Pemekaran Wilayah Memberikan Peluang Bagi Politisi Menduduki Jabatan Yang Belum Terakomodir


Rakyat Kalbar
-Iskandar Jailani, Manager PGG Gemawan Kalbar, setuju dengan konsep klasik pemekaran wilayah yaitu bertujuan untuk memaksimalkan pelayanan dan memperpendek rentang birokrasi. “Kerap terabaikan oleh pemerintah provinsi,” terangnya.

Memperpendek rentang birokrasi tersebut, disebut lskandar, agar daerah dapat segera keluar dari kondisi (pembangunan) tertinggal.

Tak hanya itu, pemekaran wilayah juga harus dibarengi dengan penataan demokrasi dan kepemimpinan lokal.

“Sebab faktor kepemimpinan lokal sangat mempengaruhi inovasi kebijakan daerah guna memberikan pelayanan terbaik pada warga atau masyarakatnya,” tegas pria yang tegas dalam bersuara ini.

Iskandar pun menyatakan bahwa mewujudkan pemekaran sarat dengan unsur politis. Paling tidak membuka lowongan politisi lokal baru untuk berkiprah di wilayah pemekaran itu.

“Pemekaran wilayah paling tidak dapat memberikan peluang baru bagi politisi-politisi untuk menduduki jabatan yang selama ini belum terakomodir di dalam pemerintahan, baik di kabupaten atau provinsi pada saat ini,” paparnya.

Berikut kutipan wawancara bersama Iskandar:

+ Bagaimana tanggapan Anda mengenai usulan pemekaran Sekayam dan Tayan meniadi kabupaten?

-“Pemekaran wilayah manapun di Indonesia menurut saya sah-sah saja selama tujuannya adalah untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, yang kerap terabaikan oleh Pemerintah Provinsi, dan juga untuk memperpendek rentang birokrasi.

+ Tentunya Anda setuju dengan konsep pemekaran kabupaten?

-Ya pada prinsipnya saya setuju pemekaran diwujudkan selama tujuannya untuk mendekatkan pelayanan publik dan daerah yang dimekarkan, agar dapat segera keluar dari kondisi ketertinggalan. Pemekaran wilayah juga harus dibarengi dengan penataan demokrasi dan kepemimpinan lokal.

+ Menjapa harus yang lokal memimpin?

– Sebab faktor kepemimpinan lokal sangat mempengaruhi inovasi kebijakan daerah guna memberikan pelayanan terbaik pada warga atau masyarakatnya.

+ Apakah ada unsur politik dalam pemekaran wilayah menjadi kabupaten?

-Itu pasti, setiap muncul ide pemekaran wilayah pasti ada unsur politiknya. Karena untuk mewujudkan pemekaran itu sendiri lewat jalur dan mekanisme politik. Pemekaran wilayah paling tidak dapat memberikan peluang baru bagi politisi-politisi untuk menduduki jabatan yang selama ini belum terakomodir di dalam pemerintahan, baik di kabupaten atau provinsi pada saat ini.[Hak/*]

Sumber            : Harian Rakyat Kalbar

Hari/Tanggal  : 5 Desember 2012

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Gambar CAPTCHA

*

%d blogger menyukai ini: