Lelang Pasar Tengah Batal, Panitia Dipanggil Polda Kalbar

DIPANGGIL POLDA: Wakil Walikota Pontianak H Edi Rusdi Kamtono, didampingi direktur lembaga Gemawan Laili Khairnur di acara diskusi ‘Jejaring Anti Korupsi’ yang diselenggarakan lembaga Gemawan di Hotel Santika Pontianak, Kamis (30/06/2016). Foto: Mahmudi/GEMAWAN.

DIPANGGIL POLDA: Wakil Walikota Pontianak H Edi Rusdi Kamtono (kanan), didampingi direktur lembaga Gemawan Laili Khairnur di acara diskusi ‘Jejaring Anti Korupsi’ yang diselenggarakan lembaga Gemawan di Hotel Santika Pontianak, Kamis (30/06/2016). Foto: Mahmudi/GEMAWAN.

Pontianak, GEMAWAN.
Ada kejadian unik, proyek Konstruksi Fisik Pasar Tengah Kota Pontianak senilai Rp67 miliar beberapa bulan lalu, dibatalkan karena ada PPN ganda. Imbas pembatalan lelang, panitia lelang dipanggil Polda Kalbar. Akibatnya lelang ulang.

Terungkap dalam diskusi Jejaring Anti Korupsi yang diselenggarakan lembaga Gemawan. Bertajuk “Strategi Penguatan Kapasitas Masyarakat Sipil dalam Pemantau Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) dan Aksi Daerah PPK di Kota Pontianak”. Bertempat di Hotel Santika Pontianak, Kamis (30/06/2016).

“Tender Pasar Tengah begitu dibatalkan, panitia lelang langsung dipanggil Polda Kalbar,” kata Ir H Edi Rusdi Kamtono MM MT, Wakil Walikota Pontianak yang membuka acara Gemawan ini bersama jajaran pejabat Pemkot Pontianak yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa.

Dikatakannya ada korupsi karena tidak sengaja, imbas dari kelemahan sumber daya manusia (SDM) yang lalai.

“Contoh paket pekerjaan Pasar Tengah Kota Pontianak senilai Rp67 miliar lelangnya batal. Panitia dan konsultan bikin PPN ganda,” ungkap H Edi Rusdi Kamtono.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen atau secara cuma-Cuma atau hadiah. PPN termasuk jenis pajak tidak langsung karena pajak itu disetor oleh pihak lain sebagai pemungut yang bukan penanggung pajak.

“Gagalnya lelang Pasar Tengah tidak bisa disalahkan penawar atau perusahaan penyedia barang dan jasa. Alasan kegagalan itu karena perhitungan PPN-nya ganda. Itu bisa dibilang markup atau penggelembungan. Peraturannya, harga satuan tidak boleh berubah,” tegas H Edi Rusdi Kamtono.

Ia menerangkan Kota Pontianak berwawasan lingkungan didukung pemerintahan yang bersih. (Mah-Gemawan)

About Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA Image

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>