Berhasil Bentuk Serumpun

Berhasil Bentuk Serumpun

 

GEMAWAN—Setelah tiga hari sejak Sabtu (23/5) melangsungkan kongres, akhirnya Perempuan Sambas   Singkawang berhasil mencapai kata sepakat untuk berhimpun dalam sebuah organisasi yang dinamakan Serikat Perempuan Pantai Utara (Serumpun).

Dari hasil kongres yang dihadiri sekitar 125 orang dari 20 kelompok dampingan Lembaga Gemawan, juga ditetapkan AD/ART, visi misi, rencana kerja dan kepengurusan organisasi yang akan bertugas hingga tiga tahun mendatang. Terpilih sebagai ketua yaitu Masitah dengan wakil ketua Sumalah. Sementara untuk badan pengurus langsung diambil satu orang anggota dari tiap kelompok dampingan. Senin (25/5) pagi, deklarasi hasil kongres pun dibacakan bersama dimana deklarasi tersebut memuat 11pernyataan yang sekaligus cita-cita dari serikat serumpun.

Programme Manager Perempuan Lembaga Gemawan, Muslimah mengucapkan syukur bahwa kegiatan yang telah lama direncanakan ini bisa berjalan dengan lancar dan tertib. Para peserta juga dinilainya sangat kooperatif, proaktif dan banyak ide sehingga kegiatan inti yaitu pembahasan mengenai kongres,kepengurusan dan pembacaan deklarasi yang semulanya direncanakan dua hari bisa selesai lebih cepat. “Kepengurusan ini nantinya akan bekerja hingga tiga tahun mendatang. Sejumlah aktivitas sudah direncanakan untuk dilaksanakan dalam mendukung peran perempuan di tingkat basis,” ujarnya.

Dia menjelaskan, dalam kegiatan yang terlaksana bersama Cordaid ini, banyak hal yang diperoleh peserta dari terbentuknya organisasi yang akan menunjang aktivitas anggota dalam mengusung isu keadilan gender dan menolak diskriminasi. Selain itu interaksi anggota antardua daerah ini semakin akrab. “Harapan kita memang organisasi ini akan berjalan dengan baik dan bisa memotivasi semua anggotanya untuk meningkatkan kapasitas diri sehingga mereka bisa berperan aktif dalam mendukung pembangunan. Bahkan kita mengharapkan dari anggota kita ini ke depan ada yang bisa ikut berpartisipasi sebagai pengambil kebijakan karena kami nilai kebijakan apapun yang ada sekarang belum sepenuhnya berpihak pada perempuan,” imbuhnya.

Sementara itu, Masitah didampingi Sumalah yang terpilih sebagai ketua dan wakil mengatakan akan berusaha sebaik-baiknya agar roda organisasi ini bisa berjalan guna mendukung aktivitas perempuan di Singkawang dan Sambas. “Ini amanah bagi kami dan mudah-mudahan kami bisa bekerja dengan baik dalam meningkatkan kualitas perempuan di dua daerah ini,” ujar Masitah.

Ia menjelaskan 11 hal yang dideklarasikan itu menyangkut persoalan mendasar yang dirasakan perempuan di dua daerah saat ini terkait isu diskriminasi yang dialami dan keadilan gender. 11 persoalan yang sekaligus merupakan cita-cita yang akan diwujudkan tersebut menurutnya adalah terbentuknya sebuah wadah yang bisa mengkonsolidasikan dan mensinergikan seluruh kekuatan perempuan di Singkawang dan Sambas untuk perdamaian dan keadilan,melakukan advokasi untuk menciptakan keadilan Gender dan hubungan antar golongan yang saling mendukung, menghargai dan menjadikan perbedaan sebagai sumber kekuatan dan solidaritas. “Wadahnya sudah terbentuk dan kami juga menuntut tanggung jawab untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan publik serta anggarannya yang menjamin keadilan bagi perempuan dan rakyat miskin,” tukasnya.

Dijelaskan dia, pemerintah harus secara khusus membuat kebijakan dan anggaran bagi pelayanan publik yang gratis dan berkualitas untuk pendidikan dan kesehatan perempuan, pemerintah juga harus menjamin kedaulatan rakyat atas pengelolaan sumber daya alam dan sumber-sumber kehidupan penting lainnya. Diharapkan juga bisa membangun kapasitas dan kemampuan perempuan Sambas dan Singkawang untuk memantau dan mengevaluasi program-program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. “Pemerintah dan masyarakat sipil harus memberikan peran lebih bagi perempuan dalam membuat dan menjalankan kebijakan. Selain itu juga pemerintah harus lebih tegas dalam mengatasi persoalan korupsi, perdagangan perempuan dan anak, penyakit masyarakat, narkoba, kurangnya lapangan pekerjaan, kekerasan dalam rumah tangga,” ungkapnya.

Mengenai isu lingkungan, dia mengharapkan pemerintah harus lebih tegas dalam persoalan kejahatan lingkungan baik dalam hal pemberantasan maupun penanggulangan dampak dari kerusakan lingkungan. Selain itu harus ada pemerataan alih teknologi pertanian dan pengolahan hasil pertanian serta memberikan lahan potensial yang cukup untuk pertanian rakyat terutama bagi perempuan. “Dalam hal ekonomi, kita juga mengharapkan ada kemudahan pada perempuan dalam mengakses sumber-sumber modal untuk meningkatkan kehidupan ekonominya,” pungkas Masitah. (*)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Gambar CAPTCHA

*

%d blogger menyukai ini: