Setelah 6 tahun Implementasi UU Desa Nomor 06 tahun 2014, Lembaga Gemawan menyampaikan hasil rumusan rekomendasi bersama menuju masyarakat mandiri, di Hotel Kapuas Palace, Jumat (5/4/2019). Koordinator Sekolah Desa Gemawan, M. Zuni Irawan mengatakan rumusan ini dibuat berangkat dari semangat undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang menempatkan desa sebagai garda terdepan pelayanan publik kepada masyarakat. "Percepatan pembangunan

Enam tahun berjalannya Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa menyisakan sejumlah hal yang dinilai perlu diperbaiki, terutama pada level daerah hingga level desa. Lembaga Gemawan pun menyoroti sejumlah hal, terutama terkait kapasitas pemerintahan desa, demokratisasi desa, serta ekonomi dan tata kelola sumber daya alam desa. “Setelah 6 tahun Implementasi UU Desa, prasyarat kemajuan desa setidaknya dapat diukur dari dua tantangan utama. Satu,

Produk Desa Terkendala Kemasan dan Legalitas       Trigadu menjadi salah satu desa yang hadir dalam kegiatan Refleksi Sinergitas Para Pihak Dalam Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Adil dan Menyejahterakan di Kalbar, yang diselenggarakan oleh lembaga Gemawan, di Hotel Kapuas Palace, Pontianak, Kamis (4/4).     Dalam acara tersebut setidaknya ada 135 desa hadir yang tersebar di Kabupaten Sintang, Kubu Raya,

Gemawan News - Pembentukan lembaga Pasca Reformasi, idealnya mesti memiliki tujuan dan fungsi. Pertama, organisasi yang mampu melanjutkan agenda reformasi. Kedua, menampung saluran semangat revolusioner para aktivisnya. Ketiga, bagaimana organisasi tersebut menjadi alat perjuangan. “Pasca Reformasi 1998, pertanyaan mendasar adalah, langkah apa berikutnya yang akan dilakukan oleh aktivis pergerakan pada waktu itu?” ungkap Hermawansyah.  

Dari 65 desa yang tersebar di Kabupaten Kapuas Hulu, Kayong Utara, Kubu Raya, Mempawah, Sambas, Sanggau dan Sintang, setidaknya terdapat satu desa yang masuk dalam kategori desa sangat tertinggal. Sedangkan 19 di antaranya masuk dalam kategori tertinggal dan sebanyak 37 berkategori desa berkembang serta delapan desa lagi sudah menjadi desa maju.   Data ini merupakan hasil survei Index Desa Berdaya (IDB)  yang dilakukan oleh lembaga Gemawan

Distrik Koordinator Program Pendidikan Inklusif Gemawan Nurfauziah mengatakan, pihaknya akan memberikan pendampingan hingga kepada pemerintah. Menurut Fauziah, saat ini pihaknya telah memberikan tiga model pendampingan. Diantaranya adalah pendampingan komunitas sekolah, pendampingan ke organisasian di internal Gemawan, dan pendampingan kepada pemerintah nantinya. Salah satu sekolah yang diberikan Pendampingan tersebut adalah SDN 28 Mengkayat,

Deskripsi Pekerjaan:   Dalam rangka kolaborasi  program “ Promosi  Prakarsa Masyarakat Sipil untuk Mewujudkan Pendidikan Yang Inklusif dan Berkualitas di Indonesia “ dengan wilayah kerja di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat,  kerjsama antara Gemawan dan Yappika-actionaid  dan disupport oleh Uni Eropa. Tujuan besar program ini adalah  Terpromosikannya Tata kelola yang baik dan akuntabilitas di sektor pendidikan di Indonesia, sejalan

Dalam rangka mempercepat akses dan pengakuan masyarakat atas lahan dan hutan di Kalimantan Barat khususnya, maka dari itu Gemawan sebagai lembaga yang fokus pada pengelolaan sumberdaya alam dan desa mengajak beberapa desa yang wilayahnya masuk dalam kategori perhutanan sosial, untuk menghadiri Workshop dengan tema 'Desa Berdaya, Sumber Daya Alam Terlindungi dan Rakyat Sejahtera', Sabtu (25/8/2018). Para peserta yang hadir berjumlah 50 orang yang

Fakta terkait ketimpangan penguasaan dan pengelolaan lahan dan hutan antara masyarakat dan industri berbasis lahan dan hutan, serta program dari Pemerintahan Jokowi yaitu perhutanan sosial seluas 12,7 juta ha, maka dari itu Gemawan menggelar workshop untuk membangun serta memberikan informasi atas pemahaman warga desa dalam mengambil peluang hak atas pengelolaan hutan dan lahan, Sabtu (25/8/2018). Workshop yang bertemakan 'Desa Berdaya, Sumber Daya

Tidak kurang dari 70 orang peserta yang hadir dalam kegiatan lokakarya perencanaan desa I di desa Mas Bangun, mulai dari Dinamisator BRG Provinsi Kalimantan Barat, perwakilan dari lembaga Gemawan, perwakilan dari dinas SP3APMD kab. Kayong Utara, jajaran pemerintahan desa MasBangun, BPD, tokoh masyarakat, kelompok masyarakat (PKK, karang taruna, kelompok perempuan, kelompok tani), Babinkamtibmas, Tenaga Penghubung BRG Kalbar, seluruh fasdes tim lanscape