Open Data Spasial untuk Transparansi Penggunaan Lahan

JAHIT PETA: Arif Munandar dari SI Pontianak memberikan pelatihan membaca, menjahit, dan membersihkan data spasial untuk mendukung data berita dari rekan-rekan jurnalis di kantor SI Pontianak, Rabu (11/05/2016). Foto: Mahmudi/GEMAWAN.

 

Pontianak, GEMAWAN.

Fasilitator senior Swandiri Institute (SI), Arif Munandar memberikan pelatihan aplikasi langsung ke masing-masing laptop anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pontianak. Tersaji di Workshop Open Data Spasial dan Tata Ruang Desa di kantor SI Pontianak, Rabu (11/05/2016).

Workshop ini dipandu moderator AJI Pontianak, Reinardo Sinaga, jurnalis Radio Republik Indonedia (RRI) Pontianak.

“Aturan baru sekarang ini data peta dari ‘google earth’ dapat dijadikan data, karenanya kita ikuti pelatihan pengambilan data dari data spasial untuk mendukung data berita-berita kita,” tutur Edo, sapaan akrabnya.

“Melalui data spasial terbuka kita dapat melihat apakah izin pertambangan maupun perkebunan tumpang tindih dengan hutan lindung maupun lahan konservasi lainnya,” tutur Arif Munandar.

Dikatakannya melalui data spasial terbuka, rekan-rekan jurnalis dapat mengukup potensi penerimaan negara, mengukur pajak dengan peta luasannya. Eksplorasi 2 US Dollar perhektar pertahun, sedangkan eksploitasi atau produksi 4 US Dollar perhektar pertahun. Akan tetapi mengacu pada peraturan pemerintah, pertambangan logam mulia ataupun tambang mineral khusus lainnya tidak sama perhitungan pajaknya.

“Kalaupun perusahaan tambang maupun kebun yang memiliki izin lahan untuk eksplorasi maupun eksploitasi tidak melakukan aktivitasnya maka tetap harus membayar kewajiban bayar ke negara,” tutur Arif, mantan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jambi.

Pemerintah, lanjutnya, sebenarnya sudah membuka data spasial perizinan dan dana bagi hasil per pemerintah provinsi, kabupaten, maupun kota. Biasanya format exel namun belum tentu dibuka kalau tidak didukung program lainnya.

“Maka penting bagaimana mencari dan bersihkan datanya, sehingga mesin komputer bisa membaca berdasarkan koordinat. Summary report perusahaan tambang maupun kebun seperti di dokumen analisis dampak lingkungan (Amdal) ataupun di internet biasanya ada titik koordinat, kita terjemahkan dalam laptop kita untuk mendukung data berita rekan-rekan jurnalis,” jelas Arif.

Saat ini, kupas Arif, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) konsen di korupsi perizinan konsensi lahan karena menyangkut penerimaan negara.

“Rekan-rekan jurnalis dapat menghitung penerimaan negara ataupun dugaan kerugian negara dari perizinan konsesi lahan, baik perizinan ekplorasi maupun eksploitasi terhadap konsesi lahan. Melalui membaca open data spasial dan laporan pajak maupun summary report perusahan-perusahaan,” ujar Arif.

Selanjutnya rekan-rekan jurnalis yang terhimpun di AJI Pontianak praktik membaca, menjahit, dan membersihkan data-data peta spasial di internet untuk dibersihkan sehingga mudah dibaca dan dimengerti.

“Data yang baik data yang fokus sehingga mudah dicerna publik dalam membaca atau melihat berita rekan-rekan jurnalis,” tegas Arif memberikan semangat ke anggota AJI Pontianak yang sedang membedah peta spasial. (Gemawan-Mud)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Gambar CAPTCHA

*

PAGE TOP