Penting, Sistem Online Pengaduan Masyarakat

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Transparency International (TI) Indonesia, Dadang Tri Sasongko mengatakan, secara umum seluruh proses pengadaan harus dipantau dan dipastikan sudah sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang berlaku.

“TI siap bersinergi dengan lembaga pemantau pemerintah, lembaga swadaya masyarakat agar berupaya untuk memperbaiki sistem anggaran dalam hal pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak,” ucapnya di sela-sela kegiatan lokakarya Lembaga Pemantau Independen (LPI) Pengadaan Barang dan Jasa di Pontianak, selasa (7/4/2015).

Saat ini, menurutnya, TI mendampingi LPI di tiga daerah yakni kota Makassar Sulawesi Selatan, Kabupaten Banjar Baru Kalimantan Selatan dan Kota Pontianak Kalimantan Barat dalam hal pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota (Pemkot) masing-masing.

Lokakarya bersama digelar merupakan sinergi TI, Lembaga Gemawan dan Pemkot Pontianak. Ia mengapresiasi Kota Pontianak dalam hubungan komunikasi eksekutif dan legislatif berjalan sangat baik, sehingga mendukung beberapa program yang bersentuhan langsung ke masyarakat.

“Sistem pengaduan masyarakat secara online adalah salah satu dari gebrakan dan inovasi Pemkot setempat dalam mendukung sepenuhnya LPI, maka dari itu perlu peningkatan kapasitas anggota LPI dalam hal pemantauan ke semua Satuan perangkat kinerja daerah (SKPD)”, Jelasnya

Sistem pengaduan online ini, jelasnya, bertujuan mempermudah masyarakat yang ingin menyampaikan pengaduan baik melalui short message service (sms), e-mail, facebook, tanpa harus datang langsung ke Kantor LPI setempat.

“Yang terpenting adalah LPI harus mampu memediasi antara pengadu dan yang teradu, semata-mata untuk perbaikan sistem supaya lebih transparan dan akuntabel,” tandas dia.

Kegiatan lokakarya yang digelar TI sebagai fasilitator dengan Llembaga Gemawan dan LPI PBJ Kota Pontianak tersebut melibatkan beberapa unsur baik pemerintah seperti Staff Ahli Pemerintahan Bidang Pembangunan Kota Pontianak, Inspektorat Kota Pontianak, Bagian Hukum Setda Kota Pontianak, Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Pontianak, Bagian Organisasi Setda Kota Pontianak, UPTD ULP Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak. Pihak swasta atau organisasi masyarakat dan pemuda juga terlibat seperti Forum Warga Kota Pontianak, JARI Borneo Barat, LPS AIR, UPLINK, Serikat PEKKA, PPSW, Fakta Kalbar, HMI Cabang Pontianak.

Sumber : http://obsessionnews.com/penting-sistem-online-pengaduan-masyarakat/

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Gambar CAPTCHA

*

%d blogger menyukai ini: