Investor Tak Berikan Keadilan Bagi Rakyat

Krisis Migor Jangan Hanya Ditutup Subsidi

 

Investor Tak Berikan Keadilan Bagi Rakyat

 

AKTIVIS Lembaga Gemawan Kalbar, Agus Soetomo mengakui, masyarakat sebetulnya tidak benci dengan investor yang menginvestasikan modalnya dibidang kelapa sawit. Namun, kata dia, selama ini para investor tidak memberikan keadilan ditingkat rakyat atau masyarakat.

Penegasan itu disampaikan Tomo, kepada Pontianak Post, kemarin. Dia mengklarifikasi pernyataan Ilham Sanusi yang dilansir, dua hari lalu. Menurut Tomo, peningkatan PAD dan pengentasan kemiskinan itu bisa diatasi, bukan saja dengan mendatangkan investor. 

 

“Bukan hanya mendatangkan investor bisa mengatasi kemiskinan. Yapi, bagaimana pemerintah serius memenuhi hak dasar masyarakat menjadi petani yang mayoritas di Kabupaten Sambas menjadi investor sendiri. Tidak ada yang tidak mungkin jika pemerintah benar-benar berpikir untuk masyarakat Kabupaten Sambas tercinta,” kata Tomo.

Diakui Tomo, Kabupaten Sambas adalah salah satu kabupaten yang memiliki potensi SDA yang sangat luar biasa, baik dari dalam tanah sampai yang tumbuh diatas. “SDA yang sangat luar biasa inilah kemudian Kabupaten Sambas menjadi salah satu tujuan investasi besar-besaran. Terjadinya pemekaran seyogyanya membawa Sambas menjadi lebih baik dalam penataan segala bidang.

Bukan sebaliknya. Masyarakat Sambas mayoritas adalah petani dari dulu sampai sekarang, jadi tak heran jika Sambas terkenal penghasil padi, karet, jeruk, ikan laut dan lainnya. Hasil bumi dikelola masyarakat adalah hasil yang terbaik,” katanya. Mengherankan, diakui Tomo, tahun ini, hasil bumi yang dikelola masyarakat digusur dan dirubah menjadi perkebunan berskala besar.

Kata Tomo, pengusuran ini tanpa melihat sumber-sumber potensi yang telah menghidupkan masyarakat dari dulu sampai sekarang. “Jika bicara ekonomi seharusnya adalah pengembangan potensi pertanian, nelayan, yang telah ada dioptimalkan bukan merubah bahkan menghancurkan.” Dia mengambil contoh Jawai, yang memiliki memiliki potensi pertanian yang luar biasa. Tapi, sambung aktivis perdamaian Kalbar ini, pemerintah tidak pernah berpikir cara membuka akses pasar.

“Desa Parit Raja adalah penghasil kerajinan tangan rotan. Salah satu UKM sekarang harus bertempur dengan waktu, karena hutan tempat mencari rotan sudah hampir habis dibabat oleh perusahaan. Sah-sah saja, jika kita berbicara hanya melihat dari segi ekonomi semata. Tapi juga harus melihat secara berantai (holistic) dengan analisis yang komperhensif.” Jelasnya.

Tomo menyarankan, seharusnya pemerintah memfasilitasi potensi yang telah digarap oleh masyarakat, baik secara insfrastruktur, pembinaan serta pemodalan kepada petani, bukan merubahnya.

“Mari belajar dari apa yang telah terjadi pada orde baru. Saat pembangunan berbasis industri dan perkembunan skala besar yang hanya memenuhi kebutuhan pasar dunia, apakah kemiskinan berkurang. Ternyata tidak. Di negara maju sekalipun seperti Amerika pertanian dikelola oleh masyarakat dan disupport dan diproteksi habis-habisan. Begitu juga di Thailand. Bukan seperti negara tercinta ini. Pemerintah dan pengusahanya justru merampas tanah dan tanaman diatasnya sebagai tempat masyarakat mengantungkan hidupnya,” kata Tomo. (zrf)

 

Sumber: www.pontianakpost.com, Rabu, 5 Maret 2008

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Gambar CAPTCHA

*

PAGE TOP