Masyarakat Perlu Bukti, Bukan Hegomoni

Penulis : Ireng maulana (Aktif di Lembaga Gemawan)

Dalam bahasa Gramsci ada kegiatan yang dinamai nya dengan hegemoni, suatu kegiatan politik yang berusaha meraih kekuatan spontan dari penduduk tanpa melalui perlawanan. Fungsinya jelas, untuk menurunkan derajat militansi dan menahan arus perlawanan masyarakat. Menurut penulis salah satu bentuk hegemoni adalah pengalihan perhatiaan

. Bahwa, yang sedang dilakukan oleh pemerintah tidak lebih hanya sekedar meraba-raba fenomena kesengsaraan rakyat, tidak menyentuh hakekat persoalan pokok yang sudah akut menggerogoti kehidupan mereka. Kita sedang di kelabui! Hati masyarakat dengan pandainya mereka rebut, seolah-olah mereka telah berbuat sepantasnya, yang terbaik. Padahal, masyarakat sebenarnya tetap berada dalam kehidupan mereka yang serba kekurangan, tetap didera banyak persoalan hidup dan kesempatan hidup yang hampir-hampir suram. Peran pemerintah seakan-akan jauh api dari panggang, semakin mengecil dan menciut saja. Jangan lupa! Pemimpin dari tingkat nasional sampai tingkat daerah sebenarnya sedang berhitung waktu sambil menjalankan tahapan-tahapan hegemoni, untuk terus dapat merebut dukungan, demi menguatkan kembali kekuasaan yang sekarang sedang digenggam, mereka memang lihai mengeluarkan taktik – taktik jitu, supaya terus bertahan dalam lingkaran kekuasaan. Sekali lagi dan dalam waktu yang berulang-ulang kita masyarakat adalah kelompok rentan dalam permainan kekuasaan ini, terus di tindas dan di jadikan klaim permanen.

Sepertinya saat ini, Kalimantan barat telah di pimpin oleh kepala daerah hasil dari pemilihan langsung oleh Rakyat dalam beberapa tahun terakhir. Tapi, apa yang Penulis rasakan mungkin saja berbeda dengan apa yang pembaca rasakan. Izinkanlah penulis untuk berkata bahwa setiap harinya, masyarakat sedang bergeliat sendirian, terus mengusahakan perbaikan kehidupan mereka sendiri, bertahan sendirian tanpa ada campur tangan dari pemerintah daerah . Sepertinya pemerintah daerah memakai taktik invisible hands-jarang berbuat yang nyata, maksud penulis. Penulis juga hendak meminta izin untuk mengatakan bahwa mengurusi masyarakat tidak dapat diartikan dengan gegap gempita seremonial, semarak perayaan dan visualisasi pencitraan diri yang tampak baik. Bukan itu yang dituntut Masyarakat, mereka membutuhkan sentuhan yang sederhana: dapat bersekolah dengan layak tanpa harus membayar, ketika sakit dapat pergi berobat secara gratis hingga sembuh dan bebas kerepotan administrasi, air bersih dapat mengalir ke rumah-rumah baik di musim kemarau maupun musim hujan tanpa harus terus memprioritaskan lokasi elite, Jalan-jalan tidak hancur, transportasi lancar, listrik menerangi rumah-rumah penduduk, barang-barang kebutuhan pokok tetap tersedia tanpa harus tiba-tiba menghilang karena perbuatan bejat spekulan dan pedagang, masyarakat tenang berusaha dan dapat bekerja dengan layak. Penulis rasa, alangkah sangat membangggakan pemerintah daerah, apabila mempunyai komitmen atau paling tidak, punya niat baik untuk bersungguh-sungguh bekerja demi kemajuaan masyarakat dalam dua dimensi sekaligus yaitu struktur dasar yang bertumpu pada penguatan ekonomi masyarakat dan pada struktur atas yang berkonsentrasi kepada kesadaran keadilan sosial. Mudah-mudahan ketidakadilan sistem dan struktur secara perlahan dapat dikikis.

Disini, penulis hanya ingin mendesakkan sebuah agenda tentang pentingya kepala daerah menyadari posisi strategis yang dimilikinya, karena sekecil apapun tindakan nyata yang ia lakukan bagi kepentingan masyarakat luas akan berdampak secara signifikan bagi perubahan kehidupan yang lebih baik. Nah, semua jalan itu telah terbuka, apabila kekuasaan sudah dalam genggaman, sudah tidak ada lagi penghalang bagi kepala daerah untuk berbuat yang serba benar demi melakukan perbaikan nasib masyarakat banyak. Sekarang ini, masyarkat tidak dapat lagi di beri janji karena Janji – janji sudah tidak mendapat ruang toleransi ketika belum menjelma kedalam yang kita sebut dengan das solen-mengambil istilah yang sering digunakan oleh Prof Syarif Ibrahim, janji – janji tidak lebih hanya the power of language, karena menurut Naomy Chomsky the power of language dapat merangkul apa saja, bahkan untuk hal yang sebenarnya tidak dan belum pernah di lakukan. Masyarakat tidak bisa di hegemoni dengan kebohongan karena kebohongan hanya akan terus melukai Rakyat.

 

Lima tahun periode yang singkat, tenggat waktu untuk berbuat yang nyata sudah hampir di titik nadir, sekarang tidak ada pilihan lain kecuali mengurusi persoalan pokok Rakyat, sesuai dengan cita dan mimpi yang diyakini oleh hampir banyak orang tentang perbaikan hidup. Kekuasaan adalah realitas politik dimana pihak yang memegang kekuasaan harus benar – benar menyelenggarakan perbaikan hidup bagi masyarakatnya, sehingga masyarakat perlahan-lahan dapat merasakan perubahan secara luas di tiap – tiap lapangan kehidupan mereka. Sebagai penutup penulis mengutip pesan yang disampaikan oleh Founding Father bangsa “Janganlah kita lupakan demi tujuan kita, bahwa para pemimpin berasal dari rakyat dan bukan berada di atas rakyat” [Bung Karno penyambung lidah Rakyat, hlm. 69].

 

Dimuat di Ap. Post Tanggal 10 Juni 2010

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA Image

*

New to site? Create an Account


Login

Lost Password?

Already have an account? Login


Signup

%d bloggers like this: