakat (LSM), pelajar dan mahasiswa yang telah memenuhi aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Pemkot Pontianak sejak pukul 09.00 WIB hingga siang, Rabu (26/9).

Pemutaran film dokumenter berdurasi 20 menit yang bercerita tentang peran kontrol sosial dalam pembangunan yang diselenggarakan pemerintah ini diselenggarakan oleh Transparency International Indonesia (TII), LSM Gemawan, Pemkot Pontianak dan Danish International Development Agency (DANIDA).

Walikota Pontianak, Sutarmidji, menanggapi pemutaran film ini merupakan bagian dari upaya menginspirasi dan memberi gambaran tentang kesadaran kritis warga dan perlawanan mereka terhadap korupsi.

“sebenarnya itu terjadi juga di sini karena masyarakat sangat peduli tentang itu, Cuma masalahnya yang perlu ditekankan kualitasnya atau sistem artinya pengawasan dari masyarakat fungsinya betul-betul untuk perbaikan bukan hal lain” harapannya.

Sutarmidji mengatakan melalui aksi pengawasan yang dilakukan masyarakat Kemijen, Semarang dalam bentuk pengawasan yang maksimal dari kegiatan pembangunan di wilayah itu di antaranya pembangunan sarana Mandi, Cuci, Kakus (MCK) bukan untuk mencari keuntungan melainkan agar fungsi pemanfaatan sarana itu nyaman dan bertahan lama karena dibangun dan sesuai prospek.

“Mudah-mudahan bisa tumbuh terus dan jangan percaya terus dengan konsultan pengawas kemana dan masyarakat ikut terlibat, terutama kegiatan pembangunan yang memang pembangunan untuk kepentingan masyarakat,” ungkap Sutarmidji.

Dia Berharap melalui tayangan film ini dapat lebih meningkatkan pembangunan yang lebih baik untuk masyarakat. “justru pemerintah menganggap nilai plus dalam mengawas, itulah nilai penting transparansi dalam dana penyelenggaraan, namun kita harus paham.” Paparnya.

Dia juga menilai pentingnya transparansi dan sosialisasi dalam mencegah tindak korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) dalam penyelenggaraan sistem pemerintahanan. “kalau perlu ambil media televisi untuk siaran langsung pembahasan dana APBD, biar masyarakat tau. Saya mengapresiasi jajaran yang semakin hari semakin baik, dan kita harus terus melakukan yang baik,“ tegasnya.

Hal yang sama disampaikan oleh aktivis LSM Gemawan, Hermawansyah melalui film yang dibuat berdasarkan pengalaman masyarakat setempat yang di dokumentasikan TII ini diharapkan untuk mendorong pakta integritas sebagai bagian proses membangkitkan kesadaran masyarakat supaya aktif mengawal pembangunan terutama pengadaan barang dan jasa sehingga kualitas pembangunan akan jelas dan tampak hasilnya.

Sementara itu perwakilan dari TII, Jonni Oeyoen, memaparkan melalui film Kemijen begerak tentang masyarakat Kemijen dengan skill yang mereka miliki melalui tim monitoring atau tim pemantau yang lebih fokus pada pengadaan barang dan jasa.

“Karena rata-rata dari 30 persen total pengadaan barang dan jasa, sektor ini menempati peringkat tinggi. Pada tahun 2011 diatas 80 persen kasus korupsi berasal dari bentuk pengadaan barang jasa, diantaranya bangunan liar, APBD, suap, perijinan, pungli. “paparnya.

Dia mengatakan film ini merupakan bagian yang terkecil sebagai sebagai upaya memberantas korupsi pertemuan kita ini merupakan wujud nyata dari gagasan pak wali beberapa waktu yang lalu.

“Upaya akan tetap kita lakukan, kami dari TII siap mewujudkan ini dan memberikan dukungan. Masyarakat, “ tandasnya. Pemutaran film ini kemudian dilanjutkan dengan diskusi publik yang dibahas oleh Walikota Pontianak, Sutarmidji, Ketua DPRD Kota Pontianak, Hartono Azaz, Aktivis Lembaga Gemawan, Hermawansyah, perwakilan TII, Jonni Oeyoen dan akademisi Untan, Dr Hermansyah. (Sumber: Tribune Pontianak, 27 September 2012)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Gambar CAPTCHA

*

PAGE TOP