Kebijakan Bagus yang Belum Maksimal Didukung Aparatur Pelayanan

PELIBATAN WARGA: Workshop terselenggara ini buah kerjasama lembaga Gemawan dan Transparency International (TI) Indonesia di Hotel Santika Pontianak, Senin (5/9). Foto: Mahmudi/GEMAWAN.

REFORMASI BIROKRASI: Workshop Strategi Percepatan Pembangunan Bidang Reformasi Birokrasi dan Anti Korupsi di Kota Pontianak berusaha di Hotel Santika Pontianak, Senin (5/9). Foto: Mahmudi/GEMAWAN.

 

Pontianak, GEMAWAN.

Diakui banyak pihak, kebijakan dan inovasi di instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak cukup bagus serta lebih baik daripada daerah lain. Namun belum maksimal dalam implementasi aparatur pemerintah yang berhubungan dengan pelayanan publik.

Terungkap di Workshop Strategi Percepatan Pembangunan Bidang Reformasi Birokrasi dan Anti Korupsi di Kota Pontianak. Workshop terselenggara ini buah kerjasama lembaga Gemawan  dan Transparency International (TI) Indonesia di Hotel Santika Pontianak, Senin (5/9).

Hadir dalam workshop itu beberapa pejabat di lingkungan Pemkot Pontianak, seperti Asisten Administrasi Umum dan Pembangunan Ir Herry Hadad, Kepala Inspektorat Hj Zumyati SSos MSi sekaligus Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Drs Junaidi MSi, Kabag Organisasi Setda Yuni Rosdiah SIP MSi, Kabid Litbang Bappeda Harus Rasyid, dan para pegawai lainnya.

Kemudian Kepala Perwakilan Ombudsman Agus Priyadi SH didampingi asistennya Budi Rahman SSos, Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalbar Chatarina Pancer Istiani SH MHum, Kepala Kantor Penghubung Komisi Yudisial (KY) Kalbar Budi Darmawan SH.

Dihadiri juga perwakilan mahasiswa di kota Pontianak, Komunitas Masyarapat Sipil Pemantau Peradilan dan Anti Korupsi (Komparasi) Nurul, Pengurus Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PW PM) Kalbar Yusuf, Gerakan Pemuda (GP) Anshor Kalbar, dan organisasi kepemudaan lainnya.

Sedangkan dari akademisi ada DR Zulkarnain MSi dari Fisipol Untan dan DR Hermansyah SH MHum dari Fakultas Hukum Untan.

Direktur Gemawan, Laili Khairnur menyambut baik Walikota H Sutarmidji di periode kedua masa kepemimpinannya, membentuk tim percepatan pembangunan. Satu di antaranya percepatan reformasi birokrasi dan penguatan gerakan dan kampanye anti korupsi di lingkungan Pemkot Pontianak.

“Mekanisme pelibatan dalam mengawal dan mengawasi agenda reformasi birokrasi di kota Pontianak, perlu diperkuat dan disosialisasikan. Sebab ketika ada anggota masyarakat mau melaporkan ketidakadilan dalam pelayanan publik, masih banyak yang belum tau. Di satu sisi, Pemkot perlu juga mensosialisasikan terkait program dan kebijakan yang dikeluarkannya kepada masyarakat,” saran Lalili Khairnur.

Melalui pelibatan masyarakat, lanjutnya, secara tidak langsung menjadi ajang siar program-program Pemkot Pontianak. Misalnya pengajuan perizinan hingga KTP secara online dan lain-lain.

Asisten Komisi Ombudsman Perwakilan Kalbar, Budi Rahman mengakui banyak sekali kebijakan dari Walikota Pontianak H Sutarmidji bersama dinas maupun badan di Pemkot Pontianak yang bagus dan menjadi referensi daerah lain. Akan tetapi kurang didukung dengan aparatur pelayanan publiknya. Beberapa keluhan ihwal pelaynana publik di Pontianak, menjadi kajian Ombudsman Kalbar dan elemen masyarakat lainnya.

“Kita apresiasi berbagai kebijakan bagus Walikota dan berbagai instansi di kota Pontianak dalam memutus mata rantai lamanya pelayanan publik. Akan tetapi beberapa temuan di lapangan, masih ada aparatur pelayanan publik yang belum mampu menerjemahkan pelayanan publik yang baik dan beretika,” timpal Budi Rahman.

Akademisi Untan DR Zulkarnain mengupas reformasi birokrasi itu menjadikan birokrasi bisa mengubah dirinya sendiri menjadi lebih baik. Namun dalam penelitian, perubahan ke arah yang lebih baik dengan berbagai parameter pelayanan di Indonesia, rupanya perubahan 20 persen masih yang paling tinggi.

“Kami dari Pemkot Pontianak menghaturkan terimakasih ke lembaga Gemawan atas kerjasamanya dalam mendukung program percepatan pembangunan, khususnya bidang reformasi birokrasi dan anti korupsi. Saya sangat senang dengan acara ini, namun diharapkan acara ke depan menghadirkan juga perwakilan dari anggota DPRD Kota Pontianak karena menyangkut kebijakan dan anggaran,” saran Herry Haddad.

Kepala BP2T Kota Pontianak, Junaidi mengungkapkan sejak 1 September 2016 semua perizinan dilaksanakan secara online. “Tandatangan online juga kita laksanakan, jadi ketika saya harus tugas keluar maka pelayanan perizinan cepat tetap bisa dilaksanakan. Kita sudah dapat sertifikat ISI 9001:2008 di quality management,” jelasnya. (Gemawan-Mah)

About Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA Image

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>