Menjaga Mangrove: Collaborative Efforts and Collective Action

Mohammad Reza, Pegiat Gemawan

 

Degradasi Mangrove: Ancaman Bagi Kemanusiaan

Pemanasan global berakibat naiknya permukaan air laut, yang secara berkesinambungan, mengancam eksistensi masyarakat di wilayah pesisir. Pada Workshop Saran Ilmu Pengetahuan tentang Adaptasi Perubahan Iklim dalam Mengatasi Naiknya Permukaan Laut di Indonesia yang diselenggarakan pada 25 Juli 2019, Peneliti Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI, Laely Nurhidayah, menyebutkan kenaikan permukaan laut diperkirakan mencapai antara 25 hingga 50 cm pada tahun 2050 dan 2100 (LIPI, 2019).

Indonesia berpredikat sebagai negara kepulauan terbesar dunia, dengan jumlah lebih dari 17.000 pulau. Sekitar 30-35 % merupakan pulau yang berpenghuni, tempat tinggal masyarakat Indonesia (Wahyuni, 2014). Sehingga naiknya permukaan air laut tentu menjadi ancaman serius bagi kelangsungan kehidupan masyarakat yang mendiami pulau-pulau berpenghuni tersebut. Ancaman ini dapat menyebabkan bencana banjir, hilangnya lahan pertanian di kawasan pesisir, hingga musnahnya wilayah daratan. Ini di luar problem okupasi pulau-pulau di ujung beranda negeri yang mengancam kedaulatan Indonesia.

Wilayah pesisir memiliki arti penting bagi Indonesia secara sosial, politik, dan ekonomi. Dari aspek ekonomi, setidaknya terdapat dua aspek penting, pertama, secara sosial ekonomi, wilayah pesisir dan laut merupakan tempat hidup sekitar 120 juta penduduk Indonesia, sebagian besar kota (kota provinsi dan kabupaten) terletak di kawasan pesisir. Kedua, secara biofisik, wilayah pesisir dan laut Indonesia merupakan garis pantai terpanjang di dunia setelah Kanada (Kristiyanti, 2016).

Hampir setiap pesisir pulau di Indonesia memiliki hamparan mangrove. Tanaman ini berperan siginifikan sebagai sistem penyangga pantai dari abrasi dan ancaman kenaikan permukaan air laut. Rilis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015 menyebutkan jumlah total hutan mangrove di Indonesia mencapai 3,49 juta hektar, mendudukkan Indonesia sebagai negara ke tiga yang memiliki hutan mangrove terluas di dunia. Mangrove juga berfungsi sebagai tempat hidup berbagai biota penyangga kehidupan, serta berkontribusi menyimpan karbon per hektar tiga kali lebih banyak dibanding hutan teresterial. Karbon biru yang melimpah berada di sentra hutan mangrove – disebut karbon biru karena diserap dan disimpan di dalam laut dan ekosistem pesisir. Dari aspek ekonomi, mangrove diperkirakan memberikan kontribusi dalam mendukung sumber penghidupan pesisir dan populasi manusia di seluruh dunia senilai hingga USD 1,6 miliar (Al Faqir, 2020).

Kini habitat mangrove sudah terancam punah. Aktivitas manusia di sektor industri ekstraktif, perkebunan sawit, konversi lahan, dan sejumlah aktivitas ilegal lainnya menjadi faktor penyebab kerusakan mangrove. Di Kalimantan Barat, diperkirakan 16.423 hektar hutan mangrove mengalami kerusakan, dari total 177.479,52 hektar luas hutan mangrove yang tersebar di 7 kabupaten/ kota pesisir di Kalbar (BPSPL, 2021). Jumlah ini tentu belum termasuk angka lahan mangrove yang mengalami kerusakan atau berstatus kritis. Berdasarkan rilis CIFOR, 55.000 hektar atau seluas area New York, mangrove Indonesia menghilang setiap tahunnya (Mollins, 2018).

Tak heran bila berbagai riset yang menyuguhkan signifikansi keberadaan mangrove turut mendorong lahirnya Perpres Nomor 120 tahun 2020 tentang pembentukan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM). Peraturan ini mencabut Perpres Nomor 1 tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut (BRG). Selain melanjutkan aktivitas restorasi gambut di Indonesia, pemerintah memandatkan lembaga nonstruktural ini untuk melakukan percepatan rehabilitasi hutan mangrove yang terdegradasi atau kritis. Hamparan mangrove Indonesia merupakan harapan terbaik bagi dunia dalam menghadapi krisis iklim yang sudah sangat mengancam.

Collaborative Efforts, Collective Action: Yok Jaga Mangrove!

Pertama kali, tentu kita harus terlebih dulu jujur bahwa ancaman yang dihadapi saat ini bukan lagi perubahan iklim. Serangkaian fakta bencana yang muncul tiba-tiba tak mungkin hanya dianggap sebagai dampak perubahan, tetapi harus dipahami sebagai krisis iklim. Pandemi zoonosis yang hampir berlangsung 2 tahun ini tentu tak bisa dilepaskan dari faktor ekologis, yakni menyempitnya ruang hidup hewan yang menyebabkan interaksi hewan dan manusia semakin dekat.

Contoh lain, banjir di Pulau Maya, Kabupaten Kayong Utara, pada pertengahan Juli 2021. Banjir ini merupakan fenomena perdana yang belum pernah terjadi sebelumnya di pulau yang mangrovenya mulai terdegradasi akibat konversi lahan dan deforestasi. Kala itu, permukaan air mencapai ketinggian setengah orang dewasa. Tentu fenomena ini tak bisa dianggap sebagai fenomena alam biasa, karena ada faktor-faktor lain yang memicunya. Terutama sekali adalah berkurangnya daya dukung lingkungan dan daya tampung tanah sudah sampai pada tahapan yang sangat mengkhawatirkan.

Dalam menghadapi perubahan iklim, Conference of Parties ke 21 (COP21) Paris melahirkan kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim bagi setiap negara. Akan tetapi, senada dengan Daniel Murdiyarso, peneliti Center for International Forestry Research (CIFOR), saat ini sudah saatnya menghubungkan dua lingkup yang merupakan pembagian umum dari kebijakan perubahan iklim, yakni adaptasi dan mitigasi (McGlennon, 2016). Hutan mangrove berkontribusi menghambat laju krisis iklim karena kemampuannya menyerap karbon, sehingga konservasi mangrove merupakan langkah mitigasi dan adaptasi krisis iklim.

Tanggungjawab melakukan konservasi dan restorasi kawasan mangrove tentunya tidak hanya menjadi beban pemerintah Indonesia semata. Notabene mangrove Indonesia berkontribusi besar bagi dunia dalam mencegah menyebarnya emisi karbon akibat industrialisasi dan mekanisasi yang dilakukan negara-negara industri. Sebagaimana yang tertuang di dalam salah satu poin utama Kesepakatan Paris 2015, yakni upaya adaptasi dilakukan dengan memperkuat kemampuan negara-negara untuk mengatasi dampak perubahan iklim.

Menghadapi ancaman ini diperlukan kerja kolaboratif dan aksi kolektif yang menyasar mangrove dari hulu hingga ke hilir. Oleh karena itu, seirama dengan salah satu poin pembahasan utama dalam The Blue Carbon Summit yang dilaksanakan pada 17-18 Juli 2018 lalu, kemitraan merupakan kunci keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran nasional dan global (Global Landscapes Forum , 2018). Pemangku kebijakan (stakeholder) dari tingkat internasional, nasional, dan lokal harus mampu bersinergi untuk penyelamatan mangrove yang masih tersisa dan memperbaiki yang sudah kadung terdegradasi. Jalan-jalan percepatan mendesak untuk segera dirangkai jika kita tak menginginkan krisis ini merenggut lebih banyak korban.

 

Bibliography

Al Faqir, A. (2020, September 02). www.merdeka.com. Retrieved from Merdeka: https://www.merdeka.com/uang/terancam-punah-ini-pentingnya-keberadaan-mangrove-bagi-ekonomi-indonesia.html

BPSPL. (2021). Rencana Strategis Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak. Pontianak: Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak.

Croft-Cusworth, C. (2018, March 26). https://forestsnews.cifor.org/. Retrieved from CIFOR: https://forestsnews.cifor.org/55426/apa-itu-karbon-biru?fnl=id

Global Landscapes Forum . (2018, July 18). Retrieved from https://events.globallandscapesforum.org/: https://events.globallandscapesforum.org/blue-carbon-summit/about/event-summary

Konsulat Jenderal Republik Indonesia Fankfurt. (n.d.). Retrieved from www.indonesia-frankfurt.de: https://www.indonesia-frankfurt.de/pendidikan-budaya/sekilas-tentang-budaya-indonesia/#

Kristiyanti, M. (2016). Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pantai Melalui Pendekatan ICZM (Integrated Coastal Zone Management). Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers Unisbank (SENDI_U) Ke-2 (p. 752). Semarang: Unisbank Semarang.

LIPI. (2019, July 26). LIPI. Retrieved from www.lipi.go.id: http://lipi.go.id/berita/naiknya-permukaan-laut-jadi-ancaman-serius-masyarakat-pesisir/21703

McGlennon, S. (2016, February 10). Kabar Hutan. Retrieved from https://forestsnews.cifor.org/: https://forestsnews.cifor.org/40015/perubahan-iklim-mempengaruhi-fungsi-mangrove-menahan-laju-kenaikan-permukaan-laut?fnl=en

Mollins, J. (2018, July 04). https://forestsnews.cifor.org/. Retrieved from CIFOR: https://forestsnews.cifor.org/56920/data-fakta-kontribusi-mangrove-pada-mitigasi-perubahan-iklim-di-indonesia?fnl=

Nurdin, A. (2021, July 04). https://www.liputan6.com/regional/read/4598067/465-hektare-mangrove-rusak-indonesia-terima-hibah-18-triliun. Retrieved from Liputan6: https://www.liputan6.com/regional/read/4598067/465-hektare-mangrove-rusak-indonesia-terima-hibah-18-triliun

Wahyuni, N. D. (2014, September 22). https://www.liputan6.com/bisnis/read/2108368/70-pulau-di-indonesia-tak-berpenghuni. Retrieved from Liputan6.com: https://www.liputan6.com/bisnis/read/2108368/70-pulau-di-indonesia-tak-berpenghuni

 

Sumber:

Dimuat pertama kali di rubrik Opini Harian Pontianak Post pada tanggal 6 Oktober 2021.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

PAGE TOP