Libatkan Perempuan dalam Mengambil Keputusan

GEMAWAN—Dalam setiap proses pengambilan keputusan di berbagai bidang yang dilakukan saat ini, peran perempuan masih minim. Ketimpangan yang selama ini terjadi disebabkan oleh nilai-nilai yang dikonstruksikan masyarakat, menempatkan perempuan sebagai subordinasi.

Kepemimpinan atau leadership yang sering didengar selama ini hanya dimiliki oleh kaum elite kelompok perempuan kelas menengah, perkotaan dan kaum laki-laki saja. Sementara pada level pemerintahan paling bawah, sangat jarang dilihat perempuan dilibatkan secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan. Fakta dilapangan menunjukkan minimnya perempuan yang duduk pada pemerintahan desa dan kelembagaan desa. Dari 183 desa, hanya 1 kepala desa perempuan, BPD hanya kurang lebih 23 orang perempuan dari 1098 anggota BPD dan LPM yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Sambas.

”Pelatihan kepemimpinan untuk kelompok perempuan ini kita laksanakan dalam upaya peningkatan kapasitas untuk mengembangkan dan memperkuat kepemimpinan perempuan ditingkat lokal,” kata Muslimah SH, Program Manajer Pemberdayaan Perempuan Lembaga Gemawan.

Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan di Café Aor, Jalan Keramat Lumbang Sambas berlangsung selama dua hari, dimulai kemarin (10/12) merupakan hasil kerjasama Lembaga Gemawan dengan Cordaid. Fasilitator kegiatan oleh Direktur Lembaga Gemawan, Laily Khairnur. Lembaga Gemawan selama ini memang cukup konsen terhadap upaya peningkatan kapasitas kelompok perempuan di Kabupaten Sambas baik dalam hal memperjuangkan hak ekonomi, sosial dan budaya, keadilan terhadap sumberdaya alam maupun pengembangan kepemimpinan perempuan.

Menurut Muslimah, kegiatan ini juga ditujukan untuk memberikan dorongan kepada  perempuan agar selalu melibatkan diri dalam pengambilan dan pembuatan keputusan serta kepemimpinan baik wilayah domestik (rumah tangga) sampai level publik. “Juga untuk memberi kekuatan politik pada strategi perjuangan hak, kesetaraan, dan keadilan gender,” ujarnya.

Otonomi Daerah lanjut Muslimah pada dasarnya diharapkan dapat membawa perubahan pada semakin dekatnya pelayanan pemerintah daerah kepada publik serta semakin meningkatnya partisipasi masyarakat khususnya perempuan terhadap akses dan pengambilan keputusan. ”Meskipun sudah ada sedikit perubahan namun hal ini masih perlu dorongan yang lebih memadai lagi,” tukasnya.

Fakta dalam kehidupan sehari-hari kesenjangan gender masih tetap saja terjadi baik terhadap akses alokasi sumber-sumber material dan non material. Pola pikir (mind set) yang seperti ini masih tertanam dan mengakar dalam kehidupan, tanpa ada tindakan khusus sebagai suatu terobosan, ketimpangan akan terus berlangsung, kesetaraan gender (gender equality) dan keadilan gender (gender equity) tidak akan terwujud. ”Pemberdayaan terhadap perempuan akan terus menjadi kebutuhan dan selalu aktual sepanjang struktur sosial dalam masyarakat masih bertumpu pada hegemoni budaya patriarki,” terangnya.

Lebih lanjut dia mengatakan sejalan dengan adanya pengarusutamaan (mainstream) gender, sudah saatnya perempuan merebut hak-haknya. Bagaimana pengarusutamaan dan leadership ini juga sampai ke tingkat desa baik itu di BPD sebagai lembaga mitra kerja kepala desa maupun di pemerintahan desanya. ”Hal ini untuk mengembangkan desa sebagai ujung tombak tata pemerintah daerah dan ujung tombak pembangunan,” jelasnya.

Proses menjadi pemimpin menuju keadilan dan kesetaraan gender bagi seorang perempuan menurutnya bukanlah hal yang mudah, semuanya membutuhkan perjuangan yang panjang dan semangat yang tinggi serta pantang menyerah. Tahapan awal yang harus dimiliki oleh perempuan dalam konteks jiwa kepemimpinan adalah berani mengambil keputusan atas dirinya sendiri. ”Setelah itu barulah perempuan mampu membuat keputusan-keputusan lain yang bisa berdampak pada orang lain,” imbuhnya.

Sementara, pembicara dalam pertemuan itu, Hermawansyah menyampaikan gagasan dan filosophi kepemimpinan. Menurutnya, setiap orang punya aura kepemimpinan dimanapun berada. ”Tinggal bagaimana potensi yang ada itu bisa dikembangkan setiap orang dalam konteks mewujudkan kepentingan bersama. Semua harus dibangun dalam kerangka cita-cita yang besar,” jelasnya. (*)