Webinar Gemawan: Peran Organisasi Masyarakat Sipil (NGO) Dalam Pembangunan Berkelanjutan di Daerah

Dibuka oleh Direktur Perkumpulan Gemawan, Laili Khairnur, seminar daring bertemakan Peran Organisasi Masyarakat Sipil (NGO) dalam Pembangungan Berkelanjutan di Daerah dilaksanakan pada Kamis (17/12). “Gemawan ikut mendorong keterlibatan masyarakat sipil dalam berbagai agenda strategis di Kalimantan Barat,” ujar Laili dalam pembukaannya. Ia menambahkan pula bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari strategic planning Gemawan yang dilaksanakan pada November lalu.

Sejak berdiri pada 1999, Gemawan telah bergerak di 9 kabupaten/kota di Kalbar. Beberapa pendekatan dilakukan Gemawan dalam menjaga eksistensi organisasi, yakni pertama, pengorganisasian basis, aktivitas ini dilakukan dengan memfasilitasi dan menginisiasi organisasi masyarakat untuk menumbuhkan daya kritis, peningkatan kapasitas dan pemberdayaan ekonomi; kedua, advokasi kebijakan, dengan memfasilitasi lahirnya kebijakan-kebijakan dan program-program pemerintah yang berpihak pada masyarakat; ketiga, komunikasi eksternal, untuk membangun dukungan public atas kerja-kerja yang dilakukan Gemawan; keempat, pengelolaan pengetahuan untuk menjaga keberlanjutan wawasan, inisiatif, dan pengetahuan yang sudah diproduksi.

Menurut Laili, kegiatan ini bertujuan untuk refleksi pembelajaran serta catatan dari perwakilan pemerintah mengenai peran dan konstribusi masyarakat sipil dalam agenda pembangunan berkelanjutan. “Kami juga berharap adanya masukan dan input organisasi masyarakat sipil untuk mempertajam pendekatan program dan kegiatannya guna memperkuat capaian pembangunan berkelanjutan,” tambahnya. Karena itulah kegiatan webinar ini mengundang narasumber dari Kementerian Dalam Negeri RI, Bappeda Provinsi Kalbar, dan Bappeda Kabupaten Kubu Raya.

Mewakili Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Jiwa Muhammad Satria N, S.IP., MA., membawakan topik Dukungan dan Perspektif Kementrian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah terhadap Kontribusi Kerja-kerja Organisasi Masyarakat  Sipil dalam Pembangunan Daerah. Kasi Partisipasi Masyarakat, Direktorat Perencanaan, Evaluasi Dan Informasi Pembangunan Daerah (PEIPD), Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri ini mengatakan bahwa pihaknya ingin mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sipil yang efektif dan konstruktif. “Kita berharap collaborative governance ini dapat terimplementasi. Kita ingin mewujudkan partisipasi masyarakat dan kolaborasi pembangunan yang efektif dan konstruktif,” harapnya.

Subdit SDA dan Lingkungan Hidup Bappeda Kubu Raya oleh Kasubid SDA dan Lingkungan Hidup, Sunanto, S.Hut, M.Si, menyusul penyampaian materi selanjutnya dengan topik Peluang Kolaborasi dalam Membangun Hubungan Konstruktif dalam Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kalimantan Barat. Ia mengatakan bahwa Pemprov Kalbar mencoba berdiskusi dengan para pihak, termasuk CSO, untuk menyelesaikan permasalahan yang ditemukan secara bersama-sama. Ia berharap agar kerja-kerja yang dilakukan CSO dapat selaras dengan program yang diusung pemerintah.

Dalam paparannya, ia mengajak elemen masyarakat sipil dapat berkolaborasi dalam pembahasan rencana pembangunan daerah. Ia berharap success story yang diperoleh masyarakat sipil dapat menjadi kontribusi dalam pembangunan daerah pada pencapaian berbagai agenda strategis seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Indeks Desa Membangun (IDM).terutama dalam Indeks Desa Membangun (IDM).

Narasumber terakhir dalam webinar kali ini adalah Herbimo Utoyo, Kabid Ekonomi Bappeda Kabupaten Kubu Raya. Dalam penyampaiannya dengan topik Sharing Pengalaman Pelibatan Organisasi Masyarakat Sipil dalam Agenda Pembangunan Daerah di Kabupaten Kubu Raya  Perspektif Pemerintah Kabupaten, ia berujar bahwa Pemkab Kubu Raya sangat menyambut kerja-kerja kolaboratif dengan masyarakat sipil. Menurutnya, dengan kapasitas fiskal Kabupaten Kubu Raya yang hanya 10% dan sisanya dari Dana Bagi Hasil dari pemerintah pusat meniscayakan kebutuhan akan teman dalam mengelola kabupaten yang 45% wilayahnya adalah kawasan hutan ini. “LSM, NGO, ataupun CSO, sebutannya, terbukti membuka mata kami, membantu kami melihat permasalahan-permasalahan sosial, lingkungan di Kabupaten Kubu Raya,” tegasnya.

Pada kegiatan yang mengundang peserta dari perwakilan NGO di Kalbar, kelompok dampingan Gemawan, organisasi media di Kalbar, serta pegiat Gemawan, Herbimo mengatakan kolaborasi dengan CSO meringankan pekerjaan pemerintah. “Melalui skema kolaboratif bersama masyarakat perwakilan CSO, pekerjaan ini juga sangat menarik untuk kami lakukan, karena banyak inspirasi yang dapat kami replikasi di dinas-dinas terkait,” tambahnya lagi.

Sebagai rekomendasi webinar, Bappeda Provinsi Kalbar akan menindaklanjuti pertemuan ini kepada Gubernur Kalbar untuk mengundang CSO Kalbar dalam memberikan update capaian CSO, dengan beragam program aktivitasnya di berbagai daerah hingga ke tingkat desa atau bentang alam prioritas. Forum ini diharapkan bisa sekaligus menjadi momen penyampaian saran dan rekomendasi kepada pemerintah daerah agar penyelenggaraan pembangunan benar-benar menyasar pada pencapaian 17 Goal SDGs, meningkatkan peringkat IDM dan IPM, tidak sebatas secara administratif dan di atas kertas saja, melainkan benar-benar menyentuh akar persoalan, terukur, dan berdampak.

Penulis: Mohammad Reza

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

PAGE TOP