Cerita Pilu di Balik Gaung Kesehatan Gratis

 

KITA tidak perlu menjadi seorang sosialis dulu untuk hanya sekedar mengerti tentang keharusan memberikan Jaminan kesehatan yang serba benar, sepenuhnya diperuntukkan bagi Rakyat. Saya bersama Ireng Maulana dari Gemawan Pontianak, dan seorang coordinator pendamping desa sedang dalam perjalanan ke Sukadana dari Teluk Melano.

Di dermaga pelabuhan Teluk Melano berjumpa seorang bapak mengendong seorang anak perempuan dalam keadaan lemah tidak berdaya, dia sakit rupanya, ditemani seorang perempuan separoh baya yang dibelakang hari  baru tahu bahwa perempuan itu adalah ibu kandung si anak yang sakit, mereka bertiga bergerak menuju speed boat yang hendak berangkat jam 12 siang.

 

banyak wartwan yang mengerubungi  mereka waktu itu, tampak para wartawan berasal dari stasiun televisi lokal dan koran lokal. Si anak oleh ibunya di berikan penutup mulut berwarna putih untuk menghalangi kerubutan beberapa lalat, sesekali bau amis dan bau tidak sedap mampir di penciuman  barangkali penyakit pada mulut si anak sudah dalam kondisi yang parah dan  di belakang hari  baru mengatahui bahwa penyakit itu adalah tumor stadium empat.

Pada  awalnya dikira mereka ini adalah penduduk kabupaten kuburaya,namun ternyata  mereka berasal dari Desa Rantau Panjang Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara.

Pertanyaan pun mengalir kenapa mereka pulang pada hal anak mereka belum sembuh dan terlebih Kabupaten Kayong Utara adalah satu-satunya kabupaten yang memiliki kebijakan tentang Kesehatan Gratis, rasa-rasanya tidak mungkin ada penduduknya tidak bisa berobat kalau masalahnya adalah soal biaya.

Terkejut dan mengerut kan jidat menjadi pilihan ketika bapak yang  tersebut menjawab lebih memilih pulang karena sudah kehabisan uang untuk biaya berobat si anak dan biaya perobatan dan operasi yang disebutkan oleh pihak salah satu rumah sakit swasta di Pontianak sangat besar jumlahnya untuk ukuran mereka yang tidak mampu yaitu sekitar Rp11 juta, jadi mereka harus pulang dan kemudian  akan berusaha membuat proposal yang akan di edarkan ke Pemerintah Kabupaten Kayong Utara guna mendapatkan bantuan.

Akhirnya, sampai juga,di Sukadana bertemu dengan seorang lagi coordinator pendamping desa. Dan sudah biasa menghadapi masalah yang kita lihat sekarang ini. Tahu kedatangan anak ini dan kedua orang tuanya, Icwhany, coordinator pendamping desa ini langsung bereaksi cepat, ia sibuk menelpon orang-orang yang dapat segera memberikan solusi terkait masalah si anak.

Tapi, dia mendapatkan jawaban yang tidak enak dari seorang  pegawai pemerintaha Kayong Utara.  “Biarkan aja, itu bukan urusan pemerintah daerah lagi , karena sudah menggunakan jamkesmas, Kita tidak perlu turun tangan”. Jelas Ichwany menirukan ucapan pegawai pemerintah Pemkab KKU.

Wany biasa dia dipanggil mengaku itu merupakan salah satu bentuk yang mencerminkan sikap batin yang telah jauh dari rasa-rasa kemanusiaan, kapitalisme birokrasi telah membutakan kecerdasan si pejabat sebagai seorang  yang terpelajar dan yang pada saat itu memiliki.

Otoritas dan kewenangan untuk berbuat dan bertindak sebagaimana seharusnya seorang manusia yang hidup dalam peradaban yang maju. Saking kesalnya Ireng Maulana dari Gemawan tanpak geram, ia katakan si pejabat sedang mengidap sakit jiwa tingkat tinggi yang membuat nya dalam keadaan sesat pikir !.

Apabila kita boleh merunut dari awal, seharusnya dinas kesehatan Kayong Utara memiliki kemampuan untuk melakukan deteksi awal terhadap penyakit-penyakit  berat yang rentan menyerang masyarakat. Selain itu, berekasi cepat untuk memberikan tindakan yang maksimal apabila menemukan kasus dalam kategori penyakit  ganas yang membutuhkan penanganan medis ekstra dan membutuhkan biaya yang cukup besar.

Untuk pegawai kesehatan yang berada di Polindes, Pustu maupun Puskesmas diharapkan bekerja dengan integritas tinggi, tidak sembarangan, bersungguh-sungguh dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dapat segera melaporkan jika menemukan kategori penyakit yang berbahaya dan ganas. Tidak asal memberikan pengobatan !

Mendapatkan jawaban yang tak enak seperti itu, Ichwany mengaku mencarikan solusi meminta masukan dari Bupati Kayong Utara Hildi Hamid. Dan membeberkannya ke Koran, seperti yang di muat Borneo tribune beberapa hari lalu. Dan hasilnya terkuak fakta bahwa Bupati Kayong Utara pernah memberikan uang santunan sebesar Rp3 juta rupiah melalui Kesos untuk membantu pengobatan si anak ke Pontianak. Tapi yang terjadi adalah, di tangan salah seorang  staff  Kesos  uang tersebut tidak pernah diberikan dan baru diberikan setelah fakta ini ter ekspos melalui koran.

“Saya menduga bahwa kabupaten kayong utara dipenuhi dan telah digerogoti oleh sebagian oknum pegawai-pegawai  pemerintahan yang telah kehilangan akal sehat mereka, tidak jujur, korup, tidak amanah  kronis dan sikap asosial yang parah,” terang Ichwany yang diamini Ireng Maulana

Proses berjalan. Beberapa donator berencana membawa karita untuk berobat ke Jakarta, namun ujung hari donator membatalkan memberikan bantuan karena Karita tidak menjalani perawatan di rumah sakit rujukan.

Bak  orang baru tersadar dari bangun tidurnya rencana memberangkatkan Karita ke Jakarta, mendapatkan respon dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong utara, tindakan ini cukup membuat Lega karena dinas kesehatan berubah menjadi cukup peka walaupun perubahan itu terjadi setelah berbagai pihak mempertanyakan peranan dinas kesehatan Kayong Utara sendiri.

Dinas kesehatan kabupaten kayong utara mengutus staff nya mengawal keberangkatan ke Pontianak. Setibanya di Pontianak, langsung menuju ke Rumah Sakit  Umum untuk melakukan rontgen.

Rontgen sindiri merupakan salah satu syarat untuk melakukan rujukan Karita di rumah sakit Jakarta. Namun sejak rotgen itu, staff kesehatan Kayong Utara yang bertugas mengawal menghilang tanpa jejak. Akibatnya mereka tidak mempunyai uang untuk membayar hasil rontgen atau pun berangkat ke Jakarat karena ditinggal begitu saja oleh staff dinas kesehaatan KKu tersebut.

Ichwany yang sejak awal mengawal pengobatan Karita mengetahui  ulah Dinas kesehatan Kayong Utara memelih mencarikan dana dengan menghubungi beberapa lembaga social yang ada di Pontianak, serta meminta kembali ke pemerintah Kayong Utara.

Melalui  proses panjang dan berbebelit-belit , turunlah uang sebesar Rp5 juta yang dikeluarkan oleh  dinas kesehatan kabupaten Kayong Utara, uang tersebut digunakan untuk membeli empat  tiket pesawat ke Jakarta.

Sebenarnya, menurut Ichawany keyakinan untuk berangkat berobat kejakarta ini lebih besar  di dorong oleh adanya tawaran dari sebuah lembaga kemanusiaan di Pontianak yang mau menanggung pembiayaan perobatan di Jakarta, namun secara sepihak lembaga tersebut membatalkan rencanan bantuannya dengan alasan yang tidak jelas.

Setibanya di jakarta mereka didampingi dompet Repbulika. Tetapi , mereka belum bisa langsung ke rumah sakit rujukan karena beberapa syarat administrasi yang belum lengkap, dan syarat tersebut mesti diurus berlapis-lapis yaitu dari tingkat RT, Desa, Kecamatan, Puskesmas dan Pemerintah Daerah.

Celakanya mengurusi administrasi di tiap tingkatan ini harus melewati proses yang tidak mudah dan cukup membuat kesal. Baginya birokrasi memang tidak pernah mau peduli dengan nasib dan nyawa oran lain, birokrasi terlalu berharga bagi orang yang mencipta nya untuk dibuat mudah dan lebih baik mengorbankan orang lain walaupun aka nada korban. Rumah sakit pun sudah dilanda virus kapitalisme birokrasi, dagang dan rasa kemanusiaan sudah tidak ada lagi beda.

Setalah lima hari di jakarta,dan administrasi lengkap barulah dipersilahkan  ke rumah sakit rujukan yang semula di rekomendasikan,. Malang benar nasib Karita, karena begitu dibawa ke dua rumah sakit rujukan tersebut,  mereka ditolak dan dokter yang menangani mengganggap si anak sudah tidak dapat di tolong lagi secara medis karena keadaannya yang sudah sangat parah dan menurut dokter tidak ada harapan lagi untuk hidup, dan kemudian dianjurkan untuk pulang kembali ke Pontianak.

Mendengar pernyataan dari dokter tersebut, orang tuanya dan dua orang pendamping mahasiswa kayong utara dan dari dompet repbulika pun berinisiatif untuk pulang, karena putus asa, hambar dan hanya dapat pasrah menerima nasib, berserah diri kepada Tuhan.

Kesulitan masih berlanjut, karena untuk pulang ke Pontianak mereka berempat sudah kehabisan uang dan masih harus  berhutang ke sebuah lembaga yang ada di Jakarta. Sikap dokter yang berada di Rumah sakit rujukan di Jakarta , benar-benar membuat kesal, ucapan dan tindakan mereka seolah-olah mereka adalah Tuhan.

Tidakkah meraka tahu dan paham bahwa karita sudah jauh-jauh datang dibawa orang tuanya ke Jakarta untuk mendapatkan harapan baru dari cara pengobatan yang mereka anggap lebih mampu dari daerah asal, tapi yang terjadi, karita hanya pindah untuk berbaring dan di infus, tidak ada bedanya.

Hanya tergeletak sakit dan mendapati kenyataan tidak ada satupun tindakan medis yang mampu memperkuat  harapan nya untuk sembuh oleh para dokter yang barangkali disebut ahli  dan bersekolah di luar negeri. Sikap dokter yang sok memvonis tanpa berbuat apa-apa telah mensejajarkan  kemampuan mereka dengan mantri atau bidan yang ada di puskesmas yang juga tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak ada bedanya rumah sakit ternama di Jakarta dengan Pustu atau Puskesmas yang ada di Kecamatan yang juga tidak dapat bertindak.

Apabila kita mau jujur, dari keseluruhan proses panjang untuk membantu Karita, meluaskan ikhtiar agar anak masih punya harapan, ada sedikit bukti yang patut untuk direnungkan mengenai respon yang ditunjukkan oleh pemerintah daerah melalui dinas kesehatan kabupaten kayong utara atau Kesos, fakta mengenai mengecilnya peran pemerintah daerah dalam memberikan reaksi cepat tepat dalam mengatasi masalah serupa ini, pemerintah daerah seolah-olah dalam posisi lalai dan tidak mampu berbuat apapun untuk memberikan solusi.

Kalau tidak mau dibilang berdiam diri ataupun hanya dapat menunggu,-pemerintah daerah seperti kehilangan inisiatif untuk berbuat. Dalam tataran ideal pemerintah daerah melalui dinas kesehatan ataupun kesos seharusnya digaris depan dalam mengurusi kasus yang menimpa si anak, mengurusi dalam hal memberikan semua kemudahan bagi si sakit untuk dapat menerima perawatan dan pengobatan sampai batas akhir usaha yang dapat diusahakan, termasuk pembiayaan, birokrasi bahkan sebagai penjamin ketika pengobatan dihadapkan kepada pembiayaan yang sangat tinggi. Dapat diakui, di tiap titik proses yang terjadi kita hanya dapat menyaksikan dan menerima kenyataan bahwa pemerintah daerah melalui dinas kesehatan maupun kesos merendahkan nilai strategis peran mereka yang sebenarnya cukup memiliki kewenangan dan otoritas.

Hanya keajaiban Tuhan yang dapat membantu Karita Sekarang !. Ternyata, keajaiban itu datang dalam bentuk kepergiaan Karita untuk selama-lamanya, ia pergi meninggalkan semua kepedihan yang mesti ia tanggung selama hidup. Karita meninggal dunia hari selasa tanggal 8 bulan juni tahun 2009 pada pukul 22.00 wib. Barangkali, Tuhan punya keputusannya sendiri. Dibalik gaung kesehatan kesehatan gratis di Kabupaten Kayong Utara ada kisah pilu seorang anak di Desa rantau Panjang kecamatan simpang hilir.

 

Sumber: Harian Borneo Tribune, Senin, 13 Juli 2009

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Gambar CAPTCHA

*

%d blogger menyukai ini: